Pangandaran (LawuPost.Com) Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa menghimbau kepada warga agar lebih berhati-hati terutama yang tinggal di daerah-daerah yang kemungkinan potensi longsornya cukup tinggi. Kalau bicara nasional, kata Khofifah, ada 323 Kabupaten/Kota di Indonesia yang potensi tinggi terhadap kemungkinan terjadi bencana alam. “Jadi yang beresiko tinggi kan kita bisa melihat hunian-hunian yang cukup drastis seperti ini, seperti di Banjarnegara Jawa Tengah, apabila insentifitas hujan melebihi dari yang normal, itu bisa kemungkinan ada pergerakan tanah dan terjadi longsor, “ kata Khofifah selepas menyerahkan bantuan kepada korban longsor dan banjir di Kabupaten Pangandaran, Selasa (10/10).
Menurut Khofifah, meskipun semacam ada early warning system dari masyarakat di sini sudah berjalan dan kentongan juga sudah dibunyikan, tetapi itu akan membangun kewaspadaan setiap ada pergerakan tanah memungkinkan longsor dan sangat membahayakan itu harus diupayakan dan di edukasi. “Saya sudah sampaikan ke pak direktur bencana alam untuk disiapkan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Pangandaran, “ ujarnya.
KSB di sini, menurut Khofifah, dimana masyarakat akan dilatih khusus, kemudian ada lumbung sosialnya sehingga kewaspadaan bisa dibangun lebih asyik lagi. Ada kemungkinan hal-hal yang harus mereka lakukan dalam langkah mengantisipasi seperti yang disampaikan oleh Kadis Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran, kalau intensitas hujan tinggi mereka aka melakukan evakuasi ke tetangga-tetangga yang lebih aman. Antisipasi penanganan dini itu sangat penting, apalagi daerah kalijati ini tergolong daerah yang tidak mudah untuk di akses, tetapi kerentanan untuk terjadinya longsor maka antisipasi secara mandiri oleh masyarakat memang dibutuhkan. “Kementerian Sosial memiliki format untuk menyiapkan KSP membangun kemandirian di dalam melaksanakan tugas terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam, “ pungkasnya.
Dalam kunjungannya ke lokasi bencana longsor di Sangkan Bawang Desa Kalijati, Menteri Sosial RI didampingi Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial, Adhy Karyono yang pada kesempatan itu menyerahkan bantuan senilai Rp. 251 juta kepada Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata yang dalam kesempatan juga memberikan santunan senilai Rp. 15 juta per orang kepada korban longsor.
Status Tanggap Darurat
Dengan adanya bencana banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Pangandaran akhir pekan lalu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah mengeluarkan status tanggap bencana selama tujuh hari. “Pangandaran telah mengeluarkan status tanggap bencana selama tujuh hari kedepan, terhitung sejak Sabtu (7/10), “ ungkap Kepala Sub Direktorat Perencanaan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Gatot Satria Wijaya usai menghadiri rapat teknis bersama Pemkab Pangandaran di aula Setda Pangandaran, Senin (9/10).
Bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Pangandaran, menurut Gatot, kehadiran BNPB dan BPBD Provinsi ke Kabupaten Pangandaran dalam rangka melakukan pendampingan untuk memperkuat penanganan tanggap darurat bencana. “untuk mempercepat penanganan bencana, yang terencana, terkoordinasi dan terpadu. Karena penanganan ini melibatkan beberapa unsur seperti ada pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, “ ujarnya.
Pihak BNPB pun kata Gatot, telah memberikan bantuan dana sosial untuk penanganan bencana di Kabupaten Pangandaran. Hanya saja dikarenakan Pemkab Pangandaran tidak bisa menampung, maka bantuan tersebut dialokasikan melalui Provinsi. Bencana yang terjadi di wilayah Jawa Barat menurut Gatot, selain bencana di Kabupaten Pangandaran juga terjadi di Kabupaten Ciamis. “Kemarin kami sudah kesana untuk melakukan pendampingan dalam penanganan bencana, “ pungkasnya.
Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata mengatakan, tanggap darurat ini merupakan langkah-langkah pemerintah bahwa pemerintah harus mengembalikan situasi dan kondisi yang normal. “Dalam sepekan kedepan jalan antara Sidamulih – Kalijati yang terputus karena terdampak longsor sudah bisa dilalui. Saya tugaskan Dinas Pekerjaan Umum untuk menerjunkan alat berat untuk bekerja sehingga seminggu kedepan mudah-mudahan bisa dilalui, “ katanya.
Hanya saja lanjut H. Jeje, untuk perbaikan secara permanen akan dilakukan pada anggaran Tahun 2018. Sedangkan untuk Posko Tanggap Darurat Bencana dipusatkan di Kantor Desa Sidamulih bersama Posko Dapur Umum Lapangan. “Dari hasil pemantauan saat ini saat ini yang terkena banjir sudah mulai surut sehingga masyarakat sudah bisa pulang ke rumahnya, permintaan makanan pun juga menurun tinggal melayani relawan-relawan yang sedang bersih-bersih saja, “ kata H. Jeje.
Benahi kerusakan di hulu sungai
Terjadinya banjir di Kabupaten Pangandaran diduga disebabkan karena telah rusaknya lingkungan di hulu sungai. Karena itu ke depan tim mitigasi bencana harus lebih baik. Hal itu harus dilakukan karena banjir di Kabupaten Pangandaran tidak hanya terjadi sekali, dan kejadiannya pun di lokasi yang sama bahkan cakupannya makin meluas.
Demikian disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Deddy Mizwar saat mengunjungi korban banjir sekaligus memberikan bantuan pada korban banjir dan longsor di Dapur Umum yang berada di Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.
Dikatakan Demiz, bahwa banjir di Kabupaten Pangandaran itu bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya banjir dan longsor juga terjadi di tempat yang sama. Bahkan lokasi banjir makin meluas. “Tahun kemarin pun sudah pernah terjadi, bahkan tahun ini lokasi bencananya meluas, “ katanya. Melihat dari pengalaman tersebut, Demiz meminta kedepan mitigasi bencana harus lebih baik. “Artinya bencana lebih dulu, sementara manusianya belum diselamatkan,” tuturnya.
Begitu juga di tiap-tiap kecamatan dibentuk tim mitigasi, karena melihat dari hasil laporan, ada tempat-tempat yang sudah menjadi langganan banjir dan hampir setiap tahun terjadi. “Ternyata banjir bukan terjadi di daerah baru, bahkan sekarang banjir semakin meluas. Jadi, diprediksi ada kerusakan di hulu sungai, yang harus segera dibenahi secara bertahap dalam jangka menengah. Di samping itu tim mitigasi bencana juga bisa bekerja dengan lebih baik, dan juga peringatan dini dari instansi terkait terhadap ancaman atau bahaya banjir. (mamay)
Menurut Khofifah, meskipun semacam ada early warning system dari masyarakat di sini sudah berjalan dan kentongan juga sudah dibunyikan, tetapi itu akan membangun kewaspadaan setiap ada pergerakan tanah memungkinkan longsor dan sangat membahayakan itu harus diupayakan dan di edukasi. “Saya sudah sampaikan ke pak direktur bencana alam untuk disiapkan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Pangandaran, “ ujarnya.
KSB di sini, menurut Khofifah, dimana masyarakat akan dilatih khusus, kemudian ada lumbung sosialnya sehingga kewaspadaan bisa dibangun lebih asyik lagi. Ada kemungkinan hal-hal yang harus mereka lakukan dalam langkah mengantisipasi seperti yang disampaikan oleh Kadis Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran, kalau intensitas hujan tinggi mereka aka melakukan evakuasi ke tetangga-tetangga yang lebih aman. Antisipasi penanganan dini itu sangat penting, apalagi daerah kalijati ini tergolong daerah yang tidak mudah untuk di akses, tetapi kerentanan untuk terjadinya longsor maka antisipasi secara mandiri oleh masyarakat memang dibutuhkan. “Kementerian Sosial memiliki format untuk menyiapkan KSP membangun kemandirian di dalam melaksanakan tugas terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam, “ pungkasnya.
Dalam kunjungannya ke lokasi bencana longsor di Sangkan Bawang Desa Kalijati, Menteri Sosial RI didampingi Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial, Adhy Karyono yang pada kesempatan itu menyerahkan bantuan senilai Rp. 251 juta kepada Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata yang dalam kesempatan juga memberikan santunan senilai Rp. 15 juta per orang kepada korban longsor.
Status Tanggap Darurat
Dengan adanya bencana banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Pangandaran akhir pekan lalu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah mengeluarkan status tanggap bencana selama tujuh hari. “Pangandaran telah mengeluarkan status tanggap bencana selama tujuh hari kedepan, terhitung sejak Sabtu (7/10), “ ungkap Kepala Sub Direktorat Perencanaan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Gatot Satria Wijaya usai menghadiri rapat teknis bersama Pemkab Pangandaran di aula Setda Pangandaran, Senin (9/10).
Bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Pangandaran, menurut Gatot, kehadiran BNPB dan BPBD Provinsi ke Kabupaten Pangandaran dalam rangka melakukan pendampingan untuk memperkuat penanganan tanggap darurat bencana. “untuk mempercepat penanganan bencana, yang terencana, terkoordinasi dan terpadu. Karena penanganan ini melibatkan beberapa unsur seperti ada pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, “ ujarnya.
Pihak BNPB pun kata Gatot, telah memberikan bantuan dana sosial untuk penanganan bencana di Kabupaten Pangandaran. Hanya saja dikarenakan Pemkab Pangandaran tidak bisa menampung, maka bantuan tersebut dialokasikan melalui Provinsi. Bencana yang terjadi di wilayah Jawa Barat menurut Gatot, selain bencana di Kabupaten Pangandaran juga terjadi di Kabupaten Ciamis. “Kemarin kami sudah kesana untuk melakukan pendampingan dalam penanganan bencana, “ pungkasnya.
Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata mengatakan, tanggap darurat ini merupakan langkah-langkah pemerintah bahwa pemerintah harus mengembalikan situasi dan kondisi yang normal. “Dalam sepekan kedepan jalan antara Sidamulih – Kalijati yang terputus karena terdampak longsor sudah bisa dilalui. Saya tugaskan Dinas Pekerjaan Umum untuk menerjunkan alat berat untuk bekerja sehingga seminggu kedepan mudah-mudahan bisa dilalui, “ katanya.
Hanya saja lanjut H. Jeje, untuk perbaikan secara permanen akan dilakukan pada anggaran Tahun 2018. Sedangkan untuk Posko Tanggap Darurat Bencana dipusatkan di Kantor Desa Sidamulih bersama Posko Dapur Umum Lapangan. “Dari hasil pemantauan saat ini saat ini yang terkena banjir sudah mulai surut sehingga masyarakat sudah bisa pulang ke rumahnya, permintaan makanan pun juga menurun tinggal melayani relawan-relawan yang sedang bersih-bersih saja, “ kata H. Jeje.
Benahi kerusakan di hulu sungai
Terjadinya banjir di Kabupaten Pangandaran diduga disebabkan karena telah rusaknya lingkungan di hulu sungai. Karena itu ke depan tim mitigasi bencana harus lebih baik. Hal itu harus dilakukan karena banjir di Kabupaten Pangandaran tidak hanya terjadi sekali, dan kejadiannya pun di lokasi yang sama bahkan cakupannya makin meluas.
Demikian disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Deddy Mizwar saat mengunjungi korban banjir sekaligus memberikan bantuan pada korban banjir dan longsor di Dapur Umum yang berada di Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.
Dikatakan Demiz, bahwa banjir di Kabupaten Pangandaran itu bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya banjir dan longsor juga terjadi di tempat yang sama. Bahkan lokasi banjir makin meluas. “Tahun kemarin pun sudah pernah terjadi, bahkan tahun ini lokasi bencananya meluas, “ katanya. Melihat dari pengalaman tersebut, Demiz meminta kedepan mitigasi bencana harus lebih baik. “Artinya bencana lebih dulu, sementara manusianya belum diselamatkan,” tuturnya.
Begitu juga di tiap-tiap kecamatan dibentuk tim mitigasi, karena melihat dari hasil laporan, ada tempat-tempat yang sudah menjadi langganan banjir dan hampir setiap tahun terjadi. “Ternyata banjir bukan terjadi di daerah baru, bahkan sekarang banjir semakin meluas. Jadi, diprediksi ada kerusakan di hulu sungai, yang harus segera dibenahi secara bertahap dalam jangka menengah. Di samping itu tim mitigasi bencana juga bisa bekerja dengan lebih baik, dan juga peringatan dini dari instansi terkait terhadap ancaman atau bahaya banjir. (mamay)
Posting Komentar