CIMAHI,LAWU POST.COM– Di tengah kabar baik penyerahan sejumlah sertifikat aset milik Pemerintah Kota Cimahi, persoalan sertifikat PayTren justru masih menyisakan tanda tanya. Hingga kini, status dokumen tersebut belum menemukan titik terang dan masih dalam penelusuran bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Wali Kota Cimahi, Letkol (Purn) Ngatiyana, S.A.P., mengungkapkan bahwa Pemkot Cimahi bersama BPN/ATR Kota Cimahi terus melakukan penelusuran terhadap dokumen dan riwayat administrasi sertifikat yang hingga kini belum terselesaikan.
Menurutnya, berbagai dokumen lama perlu diperiksa kembali untuk memastikan status administrasi dan kepemilikan sehingga persoalan tersebut tidak berlarut-larut.
"Pemkot Cimahi terus membantu dan mengupayakan agar sertifikat PayTren bisa segera terselesaikan. Mudah-mudahan nantinya sertifikat tersebut dapat dimiliki oleh para pihak yang berhak, karena pemerintah hadir untuk membantu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat," tegas Ngatiyana, Selasa (10/11/2026).
Di sisi lain, Pemkot Cimahi membawa kabar positif terkait pengamanan aset daerah. Sejumlah sertifikat aset pemerintah yang sebelumnya belum memiliki dokumen resmi kini telah selesai diproses dan diserahkan oleh BPN/ATR Kota Cimahi.
Ngatiyana menyebut penyerahan sertifikat tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan aset daerah sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.
"Alhamdulillah, hari ini sertifikat aset Kota Cimahi diserahkan secara bersama-sama. Ini merupakan bagian dari upaya kita mewujudkan tertib administrasi aset daerah agar seluruh aset milik pemerintah memiliki kekuatan hukum," ungkapnya.
Momentum tersebut juga diwarnai pemberian apresiasi kepada dua orang dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berupa hadiah perjalanan umrah ke Tanah Suci.
Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang dinilai memiliki dedikasi dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kota Cimahi.
"Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang telah menunjukkan dedikasi dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kota Cimahi," kata Ngatiyana.
Meski penertiban sertifikat aset daerah menunjukkan perkembangan positif, penyelesaian persoalan sertifikat PayTren tetap menjadi perhatian. Pemkot Cimahi berharap koordinasi dengan BPN dapat menghasilkan kejelasan mengenai status dokumen tersebut.
Kini, masyarakat menanti bagaimana hasil penelusuran yang dilakukan pemerintah bersama BPN. Sebab, kepastian administrasi dan legalitas bukan sekadar persoalan dokumen, melainkan menyangkut perlindungan hak pihak-pihak yang berkepentingan.
"Pemkot Cimahi pun menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola aset daerah sekaligus membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum," tandas Ngatiyana. (**)
