Puspen TNI (LawuPost) Pembangunan Pangkalan bukan hanya di
Natuna tetapi juga di Morotai, Biak, Saumlaki dan tempat-tempat terluar, jadi
prioritas utama pembangunan sekarang adalah Natuna, Morotai, Biak dan Saumlaki. Demikian ditegaskan
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo kepada awak media disela-sela acara
Forum Tematik Bakohumas di Mabes TNI, Cilangkap,
Jakarta Timur, Rabu (18/5/2016).
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga mengatakan bahwa, laut perlu
pengawasan, semua batas laut harus diawasi, bila ada ancaman bisa segera untuk
mengatasi, jika diperlukan alat utama dan sistem senjata yang tertinggi dan
tercanggih, berdasarkan hasil simposium Angkatan Udara, maka yang terbaik saat
ini adalah Sukhoi 35. “Kalau kita memiliki Sukhoi 35, sudah dipastikan kita
menjadi yang terbaik,” imbuhnya.
Untuk kebutuhan pengadaan Alutsista TNI, Panglima TNI mengatakan
bahwa, TNI tidak membeli, namun mengajukan Spec
kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) karena yang mengadakan pemerintah. “Kebutuhan
sekarang yang diusulkan adalah seperti dikatakan Presiden RI Ir. Joko Widodo
bahwa poros maritim dunia otomatis laut kita luas terbuka,” ucapnya.
Disamping terus mengembangkan kekuatan TNI di Natuna yang terpenting
Diplomasi Peace and Stability di Laut
Cina Selatan, Panglima TNI menyampaikan bahwa, TNI berpedoman pada kebijakan
pemerintah yaitu: Pertama; himbauan pemerintah
agar semua negara bersama-sama untuk mewujudkan situasi keamanan dan damai di
Laut Cina Selatan, karena jalur urat nadi ekonomi di dunia. Kedua, pemerintah
menghimbau kesemua pihak untuk tidak melakukan tindakan yang bisa membuat
instabilitas di Laut Cina Selatan.
“Jadi semua yang dilakukan TNI pasti berpedoman kepada dua poin ini,
karena Laut Cina Selatan ini menjadi fokus, kemungkinan terjadi konflik dan
lain sebagainya, maka kita harus menyiapkan segala kemungkinan, sehingga jangan
sampai orang lain yang bertikai kita kena imbasnya,” pungkas Panglima TNI.
Disinggung tentang progres pertemuan Trilateral antara Indonesia,
Malaysia dan Filipina untuk membahas keamanan laut dan joint deklarasi, Panglima TNI mengatakan akan ada lagi pembahasan
teknisnya, itu baru tingkat Menteri, TNI sudah merumuskan, dan hasilnya dikirim ke Filipina dan Malaysia. “Dalam
joint deklarasi di area yang human interest tersebut, memang
memungkinkan tidak hanya di laut Sulu. Di wilayah-wilayah perbatasan dengan
Malaysia kita bisa lakukan, kemudian kita dengan Filipina yang berbatasan
dengan Sulawesi Utara,” katanya.
Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Czi
Berlin G. S.Sos., M.M.
