Pangandaran (LawuPost) - Tingkat partisipasi warga Kabupaten Pangandaran dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang di gelar, Rabu (9/12) lalu ternyata cukup tinggi. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Pangandaran, tingkat partisipasi warga Pangandaran dalam pilkada serentak ini mencapai 78,04 persen. Hal itu terungkap saat rombongan KPU RI dan KPU Jabar melakukan monitoring pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Pangandaran, Sabtu (12/12).
“Kami dari KPU RI sangat mengapresiasi, ternyata partisipasi masyarakat Pangandaran cukup tinggi mencapai 78,04 persen dan tertinggi di Jawa Barat, mungkin bisa jadi untuk tingkat nasional relatif cukup tinggi untuk tingkat partisipasinya,” kata anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkiansyah di dampingi sejumlah anggota KPU Jabar dan KPU Pangandaran. Menurut Ferry, ketika banyak orang merasa pesimistis karena partisipasi masyarakat dalam pemilu ini kian hari kian menurun, justru dijawab oleh pelaksanaan Pilkada Pangandaran tahun 2015 ini. Dari hasil Pilkada Pangandaran ini, masyarakat sangat antusias untuk menyalurkan hak pilihnya.
“Kenapa Pangandaran tingkat partisipasinya sangat tinggi, selain karena daerah otonom baru, juga karena masyarakatnya sangat mengharapkan daerah mereka lebih maju dari sebelumnya, caranya ya itu tadi, dengan memilih pemimpin yang diharapkan membawa Pangandaran lebih baik,” kata Ferry. Dia juga mengatakan, hingga saat ini pelaksanaan pilkada di Pangandaran cukup aman, lancar sesuai dengan kondisi dan mekanisme dan aturan yang sudah dilakukan. Tak hanya Pangandaran, kata Ferry pelaksanaan pilkada di Jawa Barat relatif cukup baik, walaupun ada satu Kabupaten yaitu Cianjur yang muncul permasalahan. “Jadi tinggal proses di lapangan saja, kalau nanti ada yang terkait dengan soal hasil rekapannya, nanti bisa diselesaikan dalam proses pleno di tingkatan yang ada. Kalau bisa diselesaikan di tingkat Kecamatan, ya selesaikan. Kalau tidak, ya selesaikan di tingkat kabupaten,” tuturnya.
Ferry menjelaskan, dalam pilkada serentak tahun 2015 ini, ada lima daerah di Indonesia yang ditunda pelaksanaannya. Ke lima daerah itu, kata dia, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Pakpak Papua, Manado, Siantar, dan Simalungun. Untuk Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah dan Pakpak Papua, kata dia, ditetapkan untuk ditunda dan KPU sudah mengajukan kasasi. “Karena putusan dari PTUN sudah ditetapkan, tetapi kami akan melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung,” katanya. Mengenai pelaksanaan pilkada di Manado, Siantar, dan Simalungun, kata dia, masih putusan sela. “Jadi karena masih putusan sela, maka kami menunggu putusan akhir, tapi dengan kondisi pelaksanaan pilkadanya ditunda,” ujarnya
Dia berharap, lembaga peradilan yang ada, baik MA dan PTUN bisa segera memutuskan atas permaslahan yang muncul dalam pelaksanaan yang muncul dalam perlaksanaan pilkada di lima daerah tersebut. “Supaya kita bisa segera menyiapakan logistik pilkada, termasuk anggaran dan kesiapan SDMnya,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Wiyono Budi Santoso mengatakan, pelaksanaan monitoring dari KPU Pusat dan Provinsi dilakukan di Kecamatan Padaherang. “Karena pada saat itu, rekapitulasi untuk Kecamatan Padaherang belum selesai, termsuk di Kecamatan Langkaplancar. Namun saat ini rekap dari dua daerah itu sudah masuk,” kata Wiyono. Dirinya pun sangat berterimaksaih kepada pihak Pemerintah Daerah, TNI-Polri, dan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang sudah ikut mendukung dan mengawal pelaksanaan Pilkada Pangandaran 2015 bisa berjalan dengan lancar, aman dan sukses. “Ya untuk se pulau Jawa, Pilkada Pangandaran tingkat partisipasinya lebih tinggi dar kita,” ungkapnya.
Di lain pihak, Pejabat Bupati Pangandaran, H. Daud Achmad berharap proses Pilkada Pangandaran yang telah berlangsung 9 Desember 2015 lalu tetap berjalan kondusif hingga seluruh tahapannya selesai. “Silahkan kalau ada ketidakpuasan sampaikan melalui jalur yang semestinya. Kami ingin proses yang kemarin sudah mulus, berakhir juga mulus,” kata H. Daud.
Lagi pula, kata dia, masyarakat Kabupaten Pangandaran saat ini tengah bersuka cita karena disebut-sebut sebagai salah satu daerah dengan partisipasi tertinggi di Pilkada Serentak dengan angka partisipasi mencapai 79 persen mengungguli daerah lain di Jawa Barat dan Pulau Jawa yang juga menggela Plkada. Oleh karena itu, ia berharap jangan ada pihak-pihak yang memancing kericuhan. “Jangan ciderai kebahagiaan masyarakat. Jangan sampai di masyarakat mah adem ayem, tapi ada pihak-pihak yang merusak kondusifitas itu,” ucapnya. (mamay/dian/tika)
“Kami dari KPU RI sangat mengapresiasi, ternyata partisipasi masyarakat Pangandaran cukup tinggi mencapai 78,04 persen dan tertinggi di Jawa Barat, mungkin bisa jadi untuk tingkat nasional relatif cukup tinggi untuk tingkat partisipasinya,” kata anggota KPU RI Ferry Kurnia Rizkiansyah di dampingi sejumlah anggota KPU Jabar dan KPU Pangandaran. Menurut Ferry, ketika banyak orang merasa pesimistis karena partisipasi masyarakat dalam pemilu ini kian hari kian menurun, justru dijawab oleh pelaksanaan Pilkada Pangandaran tahun 2015 ini. Dari hasil Pilkada Pangandaran ini, masyarakat sangat antusias untuk menyalurkan hak pilihnya.
“Kenapa Pangandaran tingkat partisipasinya sangat tinggi, selain karena daerah otonom baru, juga karena masyarakatnya sangat mengharapkan daerah mereka lebih maju dari sebelumnya, caranya ya itu tadi, dengan memilih pemimpin yang diharapkan membawa Pangandaran lebih baik,” kata Ferry. Dia juga mengatakan, hingga saat ini pelaksanaan pilkada di Pangandaran cukup aman, lancar sesuai dengan kondisi dan mekanisme dan aturan yang sudah dilakukan. Tak hanya Pangandaran, kata Ferry pelaksanaan pilkada di Jawa Barat relatif cukup baik, walaupun ada satu Kabupaten yaitu Cianjur yang muncul permasalahan. “Jadi tinggal proses di lapangan saja, kalau nanti ada yang terkait dengan soal hasil rekapannya, nanti bisa diselesaikan dalam proses pleno di tingkatan yang ada. Kalau bisa diselesaikan di tingkat Kecamatan, ya selesaikan. Kalau tidak, ya selesaikan di tingkat kabupaten,” tuturnya.
Ferry menjelaskan, dalam pilkada serentak tahun 2015 ini, ada lima daerah di Indonesia yang ditunda pelaksanaannya. Ke lima daerah itu, kata dia, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Pakpak Papua, Manado, Siantar, dan Simalungun. Untuk Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah dan Pakpak Papua, kata dia, ditetapkan untuk ditunda dan KPU sudah mengajukan kasasi. “Karena putusan dari PTUN sudah ditetapkan, tetapi kami akan melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung,” katanya. Mengenai pelaksanaan pilkada di Manado, Siantar, dan Simalungun, kata dia, masih putusan sela. “Jadi karena masih putusan sela, maka kami menunggu putusan akhir, tapi dengan kondisi pelaksanaan pilkadanya ditunda,” ujarnya
Dia berharap, lembaga peradilan yang ada, baik MA dan PTUN bisa segera memutuskan atas permaslahan yang muncul dalam pelaksanaan yang muncul dalam perlaksanaan pilkada di lima daerah tersebut. “Supaya kita bisa segera menyiapakan logistik pilkada, termasuk anggaran dan kesiapan SDMnya,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Wiyono Budi Santoso mengatakan, pelaksanaan monitoring dari KPU Pusat dan Provinsi dilakukan di Kecamatan Padaherang. “Karena pada saat itu, rekapitulasi untuk Kecamatan Padaherang belum selesai, termsuk di Kecamatan Langkaplancar. Namun saat ini rekap dari dua daerah itu sudah masuk,” kata Wiyono. Dirinya pun sangat berterimaksaih kepada pihak Pemerintah Daerah, TNI-Polri, dan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang sudah ikut mendukung dan mengawal pelaksanaan Pilkada Pangandaran 2015 bisa berjalan dengan lancar, aman dan sukses. “Ya untuk se pulau Jawa, Pilkada Pangandaran tingkat partisipasinya lebih tinggi dar kita,” ungkapnya.
Di lain pihak, Pejabat Bupati Pangandaran, H. Daud Achmad berharap proses Pilkada Pangandaran yang telah berlangsung 9 Desember 2015 lalu tetap berjalan kondusif hingga seluruh tahapannya selesai. “Silahkan kalau ada ketidakpuasan sampaikan melalui jalur yang semestinya. Kami ingin proses yang kemarin sudah mulus, berakhir juga mulus,” kata H. Daud.
Lagi pula, kata dia, masyarakat Kabupaten Pangandaran saat ini tengah bersuka cita karena disebut-sebut sebagai salah satu daerah dengan partisipasi tertinggi di Pilkada Serentak dengan angka partisipasi mencapai 79 persen mengungguli daerah lain di Jawa Barat dan Pulau Jawa yang juga menggela Plkada. Oleh karena itu, ia berharap jangan ada pihak-pihak yang memancing kericuhan. “Jangan ciderai kebahagiaan masyarakat. Jangan sampai di masyarakat mah adem ayem, tapi ada pihak-pihak yang merusak kondusifitas itu,” ucapnya. (mamay/dian/tika)
Posting Komentar