Pangandaran (LawuPost) – Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2017 ini mulai menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam merealisasikan pemenuhan pelayanan dasar. Upaya penerapan teknologi informasi tersebut berkaitan dengan komitmen mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata kepada tim Lawu News beberapa waktu lalu, mengatakan, baru-baru ini Bidang Pencegahan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Kabupaten Pangandaran membuat rencana aksi pencegahan tindakan korupsi. “Salah satu poinnya, yaitu bagaimana mencegah tindakan korupsi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Mulai dari perencanaan (e-planning), penganggaran (e-budgeting), pengelolaan dan penatausahaan keuangan (SIPKD), monitoring dan evaluasi (e-monev), serta sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (e-SAKIP),” katanya.
H. Jeje mengungkapkan, implementasi penggunaan teknologi informasi tersebut akan dilaksanakan secara bertahap, di 2017 dan ditargetkan pada tahun 2018 dapat lebih menyeluruh. Penggunaan teknologi itu berkaitan juga dengan tema RKPD tahun 2018, yaitu “Pemenuhan Pelayanan Dasar Dengan Dukungan TIK menuju Pangandaran Kabupaten Cerdas”. Diakuinya, penerapan e-planning mendapatkan dukungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dan pada tahun ini, Kabupaten Pangandaran dipilih sebagai salah satu dari dua kabupaten/ kota di Jawa Barat yang menjadi pilot project dalam penerapan e-planning.
Setelah implementasi penggunaan teknologi berjalan diharapkan juga, tandas H. Jeje, pelayanan publik akan berjalan secara elektronik, seperti pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) atau pajak hotel dan restauran. Kemudian manajemen kepegawaian juga bisa mengadopsi TIK.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Pangandaran Tatang S Praja menambahkan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan empat ajuan program untuk mendukung visi “Pangandaran Cerdas”.
Karena keterbatasan anggaran Kabupaten Pangandaran, kata Tatang, program-program tersebut diajukan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Keempat proposal program, kata Tatang diantaranya, pengembangan komunikasi dan media massa, pengembangan infrastruktur dan fasilitasi TIK, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan pembuatan stasiun televisi daerah. “Pihaknya baru bisa focus terhadap pengembangan website. Itu pun, harus dipastikan dulu anggarannya pada anggaran perubahan mendatang, “katanya. (mamay)
Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata kepada tim Lawu News beberapa waktu lalu, mengatakan, baru-baru ini Bidang Pencegahan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Kabupaten Pangandaran membuat rencana aksi pencegahan tindakan korupsi. “Salah satu poinnya, yaitu bagaimana mencegah tindakan korupsi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Mulai dari perencanaan (e-planning), penganggaran (e-budgeting), pengelolaan dan penatausahaan keuangan (SIPKD), monitoring dan evaluasi (e-monev), serta sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (e-SAKIP),” katanya.
H. Jeje mengungkapkan, implementasi penggunaan teknologi informasi tersebut akan dilaksanakan secara bertahap, di 2017 dan ditargetkan pada tahun 2018 dapat lebih menyeluruh. Penggunaan teknologi itu berkaitan juga dengan tema RKPD tahun 2018, yaitu “Pemenuhan Pelayanan Dasar Dengan Dukungan TIK menuju Pangandaran Kabupaten Cerdas”. Diakuinya, penerapan e-planning mendapatkan dukungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dan pada tahun ini, Kabupaten Pangandaran dipilih sebagai salah satu dari dua kabupaten/ kota di Jawa Barat yang menjadi pilot project dalam penerapan e-planning.
Setelah implementasi penggunaan teknologi berjalan diharapkan juga, tandas H. Jeje, pelayanan publik akan berjalan secara elektronik, seperti pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) atau pajak hotel dan restauran. Kemudian manajemen kepegawaian juga bisa mengadopsi TIK.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Pangandaran Tatang S Praja menambahkan, pihaknya saat ini tengah menyiapkan empat ajuan program untuk mendukung visi “Pangandaran Cerdas”.
Karena keterbatasan anggaran Kabupaten Pangandaran, kata Tatang, program-program tersebut diajukan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Keempat proposal program, kata Tatang diantaranya, pengembangan komunikasi dan media massa, pengembangan infrastruktur dan fasilitasi TIK, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan pembuatan stasiun televisi daerah. “Pihaknya baru bisa focus terhadap pengembangan website. Itu pun, harus dipastikan dulu anggarannya pada anggaran perubahan mendatang, “katanya. (mamay)
Posting Komentar