Humas Bakamla RI (LawuPost) Menindaklanjuti
Perpres 178 Tahun 2014 tentang Bakamla RI sebagai turunan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2014 Pasal 59 Ayat (3), menyebutkan bahwa Bakorkamla secara resmi
direvitalisasi menjadi Bakamla RI. Hal ini merupakan salah satu yang mendasari
terselenggaranya Forum Koordinasi (Forkor) Strategi Kamla di Lombok, Nusa
Tenggara Barat, Selasa (2/8/2016).
Forkor Strategi Kamla kali ini
mengambil tema Penguatan Koordinasi dan Kerja Sama Pengelolaan Keamanan Laut antar
Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Guna Memformulasikan Strategi Keamanan
Laut yang Komprehensif dan Berkesinambungan. Dalam kegiatan ini turut
mengundang Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Umar Saptono, S.H., M.H. sebagai
narasumber, Kepala Kantor Kesbangpol Prov. NTB Drs. Lalu Syafei, M.M. sebagai
moderator, jajaran Pemda Prov. NTB dan perwakilan dari Stakeholder Bakamla RI
seperti Polair, Badan Intelejen Daerah, Bea dan Cukai, TNI AL, Badan Narkotika
Nasional Provinsi (BNNP) NTB, Basarnas, Kantor Unit Pengelola Pelabuhan (KUPP),
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kejaksaan Agung dan Ditjen Imigrasi sebagai
peserta.
Dalam sambutan Kepala Bakamla RI
yang dibacakan oleh Deputi Kebijakan dan Strategi Irjen Pol. Drs. Satria F.
Maseo, S.H., M.H. menyampaikan bahwa maksud diselenggarakannya kegiatan ini
agar tercipta integrasi komando dan pengendalian operasi keamanan dan
keselamatan laut dalam satu perintah gerak yang efektif, efisien dan
komprehensif dalam pengaturan penyelenggaraan patroli keamanan dan keselamatan
laut. “Sehingga kesamaan pola fikir, pola sikap dan pola tindak antara
pemerintah dan masyarakat dapat tercipta yang pada akhirnya terciptalah
keamanan laut,” ungkapnya.
Sasaran yang diharapkan dari
kegiatan ini salah satunya sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antara
instansi, pemda setempat dan instansi terkait, guna mencari atau menemukan
langkah-langkah yang terbaik untuk meminimalisir hambatan atau kendala keamanan
dan keselematan di laut. Selain itu kegiatan ini juga digunakan sebagai bahan
masukan perumusan kebijakan dan strategi nasional di bidang keamanan laut.
“Pada akhirnya pencapaian besar yang kita semua inginkan adalah terciptanya
kondisi laut yang aman dan bebas dari ancaman dan gangguan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” imbuh Deputi Jakstra Bakamla RI.
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Kebijakan Bakamla RI Sucipto, S.H., M.H. sebagai narasumber, Kepala Unit Penindakan Hukum Bakamla RI Brigjen Pol. Drs. Arifin, M.H. sebagai narasumber dan Direktur Strategi Kamla Kolonel Laut (KH) Drs. Edi Fernandi selaku ketua panitia kegiatan.
Autentikasi : Kasubbag Humas Bakamla RI,
Kapten Mar Mardiono
