Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Cimahi Fithriandy Kurniawan menyebut, ada 4 landas laksana lain  dokumen landas laksana yang kita buat dan itu merupakan hal yang wajib dibuat oleh setiap BPBD.

"Mencakup hirarkinya BPBD dimana disitu secara umum menentukan peta kerawanan Kota Cimah, jenis kerawanannya, lalu dibawahnya ada RPB (Rencana Penanganan Bencana)  lalu RPKB (Rencana Penanganan  Kedaruratan Bencana) serta rencana operasi," ujarnya pada awak media di Pemkot Cimahi, Senin (18/11/24).

Fithriandy mengatakan, Semua itu direvisi berdasarkan amanat undang undang  setiap 2 tahun sekali. Ia mejelaskan, di tahun 2022 sudah ada, dan sekarang  tahun 2024 direvisi.

Fithriandy juga menyebut, terdapat beberapa jenis ancaman di Kota Cimahi yang sebelumnya ada 5, yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem,  kekeringan dan sebagainya, kini bertambah 5 jenis.

"Sekarang menjadi 10, diantaranya kerawanan kegagalan teknologi,  kerawanan kebakaran kawasan,  debu Vulkanik, dan masih ada lagi," terangnya

Kedepannya, lanjut Fithriandy, pihaknya akan membuat Renkon (Rencana Kontejensi) , rencana sebelum bencana,  saat terjadi bencana, bila terjadi gempa bumi kita sudah punya SOP.

" begitu pula bila ada debu Vulkani akibat gunung meletus.  Kan disusun semua setelah KRB," bebernya.

Fithriandy mengatakan, pihaknya di BPBD membuat SK terkait TRCPB (Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana). Kota Cimahi  yang semua anggotanya merupakan SKPD.

" diantaranya DPKP, PU, Dinkes, Disdik,  DLH, termasuk lembaga di luar pemerintah PLN, Telkom,, bahkan swasta seperti Provider Telfon," 

Menurutnya, Bila  situasi dalam keadaan gahar  misalnya sambungan seluler terputus, maka Provider seluler yang menjadi TRCPB harus segera menanganinya. 

"Dan harus bisa mengantisipasi keadaan agar normal kembali," terang Fithriandy. 

Harapannya semakin menyeluruh mitigasi maka semakin aman masyarakat, karena kerentanan itu adalah kapasitas berbanding ancaman," tandasnya. (Ucu Sudarsah)