Puspen TNI (LawuPost) Panglima TNI Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo diwakili
oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit
Herdiawan M. P.A, M.B.A. didampingi para Asisten Panglima TNI
melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman / Master Of Understanding (MoU) antara
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan beberapa Instansi Kementerian, yaitu : Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dr. Ir Basuki Hadimulyono, M.Sc, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Ristek Dikti diwakili Sekjen
Kementerian
Riset Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi Prof.
Ainun Nain, M.B.A, Menteri BUMN diwakili Deputi Bidang Usaha Pertambangan
Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno, Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, di Mabes TNI Cilangkap
Jakarta Timur, Senin (21/3/2016).
Nota Kesepahaman ini dimaksudkan
sebagai landasan bagi para pihak di dalam melaksanakan kegiatan kerja
sama terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Alutsista dan
non-Alutsista,
dengan tujuan
untuk mensinergikan dan mengoptimalkan
berbagai kegiatan kedua belah pihak, namun tidak terbatas kepada perencanaan,
pelaksanaan, pengujian dan evaluasi guna terwujudnya hasil penelitian dan
pengembangan alat utama sistem persenjataan dan non alat utama sistem
persenjataan.
Adapun jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima)
tahun,
terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan
kesepakatan. Sementara
itu, apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota
Kesepahaman ini sebelum jangka waktu, wajib memberitahukan secara tertulis
kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo dalam
sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kasum TNI Laksdya TNI
Dr. Didit Herdiawan M.P.A, M.B.A mengatakan, tujuan penandatanganan Nota Kesepahaman
tentang penelitian dan pengembangan Alutsista dan non-Alutsista adalah
merupakan landasan bagi para pihak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja
sama,
dengan tujuan untuk mensinergikan
dalam mengoptimalkan kegiatan para pihak sesuai dengan obyek kerja sama secara
substansi.
“Kerja sama ini merupakan upaya TNI dalam
mendorong kemandirian produksi pertahanan nasional guna mengurangi
ketergantungan dari luar negeri, sedangkan lingkup kerjasamanya meliputi
penelitian dan pengembangan Alutsista dan
non-Alutsista, pemberdayaan sumber daya, peningkatan kualitas penelitian
atau rekayasa dan penggunaan fasilitas Litbang,” ucap Panglima TNI.
Nota Kesepahaman dengan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertujuan sebagai wujud dukungan para pihak
dalam penanganan pembangunan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI
dengan tujuan untuk melanjutkan program pemerintah dalam rangka penanganan pembangunan infrastruktur. Nota Kesepahaman ini adalah dalam
rangka mendukung dan mewujudkan visi misi Presiden RI dalam program 9
agenda prioritas Nawa Cita yakni pemerataan pembangunan antar wilayah terutama
desa kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan serta wilayah terluar,
pembangunan pada wilayah-wilayah ini secara substansi terkandung dua
kepentingan yaitu kepentingan pertahanan dan keamanan, serta dalam
rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.
Adapun penandatanganan Nota
Kesepahaman dengan BNPB dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama para pihak
dibidang penanggulangan bencana dengan tujuan sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, terencana, terorganisir
dan terpadu.
Secara substantive, Nota Kesepahaman ini adalah memberikan gambaran
dalam tindakan/aksi para pihak dalam kegiatan penanggulangan bencana pada fase
pra bencana, fase saat tanggap darurat dan fase pasca bencana.
Panglima TNI menyampaikan
ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Menteri Ristekdikti,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta BNPT atas kepercayaan yang diberikan
kepada TNI, untuk bersama-sama mensinergikan
kegiatan para pihak dalam rangka mewujudkan Indonesia yang makmur, sejahtera dan
berdaulat. “Kesemua
yang akan kita lakukan merupakan keterpanggilan TNI secara moral dan
fungsional, dalam rangka turut serta membantu meningkatkan dan mengatasi
berbagai kendala dalam penyelenggaraan negara dalam konteks pertahanan,” ujar Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo.
Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, keberadaan
TNI sebagai salah satu komponen bangsa, implementasi peran dan tugas TNI dalam
mewujudkan Indonesia yang aman, sejahtera dan berdaulat dapat terlihat dari
keikut-sertaan TNI dalam mengisi pembangunan nasional dengan mengedepankan cara
pandang bahwa apapun yang dilakukan TNI senantiasa dalam rangka
pemberdayaan institusi fungsional dalam kapasitasnya TNI sebagai bagian dari
sistem nasional. “Apapun yang dilakukan TNI senantiasa
dilakukan bersama komponen bangsa lainnya dan TNI tidak berpretensi untuk
dapat menyelesaikan semua permasalahan bangsa yang terjadi, serta segenap peran
dan tugas TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan atas
kesepakatan bangsa dengan pengaturan secara konstitusional,” ujarnya.
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa, kepercayaan yang diberikan
Kementerian dan BNPB untuk bekerja sama dengan TNI perlu diapresiasi, sehingga
apa yang menjadi kesepakatan bersama ini akan memberikan arti positif dalam
meningkatkan hubungan kelembagaan guna kepentingan nasional. “Dengan lahirnya Nota Kesepahaman ini, kita berharap akan semakin
meningkatkan kualitas pengabdian kita semua, yang secara nyata dapat
menunjukkan adanya kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat baik dari
aspek teknologi, pendidikan, perekonomian, infrastruktur maupun perindustrian yang bersifat
strategis, serta kecepatan dan ketepatan
dalam kegiatan penanggulangan bencana,” kata
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Kepada
seluruh unsur Kementerian, Lembaga terkait dan unsur TNI, Panglima
TNI Jenderal TNI
Gatot Nurmantyo menyampaikan harapan. Pertama, bangun dan wujudkan komunikasi dua
arah yang intensif, efektif dan efisien, sehingga dinamika dan kendala dalam
pelaksanaan apa yang sudah diamanatkan oleh Nota Kesepahaman ini dapat
diatasi dengan baik. Kedua, laksanakan koordinasi dengan instansi
terkait lainnya, dalam upaya mengajak masyarakat bangsa untuk bersama-sama
memberdayakan potensi sesuai dengan peran masing-masing untuk mendukung program
dan sasaran pembangunan nasional secara holistik. Ketiga, pelihara
soliditas dan sinergitas usaha dalam pengembangan SDM, baik terkait dengan
pengetahuan teknologi, pendidikan, perekonomian maupun pemberdayaan industri
khususnya industri strategis, serta kecepatan dan ketepatan dalam menanggulangi
bencana alam.
“Kiranya Nota Kesepahaman ini akan
memperbesar momentum pengabdian TNI, Kementerian dan BNPB,
serta dapat dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya, serta senantiasa membangun dan mewujudkan
komunikasi dua arah yang efektif, efisien, intensif dan transparan, dalam
mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang
aman, sejahtera dan berdaulat,” imbuh Panglima TNI.
Autentikasi : Kabidpenum
Puspen TNI, Kolonel
Czi Berlin G. S.Sos., M.M.
