Humas Bakamla RI (LawuPost) Kehadiran Bakamla RI bukan untuk
menyaingi Instansi-Instansi lain yang sudah ada, tetapi justru untuk
mensinergikan semuanya. Demikian dikatakan Kepala Bakamla RI Laksamana Madya
TNI Ari Sudewo, S.E., M.H., dalam diskusi panel pada acara Rapat Koordinasi
Nasional (Rakornas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal
Fishing) yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (29/6/2016).
Dalam mengamankan wilayah perairan Indonesia
yang sangat luas ini tidak mungkin dilakukan sendirian, jadi perlu sinergitas
antar seluruh Instansi terkait di bidang pengamanan laut, agar benar-benar bisa
saling bersinergi, saling mengingatkan. Dengan saling bersinergi, saya sekarang
gengsi untuk berbuat salah, paparnya yang disambut dengan tepuk tangan para
undangan.
Dengan wilayah geografis perairan Indonesia
yang cukup strategis dan memiliki luas perairan 3.257.483 km2, 13.466 pulau dan garis pantai
sepanjang 95.181 km, sudah tentu memiliki potensi kelautan yang cukup besar
untuk dikelola dan diamankan, lanjutnya.
Ka Bakamla RI juga menyampaikan dalam
paparannya mengenai program pilar poros maritim dunia yang terus dilaksanakan
oleh Bakamla RI antara lain pilar pembangunan budaya maritim dan pilar
penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut secara optimal untuk kepentingan
rakyat.
“Dalam pembangunan budaya maritim, salah
satu contohnya Bakamla RI telah mengikuti giat Sail (flet review) dan Forum
Group Discussion (FGD) Kamla dengan masyarakat dan instansi terkait. Dalam
penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut, Bakamla RI secara teratur
melaksanakan patroli terkoordinasi dengan stakeholder dan mengimplementasikanMoU
Common Guidelines untuk melindungi nelayan Indonesia dalam mencari
ikan di wilayah batas maritim yang belum terselesaikan”, ujarnya.
Selain itu, dalam pilar ketiga yaitu kerja
sama maritim melalui diplomasi, dijelaskan oleh Ka Bakamla RI bahwa Bakamla RI
telah melakukan kerja sama dengan negara-negara kawasan, seperti HACGAM (Head
of Asean Coast Guard Meeting), ARF (Asean Regional Forum), ADMM
– PLUS (Asean Defence Minister Meeting), AMF (Asean
Maritime Forum) dan MSDE (Maritime Security Desktop Exercise).
Dalam konteks pilar keempat yaitu pembangunan
kekuatan pertahanan maritim, disampaikan bahwa Bakamla telah membangun 6 buah
kapal patroli dengan ukuran 48 meter dan 16 Stasiun Pemantauan Keamanan dan
Keselamatan Laut (SPKKL) guna mendeteksi di jalur-jalur pelayaran strategis
dalam kaitannya mendukung pembangunan kekuatan pertahanan maritim.
Pada paparan tersebut, tidak lupa disampaikan
peran Bakamla RI dalam penegakan hukum di bidang perikanan yang meliputi 4
poin, antara lain menjadikan illegal fishing sebagai salah
satu target operasi dalam Operasi Bersama Bakamla, pertukaran informasi (Pusat
Informasi Maritim Bakamla-Satgas 115), menyiapkan Kapal Patroli & Sistem
Deteksi Bakamla dan BKO Personel ke Satgas 115.
Turut hadir pada acara tersebut, Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang sekaligus sebagai Dan Satgas 115,
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal TNI (Purn)
Luhut Binsar Panjaitan, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P, Kapolri
yang diwakili Waka Baharkam Irjen Pol Eko Hadi Sutoyo, serta undangan lainnya.
Autentikasi : Kasubbag Humas Bakamla RI, Kapten Mar Mardiono
