Ciamis (LawuPost) - Wakil Bupati Ciamis, H. Oih Burhanudin menegaskan, pengelolaan Anggaran Dan Desa (ADD) yang diturunkan ke setiap desa dengan jumlah Rp 1 miliar pada tahun 2017 ini harus bisa menjadi solusi berbagai kebutuhan masyarakat desa. Menurutnya, ADD pun harus berperan dalam menekan angka kemiskinan yang masih tinggi. Melalui pengelolaan Dana Desa yang tepat sasaran, efesien dan efektif diharapkan mampu mendorong perekonomian desa semakin berkembang dan menjadi sumber kehidupan masyarakat.
H. Oih menambahkan, program dana desa itu merupakan sesuatu yang sangat cukup dibutuhkan, utamanya dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Lapangan kerja dan tekanan urbanisasi di lingkungan generasi muda desa harus menjadi prioritas untuk disiasati. Jika tidak segera diatasi, justru akan melahirkan banyak persoalan baru seperti pengangguran, kemiskinan hingga berbagai masalah sosial lainnya. Karena itu program dana desa harus diarahkan untuk memberdayakan dan mendorong kreativitas warga desa dalam membangun ekonominya.
Kemajuan teknologi informasi, kata H. Oih, harus dapat diapresiasi sebagai celah dalam membangun geliat ekonomi di perdesaan. Makanya, pembangunan infrastruktur teknologi informasi di pedesaan harus dapat dioptimalkan. “Kami juga tekankan pada pihak desa dalam pembelanjaan jangan membeli dari luar desa setempat. Hal itu penting agar uang yang dikeluarkan itu bisa berputar di lingkungan desa setempat. Sehingga pertumbuhan ekonomi di desa juga bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat, “katanya seraya menyebut ADD tahun ini jumlahnya lebih besar dari tahun sebelumnya.
Belum bisa dipastikan
Di tempat terpisah kepada tim Lawu News, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis, H. Lily Romli, SH.,MM melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Aman, S.STP,M.Si mengungkapkan, dana desa tahun 2017 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) untuk seluruh desa di Kabupaten Ciamis mengalami kenaikan kurang lebih Rp. 48 miliar dari tahun sebelumnya. “Tahun 2016 lalu dana desa sekitar Rp. 167 miliar dan tahun 2017 ini mencapai Rp. 213,8 miliar, ada kenaikan sekitar 27% ungkap Aman.
Jika dirata-ratakan, anggaran 213,8 miliar jika dibagi ke 258 desa, maka setiap desa akan mendapat porsi dana desa Rp. 825 juta. “Hanya pada kenyataannya setiap desa beda-beda jumlah dana desanya tergantung luas wilayah dan penduduknya, “ujarnya. Namun hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan kapan penyaluran dana desa tersebut dilaksanakan. Pasalnya hingga saat ini, belum ada regulasi dari pemerintah pusat terkait aturan penyaluran dana desa tahun 2017. “Tahun 2016 kemarin saja, dana desa tahap pertama baru disalurkan bulan April-Mei. Kemungkinan tahun ini tidak beda jauh, hanya kita upayakan sesegera mungkin jika anggarannya sudah ada, “katanya.
Penyaluran dana desa tahun 2017 ini, kata Aman, bakal dilaksanakan 2 tahap sama seperti tahun lalu. Hanya kendati belum ada dana desa, Aman meminta roda pemerintahan disetiap pemerintahan desa di Kabupaten Ciamis tetap berjalan lancar. Pasalnya, peruntukan dana desa hanya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. “Sedangkan untuk operasional desa, Siltap dan lain sebagainya itu dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang sumbernya dari APBD. Jadi kendati dana desa belum cair tapi aktivitas desa tetap normal, “jelasnya. (mamay)
H. Oih menambahkan, program dana desa itu merupakan sesuatu yang sangat cukup dibutuhkan, utamanya dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Lapangan kerja dan tekanan urbanisasi di lingkungan generasi muda desa harus menjadi prioritas untuk disiasati. Jika tidak segera diatasi, justru akan melahirkan banyak persoalan baru seperti pengangguran, kemiskinan hingga berbagai masalah sosial lainnya. Karena itu program dana desa harus diarahkan untuk memberdayakan dan mendorong kreativitas warga desa dalam membangun ekonominya.
Kemajuan teknologi informasi, kata H. Oih, harus dapat diapresiasi sebagai celah dalam membangun geliat ekonomi di perdesaan. Makanya, pembangunan infrastruktur teknologi informasi di pedesaan harus dapat dioptimalkan. “Kami juga tekankan pada pihak desa dalam pembelanjaan jangan membeli dari luar desa setempat. Hal itu penting agar uang yang dikeluarkan itu bisa berputar di lingkungan desa setempat. Sehingga pertumbuhan ekonomi di desa juga bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat, “katanya seraya menyebut ADD tahun ini jumlahnya lebih besar dari tahun sebelumnya.
Belum bisa dipastikan
Di tempat terpisah kepada tim Lawu News, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ciamis, H. Lily Romli, SH.,MM melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Aman, S.STP,M.Si mengungkapkan, dana desa tahun 2017 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja (APBN) untuk seluruh desa di Kabupaten Ciamis mengalami kenaikan kurang lebih Rp. 48 miliar dari tahun sebelumnya. “Tahun 2016 lalu dana desa sekitar Rp. 167 miliar dan tahun 2017 ini mencapai Rp. 213,8 miliar, ada kenaikan sekitar 27% ungkap Aman.
Jika dirata-ratakan, anggaran 213,8 miliar jika dibagi ke 258 desa, maka setiap desa akan mendapat porsi dana desa Rp. 825 juta. “Hanya pada kenyataannya setiap desa beda-beda jumlah dana desanya tergantung luas wilayah dan penduduknya, “ujarnya. Namun hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan kapan penyaluran dana desa tersebut dilaksanakan. Pasalnya hingga saat ini, belum ada regulasi dari pemerintah pusat terkait aturan penyaluran dana desa tahun 2017. “Tahun 2016 kemarin saja, dana desa tahap pertama baru disalurkan bulan April-Mei. Kemungkinan tahun ini tidak beda jauh, hanya kita upayakan sesegera mungkin jika anggarannya sudah ada, “katanya.
Penyaluran dana desa tahun 2017 ini, kata Aman, bakal dilaksanakan 2 tahap sama seperti tahun lalu. Hanya kendati belum ada dana desa, Aman meminta roda pemerintahan disetiap pemerintahan desa di Kabupaten Ciamis tetap berjalan lancar. Pasalnya, peruntukan dana desa hanya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. “Sedangkan untuk operasional desa, Siltap dan lain sebagainya itu dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang sumbernya dari APBD. Jadi kendati dana desa belum cair tapi aktivitas desa tetap normal, “jelasnya. (mamay)
Posting Komentar