Ketua Umum Bravo-5 Muda,Burhanuddin Saputu, S.Pd, M.Si

Perpolitikan di Indonesia hampir tercabut dari akar budaya. Keprihatinan negeri ini yang sedang dilanda wabah virus Covid-19 dan pemerintah tengah fokus pada hal penanganan manusia atas korban-korban virus Covid-19 serta berupaya melindungi warga negara yang sehat sekaligus melawan virus Covid-19.

Belum lagi dampak negatif yang ditimbulkan akibat wabah virus Covid-19 di berbagai bidang kehidupan terutama di bidang ekonomi. Kita semua lalu dihebohkan oleh tuduhan Said Didu terhadap Luhut B Panjaitan yang dipandangnya Luhut hanya mikirin uang, uang, dan uang karena kaitanya dengan pembangunan ibukota baru dan penanganan wabah virus Covid-19.

Tuduhan itu tentu tak beralasan karena pembangunan ibukota baru adalah rencana kerja pemerintah 2019-2024 sedangkan virus Covid-19 adalah wabah penyakit yang seketika datangnya. Ini dua hal yang berbeda dan tak boleh dipertentangkan ataupun dipilih salah satunya sebagai mana pandangan Said Didu.

Bahwa saat ini ada skala prioritas pemerintah terhadap penanganan wabah virus Covid-19 adalah iya dan itu yang diutamakan ketimbang penanganan rencana kerja pemerintah. Mengapa demikian? Karena itulah kewajiban negara melindungi rakyat termasuk melindungi rakyat dari serangan virus Covid-19.

Jalan pikiran Said Didu seolah Luhut lebih membela kapitalis ketimbang keselamatan rakyat, justru terbalik. Didu menggoreng ini lalu menggiring opini publik seolah pemerintah tak responsif terhadap wabah virus Covid-19 yang mengacam nyawa manusia. Disinilah letaknya bahwa Didu berpikiran kapitalis bukan kerakyatan.

Padahal dalam kondisi mencekam seperti sekarang ini seharusnya semua khalayak gotong-royong baik itu yang ada di pemerintahan mau di luar pemerintahan melawan virus Covid-19 yang mengancam hidup manusia, apalagi seperti seorang Said Didu yang pernah di pemerintahan sekaligus pendukung Prabowo yang sekarang ini ada di pemerintahan.*

Team Redaksi www.lawupost.com

Ucu S/Wahyudi