Ciamis (LawuPost.Com) Keuangan di desa mulai tahun 2015 bertambah besar dengan adanya kucuran dana dari APBN pusat. Menurut berbagai pendapat dari para pengamat hal ini tentunya akan menambah beban pemerintahan desa dalam hal resiko yang akan di tanggung.
Namun begitu pemerintah tentunya sudah memikirkan masalah efek dari alokasi dana desa yang di berikan kepada setiap desa di Indonesia itu. Entah itu sifatnya memberikan pelatihan dan pendidikan pengelolaan keuangan atau pun juga pengawasan melalui pendampingan yang intensif.
Terlepas dari resiko besarnya keuangan desa tersebut, Forum Komunikasi Kaur Perencanaan Dan Keuangan Desa (FKKPKD) Kabupaten Ciamis bertekad membantu mensukseskan pembangunan di desa dengan kompetensi keahlian dalam hal mengelola masalah keuangan. “Kami Forum Komunikasi Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Kabupaten Ciamis siap mendedikasikan diri untuk memajukan desa agar lebih maju lagi dan lebih baik, baik dalam hal pelayanan kepada masyarakat maupun pembangunan infrastruktur, “ kata Yayu Sri Rahayu salah satu Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.
Berbekal pengalaman sewaktu menjadi pengurus di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Yayu tidak canggung ketika harus berhadapan dengan angka-angka yang berderet ratusan juta rupiah yang harus dipertanggungjawabkan serta dikelolanya dengan maksimal sebagai kepala urusan dapur perencanaan supaya rencana kegiatan desa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.
Disini kami, tandas Yayu ingin menyajikan tupoksi ( tugas pokok dan fungsi ) dari Kepala Urusan Perencanaan Keuangan dalam Pemerintahan Desa. Yang mana pengurusan administrasi keuangan desa membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. “ Kami sangat hati-hati dalam mengelola dana desa tersebut supaya betul-betul sesuai dengan tupoksi peruntukannya, jangan sampai anggaran tersebut melenceng dari apa yang sudah direncanakan, sehingga ujung-ujungnya harus berurusan dengan hukum, “ tandasnya.
Walaupun ruang lingkup pekerjaan yang ditangani oleh perangkat desa bagian perencanaan dan keuangan desa ini terlihat sedikit, kata Yayu, namun tanggung jawab yang harus dipikul kami bisa dikatakan sangat besar. Karena mengandung resiko yang selalu menjadi sorotan para pengawas atau inspektorat. “ Kesalahan atau kelalaian yang diakibatkan bisa menjadi fatal terhadap jalannya roda pemerintahan di desa sekaligus bagi penjabat kaur keuangan itu sendiri, “ katanya
Perkembangan Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa di Kabupaten Ciamis saat ini, kata Yayu, semenjak 11 bulan yang lalu sudah terbentuk Forum Komunikasi Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa (FKKPKD) Kabupaten Ciamis sekarang ketuanya Ahmad Himawan. “ Dengan terbentuknya forum ini dalam rangka mempermudah komunikasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa baik dalam bidang laporan keuangan, laporan SPJ, proposal dan lainnya, “ kata Yayu.
Diakui Yayu, tunjangan kinerja (siltap) yang diterimanya belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, tetapi itu tidak mengganggu pekerjaannya untuk selalu bersikap profesional. “ Kami dari FKKPKD Kabupaten Ciamis, menagih janji Presiden Jokowi, apa yang waktu itu dilontarkan dalam janji kampanyenya pada program Nawa Cita, “ pungkas Yayu. (mamay)
Namun begitu pemerintah tentunya sudah memikirkan masalah efek dari alokasi dana desa yang di berikan kepada setiap desa di Indonesia itu. Entah itu sifatnya memberikan pelatihan dan pendidikan pengelolaan keuangan atau pun juga pengawasan melalui pendampingan yang intensif.
Terlepas dari resiko besarnya keuangan desa tersebut, Forum Komunikasi Kaur Perencanaan Dan Keuangan Desa (FKKPKD) Kabupaten Ciamis bertekad membantu mensukseskan pembangunan di desa dengan kompetensi keahlian dalam hal mengelola masalah keuangan. “Kami Forum Komunikasi Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Kabupaten Ciamis siap mendedikasikan diri untuk memajukan desa agar lebih maju lagi dan lebih baik, baik dalam hal pelayanan kepada masyarakat maupun pembangunan infrastruktur, “ kata Yayu Sri Rahayu salah satu Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.
Berbekal pengalaman sewaktu menjadi pengurus di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Yayu tidak canggung ketika harus berhadapan dengan angka-angka yang berderet ratusan juta rupiah yang harus dipertanggungjawabkan serta dikelolanya dengan maksimal sebagai kepala urusan dapur perencanaan supaya rencana kegiatan desa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.
Disini kami, tandas Yayu ingin menyajikan tupoksi ( tugas pokok dan fungsi ) dari Kepala Urusan Perencanaan Keuangan dalam Pemerintahan Desa. Yang mana pengurusan administrasi keuangan desa membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa. “ Kami sangat hati-hati dalam mengelola dana desa tersebut supaya betul-betul sesuai dengan tupoksi peruntukannya, jangan sampai anggaran tersebut melenceng dari apa yang sudah direncanakan, sehingga ujung-ujungnya harus berurusan dengan hukum, “ tandasnya.
Walaupun ruang lingkup pekerjaan yang ditangani oleh perangkat desa bagian perencanaan dan keuangan desa ini terlihat sedikit, kata Yayu, namun tanggung jawab yang harus dipikul kami bisa dikatakan sangat besar. Karena mengandung resiko yang selalu menjadi sorotan para pengawas atau inspektorat. “ Kesalahan atau kelalaian yang diakibatkan bisa menjadi fatal terhadap jalannya roda pemerintahan di desa sekaligus bagi penjabat kaur keuangan itu sendiri, “ katanya
Perkembangan Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa di Kabupaten Ciamis saat ini, kata Yayu, semenjak 11 bulan yang lalu sudah terbentuk Forum Komunikasi Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa (FKKPKD) Kabupaten Ciamis sekarang ketuanya Ahmad Himawan. “ Dengan terbentuknya forum ini dalam rangka mempermudah komunikasi yang berkaitan dengan pemerintahan desa baik dalam bidang laporan keuangan, laporan SPJ, proposal dan lainnya, “ kata Yayu.
Diakui Yayu, tunjangan kinerja (siltap) yang diterimanya belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, tetapi itu tidak mengganggu pekerjaannya untuk selalu bersikap profesional. “ Kami dari FKKPKD Kabupaten Ciamis, menagih janji Presiden Jokowi, apa yang waktu itu dilontarkan dalam janji kampanyenya pada program Nawa Cita, “ pungkas Yayu. (mamay)
Posting Komentar