Bogor (LawuPost) Mengingat begitu pentingnya sikap netralitas dalam membangun demokrasi dan profesionalisme, maka pembinaan sikap netralitas harus benar-benar dipahami, dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan prajurit TNI terutama Jajaran Korem 061/Suryakancana.
Penekanan tersebut dikatakan Komandan Korem 061/Suryakancana Kolonel Inf Fulad, S.Sos., M.Si. saat memberikan pembinaan tentang Netralitas TNI kepada seluruh Prajurit Jajaran Korem 061/Suryakancana, bertempat di Aula Korem 061/Suryakancana. Kamis (4/1).
Lebih lanjut Danrem 061/SK mengatakan bahwa pada hakekatnya TNI, tidak boleh terlibat pada kegiatan yang bersifat politik praktis. “Politik TNI adalah politik negara yang hanya berkaitan dengan kedaulatan, keselamatan dan kesatuan bangsa dan negara. Setiap langkah yang dilakukan harus selalu berada pada koridor aturan yang berlaku dan harus tetap mencerminkan netralitas TNI” ujar Fulad
Menurutny seluruh prajurit Jajaran Korem 061/Sk tetap menjaga netralitas, soliditas dan membantu Pemda dan Polri dalam menciptakan situasi keamanan wilayah yang aman dan kondusif.
Meski demikian, apabila ditemukan anggota yang tidak netral atau memihak ke salah satu partai politik, maka pihaknya akan memberikan sanksi secara tegas, yakni dengan sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap prajurit untuk mengetahui sejauh mana pelanggaran dilakukan.
"Apabila ditemukan melanggar undang-undang, konsekwensinya adalah sanksi yang dilihat dari besar kecilnya pelanggaran prajurit," tegas Danrem 061/Sk.
Untuk itu, Danrem 061/Sk selalu menekankan kepada semua Jajaran Korem yang wilayahnya sedang diadakan acara pesta demokrasi, untuk selalu dilakukan pembinaan agar bertindak netral. (Pendam III/Siliwangi/Red)
Penekanan tersebut dikatakan Komandan Korem 061/Suryakancana Kolonel Inf Fulad, S.Sos., M.Si. saat memberikan pembinaan tentang Netralitas TNI kepada seluruh Prajurit Jajaran Korem 061/Suryakancana, bertempat di Aula Korem 061/Suryakancana. Kamis (4/1).
Lebih lanjut Danrem 061/SK mengatakan bahwa pada hakekatnya TNI, tidak boleh terlibat pada kegiatan yang bersifat politik praktis. “Politik TNI adalah politik negara yang hanya berkaitan dengan kedaulatan, keselamatan dan kesatuan bangsa dan negara. Setiap langkah yang dilakukan harus selalu berada pada koridor aturan yang berlaku dan harus tetap mencerminkan netralitas TNI” ujar Fulad
Menurutny seluruh prajurit Jajaran Korem 061/Sk tetap menjaga netralitas, soliditas dan membantu Pemda dan Polri dalam menciptakan situasi keamanan wilayah yang aman dan kondusif.
Meski demikian, apabila ditemukan anggota yang tidak netral atau memihak ke salah satu partai politik, maka pihaknya akan memberikan sanksi secara tegas, yakni dengan sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap prajurit untuk mengetahui sejauh mana pelanggaran dilakukan.
"Apabila ditemukan melanggar undang-undang, konsekwensinya adalah sanksi yang dilihat dari besar kecilnya pelanggaran prajurit," tegas Danrem 061/Sk.
Untuk itu, Danrem 061/Sk selalu menekankan kepada semua Jajaran Korem yang wilayahnya sedang diadakan acara pesta demokrasi, untuk selalu dilakukan pembinaan agar bertindak netral. (Pendam III/Siliwangi/Red)
