“Kalau setiap keluarga mampu mandiri, peran pemerintah berarti sudah selesai. Program ini sangat bagus, semua pihak termasuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Bandung Barat harus mendukungnya,” katanya saat menerima Tim Rechecking Revitalisasi Posyandu Jawa Barat, di Kantor KBB Jln. Padalarang-Cisarua KM2, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, Kamis (4/8/2016).
Menurut Yayat Soemitra, program Posyandu meningkatkan kemandirian keluarga sesuai dengan butir program prioritas Nawacita yang disusung Presiden Joko Widodo. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Butir ke-7 Nawacita tersebut menyebutkan, “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.”
Dikatakan, para ibu melalui Posyandu dapat menjadi ujung tombak meningkatkan perekonomian rakyat dengan berbagai cara yang terhormat, seperti memanfaatkan kebun dan lingkungan yang ada di sekitar rumah. Para penggerak posyandu dapat menggerakkan masyarakat memaksimalkan ruang yang dimiliki di sekitar mereka.
Sementara itu, Dr. Budhi Setiadi, Ketua Tim Rechecking Revitalisasi Posyandu Jawa Barat menjelaskan, revitalisasi Posyandu di Jawa Barat diharapkan mampu meningkatkan jumlah posyandu mandiri dari 4,7% dari 5.000 posyandu di Jabar menjadi lebih banyak. Posyandu mandiri, katanya, berarti mereka sudah dapat melakukan kegiatan secara teratur, cakupan lima program utama sudah bagus, ada program tambahan dan dana sehat telah menjangkau lebih dari 50% keluarga. Intervensinya adalah pembinaan dana sehat, yaitu diarahkan agar dana sehat tersebut menggunakan prinsip JPKM.
Diungkapkan, Posyandu dipandang sangat bermanfaat bagi masyarakat namun keberadaannya di masyarakat kurang berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah Jawa Barat mengadakan revitalisasi posyandu. Revitalisasi posyandu merupakan upaya pemberdayaan posyandu untuk mengurangi dampak dari krisis ekonomi terhadap penurunan status gizi dan kesehatan ibu dan anak. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang upaya mempertahankan dan meningkatkan status gizi serta kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kemampuan kader, manajemen dan fungsi posyandu. (di)
