-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Indeks Berita 1

DPRD KBB Soroti Minimnya Anggaran Perangkat Daerah, TAPD Diminta Paparkan Persiapan APBD 2027

Rabu, 18 November 2026 | 13.32 WIB Last Updated 2026-11-18T06:32:10Z


LAWUPOST, KAB. BANDUNG BARAT,– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat menyoroti minimnya alokasi anggaran pada sejumlah Perangkat Daerah (PD) yang dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan program dan aktivitas kedinasan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan pemaparan secara terperinci terkait persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.


Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, M. Mahdi, mengatakan keterbatasan anggaran yang dialami sejumlah perangkat daerah menjadi salah satu persoalan penting yang mengemuka dalam pembahasan nota komisi DPRD.

Menurutnya, alokasi anggaran yang terlalu minim dapat berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, termasuk keberlangsungan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh masing-masing perangkat daerah.

“Persoalannya, anggaran di PD ini sangat minim. Ini yang membuat para PD agak kebingungan untuk melakukan aktivitas kedinasannya,” ungkap Mahdi.

Ia menjelaskan, sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan komisi, DPRD meminta TAPD memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai kondisi keuangan daerah sekaligus arah kebijakan dan perencanaan anggaran untuk tahun 2027.


Namun demikian, sebelum masuk pada pembahasan proyeksi APBD 2027, DPRD memandang perlu dilakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah pada tahun anggaran sebelumnya, khususnya terkait realisasi pendapatan daerah tahun 2026 yang mengalami penurunan cukup signifikan.

Mahdi menilai, penurunan pendapatan tersebut turut memengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja perangkat daerah. Karena itu, evaluasi secara menyeluruh diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali menjadi kendala dalam pelaksanaan program pemerintahan pada tahun berikutnya.

Menurutnya, penyusunan APBD 2027 harus dilakukan dengan perhitungan yang matang, realistis, serta mempertimbangkan kebutuhan riil setiap perangkat daerah. Dengan demikian, alokasi anggaran tidak hanya berorientasi pada kemampuan keuangan daerah, tetapi juga mampu menunjang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.


Dalam pembahasan bersama TAPD, DPRD akan mengurai berbagai persoalan anggaran secara lebih detail, termasuk mengevaluasi kebutuhan masing-masing perangkat daerah serta mengidentifikasi program prioritas yang harus mendapatkan dukungan pembiayaan memadai.

Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan perencanaan APBD 2027 yang lebih proporsional, tepat sasaran, dan mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan Kabupaten Bandung Barat.

Mahdi berharap, pembahasan tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik.

“Mudah-mudahan rapat sekarang ini kita akan detail satu per satu akan kita urai. Tujuannya agar Bandung Barat semakin baik, semakin baik, dan semakin baik, insyaallah,” pungkasnya. (HUMAS DPRD KBB)