KAB, TASIKMALAYA (LawuPost.Com) Pembangunan kesehatan merupakan suatu keharusan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan tegas dinyatakan bahwa urusan kesehatan merupakan urusan konkuren yang bersifat wajib dilaksanakan, urusan tersebut mencakup upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia kesehatan, sediaan farmasi alat kesehatan makanan minuman dan pemberdayaan masyarakat. Hal terebut disampaikan Bupati Tasikmalaya H. Uu Ruzhanul Ulum, pada acara silaturahmi dengan para peserta post operasi katarak se-Kabupaten Tasikmalaya yang dilaksanakan di Op Room Setda Kabupaten Tasikmalaya, Hadir pada kegiatan tersebut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Ahmad Muksin, SH, MM, Para Kepala Puskesmas, Para Pemegang Program Kes. Indera dari Puskesmas, para peserta pasca operasi katarak dan undangan lainnya.
Bupati Tasikmalaya H. Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, bertolak dari Undang-Undang 23 Tahun 2014, maka sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota dalam melaksanakan urusan kesehatan mutlak diperlukan dengan memberikan prioritas pada pemenuhan standar minimum kesehatan. ’’Untuk mewujudkan hal itu bukanlah perkara yang mudah, karena urusan kesehatan saat ini semakin komplek dan perlu adanya peran dari semua pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta, dunia usaha dan masyarakat’’, jelas Bupati.
’’Apapun yang telah dan akan diupayakan oleh jajaran Dinas Kesehatan dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, tanpa ada dukungan, partisipasi, peran masyarakat dan para pemangku kepentingan tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan’’, tegas Bupati.
Lebih lanjut Bupati mengungkapkan, bahwa : 1. Pembanguna kesehatan merupakan salah satu unsur penopang peningkatan indeks paembangunan manusia, disamping unsur pendidikan dan ekonomi. 2. Kita sudah mengalokasikan 10 % dari anggaran pembangunan untuk sektor kesehatan. 3. Diperlukan kerjasama baik lintas program maupun lintas sektor, akademisi, Kepala Daerah, pelaku usaha, organisasi masyarakat dan yang lainnya, sebagai bentuk tanggungjawab bersama akan masa depan bangsa, khususnya kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan bangsa lain. 4. Meningkatkan kembali pada gerakan revolusi mental di jajaran kesehatan dengan tiga nilai utama yaitu integritas, kerja keras dan gotong royong yang harus menjadi budaya kerja bangsa Indonesia.(yepi)
Bupati Tasikmalaya H. Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, bertolak dari Undang-Undang 23 Tahun 2014, maka sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota dalam melaksanakan urusan kesehatan mutlak diperlukan dengan memberikan prioritas pada pemenuhan standar minimum kesehatan. ’’Untuk mewujudkan hal itu bukanlah perkara yang mudah, karena urusan kesehatan saat ini semakin komplek dan perlu adanya peran dari semua pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta, dunia usaha dan masyarakat’’, jelas Bupati.
’’Apapun yang telah dan akan diupayakan oleh jajaran Dinas Kesehatan dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat, tanpa ada dukungan, partisipasi, peran masyarakat dan para pemangku kepentingan tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan’’, tegas Bupati.
Lebih lanjut Bupati mengungkapkan, bahwa : 1. Pembanguna kesehatan merupakan salah satu unsur penopang peningkatan indeks paembangunan manusia, disamping unsur pendidikan dan ekonomi. 2. Kita sudah mengalokasikan 10 % dari anggaran pembangunan untuk sektor kesehatan. 3. Diperlukan kerjasama baik lintas program maupun lintas sektor, akademisi, Kepala Daerah, pelaku usaha, organisasi masyarakat dan yang lainnya, sebagai bentuk tanggungjawab bersama akan masa depan bangsa, khususnya kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan bangsa lain. 4. Meningkatkan kembali pada gerakan revolusi mental di jajaran kesehatan dengan tiga nilai utama yaitu integritas, kerja keras dan gotong royong yang harus menjadi budaya kerja bangsa Indonesia.(yepi)
Posting Komentar