Nota Kesepahaman TNI dengan Instansi Kementerian dan BNPB

Puspen TNI (LawuPost) Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo diwakili oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan M. P.A, M.B.A. didampingi para Asisten Panglima TNI melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman / Master Of Understanding (MoU) antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan beberapa Instansi Kementerian, yaitu : Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dr. Ir Basuki Hadimulyono, M.Sc, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Ristek Dikti diwakili Sekjen Kementerian Riset Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi Prof. Ainun Nain, M.B.A, Menteri BUMN diwakili Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Senin (21/3/2016).

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi para pihak di dalam melaksanakan kegiatan kerja sama terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Alutsista dan non-Alutsista, dengan tujuan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan berbagai kegiatan kedua belah pihak, namun tidak terbatas kepada perencanaan, pelaksanaan, pengujian dan evaluasi guna terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan alat utama sistem persenjataan dan non alat utama sistem persenjataan.

Adapun jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan. Sementara itu, apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kasum TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan M.P.A, M.B.A mengatakan, tujuan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang penelitian dan pengembangan Alutsista dan non-Alutsista adalah merupakan landasan bagi para pihak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja sama, dengan tujuan untuk mensinergikan dalam mengoptimalkan kegiatan para pihak sesuai dengan obyek kerja sama secara substansi.

“Kerja sama ini merupakan upaya TNI dalam mendorong kemandirian produksi pertahanan nasional guna mengurangi ketergantungan dari luar negeri, sedangkan lingkup kerjasamanya meliputi penelitian dan pengembangan Alutsista dan non-Alutsista, pemberdayaan sumber daya, peningkatan kualitas penelitian atau rekayasa dan penggunaan fasilitas Litbang,” ucap Panglima TNI.

Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertujuan sebagai wujud dukungan para pihak dalam penanganan pembangunan infrastruktur yang bernilai strategis bagi NKRI dengan tujuan untuk melanjutkan program pemerintah dalam rangka penanganan pembangunan infrastruktur. Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi misi Presiden RI dalam program 9 agenda prioritas Nawa Cita yakni pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan serta wilayah terluar, pembangunan pada wilayah-wilayah ini secara substansi terkandung dua kepentingan yaitu kepentingan pertahanan dan keamanan, serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

Adapun penandatanganan Nota Kesepahaman dengan BNPB dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama para pihak dibidang penanggulangan bencana dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, terencana, terorganisir dan terpadu. Secara substantive, Nota Kesepahaman ini adalah memberikan gambaran dalam tindakan/aksi para pihak dalam kegiatan penanggulangan bencana pada fase pra bencana, fase saat tanggap darurat dan fase pasca bencana.

Panglima TNI menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Menteri Ristekdikti, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta BNPT atas kepercayaan yang diberikan kepada TNI, untuk bersama-sama mensinergikan kegiatan para pihak dalam rangka mewujudkan Indonesia yang makmur, sejahtera dan berdaulat. “Kesemua yang akan kita lakukan merupakan keterpanggilan TNI secara moral dan fungsional, dalam rangka turut serta membantu meningkatkan dan mengatasi berbagai kendala dalam penyelenggaraan negara dalam konteks pertahanan,” ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, keberadaan TNI sebagai salah satu komponen bangsa, implementasi peran dan tugas TNI dalam mewujudkan Indonesia yang aman, sejahtera dan berdaulat dapat terlihat dari keikut-sertaan TNI dalam mengisi pembangunan nasional dengan mengedepankan cara pandang bahwa apapun yang dilakukan TNI senantiasa dalam rangka pemberdayaan institusi fungsional dalam kapasitasnya TNI sebagai bagian dari sistem nasional. “Apapun yang dilakukan TNI senantiasa dilakukan bersama komponen bangsa lainnya dan TNI tidak berpretensi untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan bangsa yang terjadi, serta segenap peran dan tugas TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan atas kesepakatan bangsa dengan pengaturan secara konstitusional,” ujarnya.

Panglima TNI juga menyampaikan bahwa, kepercayaan yang diberikan Kementerian dan BNPB untuk bekerja sama dengan TNI perlu diapresiasi, sehingga apa yang menjadi kesepakatan bersama ini akan memberikan arti positif dalam meningkatkan hubungan kelembagaan guna kepentingan nasional. “Dengan lahirnya Nota Kesepahaman ini, kita berharap akan semakin meningkatkan kualitas pengabdian kita semua, yang secara nyata dapat menunjukkan adanya kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat baik dari aspek teknologi, pendidikan, perekonomian, infrastruktur maupun perindustrian yang bersifat strategis, serta kecepatan dan ketepatan dalam kegiatan penanggulangan bencana,” kata Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

Kepada seluruh unsur Kementerian, Lembaga terkait dan unsur TNI, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan harapan. Pertama, bangun dan wujudkan komunikasi dua arah yang intensif, efektif dan efisien, sehingga dinamika dan kendala dalam pelaksanaan apa yang sudah diamanatkan oleh Nota Kesepahaman ini dapat diatasi dengan baik. Kedua, laksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya, dalam upaya mengajak masyarakat bangsa untuk bersama-sama memberdayakan potensi sesuai dengan peran masing-masing untuk mendukung program dan sasaran pembangunan nasional secara holistik. Ketiga, pelihara soliditas dan sinergitas usaha dalam pengembangan SDM, baik terkait dengan pengetahuan teknologi, pendidikan, perekonomian maupun pemberdayaan industri khususnya industri strategis, serta kecepatan dan ketepatan dalam menanggulangi bencana alam.

“Kiranya Nota Kesepahaman ini akan memperbesar momentum pengabdian TNI, Kementerian dan BNPB, serta dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, serta senantiasa membangun dan mewujudkan komunikasi dua arah yang efektif, efisien, intensif dan transparan, dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang aman, sejahtera dan berdaulat,” imbuh Panglima TNI.

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Czi Berlin G. S.Sos., M.M.