Puspen
TNI (LawuPost) Kerja keras
penyuluh pertanian yang mampu menjaga kedaulatan pangan harus mendapat
penghargaan setimpal, salah satunya pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai mekanisme yang berlaku. Demikian dikatakan Menteri
Pertanian (Mentan) RI Ir. Andi Amran
Sulaiman, MP., dihadapan 1.300 peserta Musyawarah Nasional III-2017 Forum
Komunikasi THL-TBPP Tenaga Harian Lepas (Tenaga
Bantu Penyuluh Pertanian) se-Indonesia di
Balai Desa Ponggok, Kec. Polanharjo,
Klaten, Jawa Tengah, Rabu (25/1/2017).
Mentan RI Andi
Amran Sulaiman berjanji akan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Harian Lepas
Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang telah bekerja keras. “Bukti kerja keras penyuluh adalah meningkatkan produksi padi nasional dari 75 juta ton menjadi 79 juta ton pada 2016 dan
keberhasilan lainnya yakni Indonesia mampu mengekspor bawang, dan menurunnya impor jagung turun hingga 66 persen,” katanya.
Lebih lanjut
Mentan RI Andi Amran mengatakan bahwa,
selama 10 tahun terakhir tidak pernah ada pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil dari
penyuluh pertanian. Saat ini sudah ada 7.600 orang
yang mengikuti tes dari sekitar 19 ribu penyuluh. “Jujur saya sudah menghadap Bapak
Presiden berkali-kali saat rapat koordinasi
dan kami masih membahas PPL (sekarang disebut THL-TBPP). Aku lebih cinta PPL
daripada jabatanku,” ujarnya.
Selain
memberikan sinyal positif, Mentan RI Andi
Amran juga akan memberikan bonus kepada 10 orang THL-TBPP terbaik untuk
berguru ke negara Filipina. “Tolong yang terbaik 2017 ini kirim 10 orang ke
Filipina dan jangan ada KKN, dan ingat bukan yang sudah PNS,” ungkapnya.
Munas III
Forum Komunikasi THL-TBPP tahun 2017 yang diikuti dari berbagai provinsi di Indonesia ini mengambil tema “Meningkatkan Peran Strategis THL-TBPP Dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan
Berkelanjutan”.
Keberhasilan
dalam meningkatkan produksi pertanian di Indonesia tidak lepas dari
keterlibatan Babinsa yang telah melaksanakan pendampingan dan penyuluhan
pertanian, memperlancar dan mengawasi penyaluran pupuk dan benih kepada para
petani desa binaan masing-masing di setiap Kabupaten.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo saat Rapim TNI 2017 beberapa waktu lalu bahwa,
swasembada pangan harus segera diciptakan demi memperkuat ketahanan nasional, dimana Indonesia sebagai negara agraris seharusnya
dapat menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. “Bangsa Indonesia diuntungkan sebagai negara agraris
yang berada di garis ekuator, karena memiliki potensi melimpah dan didukung
dengan kondisi geografis baik di bidang pertanian, perkebunan, perikanan,
peternakan dan lainnya,” ujarnya.
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa, TNI
akan membentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) untuk mendukung
kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan. “Pembentukan SP3T akan membantu petani dari tahap awal
hingga akhir produksi dan jajaran TNI akan membantu petani mulai dari
pembibitan, panen, hingga penggilingan,” katanya.
Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali
Harefa, S.H.
