Pangandaran (LawuPost) – Pasangan H. Jeje Wiradinata – H. Adang Hadari meraih suara tertinggi dalam Pemilihan Kepala Daerah Pangandaran 2015. Hal itu terungkap dalam rapat pleno rekapitulasi suara pemilihan bupati dan wakil bupati Pangandaran yang digelar Komisi Pemilihan Umum Pangandaran di Islamic Center Cijulang, Kamis (17/12). Berdasarkan rapat yang dihadiri Panwaslu Pangandaran, sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan dan saksi dari pasangan H. Jeje Wiradinata – H. Adang Hadari , serta saksi dari pasangan Azizah Talita Dewi – Sulaksana, pasangan nomor urut tiga tersebut unggul dengan raihan 140.481 suara dari total suara 239.475. Sementara pasangan noor urut satu Ino Darsono – Erwin Thamrin mendapat 75.778 suara, diikuti pasangan Azizah Talita Dewi – Sulaksana dengan 23.216 suara.
Secara keseluruhan, rapat pleno berlangsung lancar. Namun, ada beberapa hal yang dibahas seperti banyaknya Daftar Pemilih Tetap Tambahan II yang mencapai 18871 pemilih yang dikhawatirkan berasal dari pemilih bayangan. Untuk membuktikan itu, sebagai sampel, KPU bersama Panwaslu dan saksi pun lantas membuka berkas DPTB II di tiga TPS di dua Kecamatan untuk membuktikan bahwa pemilih DPTB II itu faktual dan bukan pemilih bayangan. Hasilnya, memang kekhawatiran tentang adanya pemilih bayangan ini tak terbukti.
Rapat kemudian diakhiri dengan pembacaan berita acara yang kemudian ditandatangani oleh KPU, Panwaslu dan saksi nomor urut tiga. Adapun saksi nomor urut satu tidak hadir dan saksi nomor urut dua memilih untuk tidak menandatangani berita acara karena tidak dapat menerima hasil tersebut. Menurut saksi nomor urut dua, Mumu Mujahid sikap itu ia ambil karena merasa banyak kejanggalan dala proses pelaksanaan Pilkada Pangandaran. Pihaknya pun akan mengumpulkan bukti-bukti kejanggalan seperti dugaan politik uang yang terjadi di Pangandaran dan akan melaporkannya ke DKPP dengan aduan pembiaran pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pilkada. “Alasan penyelenggaraan karena tidak ada unsur pelanggaran jadi tidak bisa ditindak. Padahal politik uang itu ada. Banyaknya DPTB2 itu juga harus diteliti lagi, siapa tahu sampel yang diambil tadi kebetulan saja (faktual),” kata Mumu.
Ketua KPU Pangandaran, Wiyono Budi Santoso menuturkan, setelah tahap rekapitulasi selesai, proses Pilkada Pangandaran akan berlanjut ke penetapan pasangan calon yang rencananya akan dilakukan pada 22 Desember 2015 nanti. Kepada pihak-pihak yang masih merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi, pihaknya mempersilahkan menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan jangka waktu tiga hari setelah berita acara rekapitulasi ditetapkan. “Kalau tidak ada gugatan dalam batas waktu 3x24 jam ini, maka penetapan calon bisa dilakukan pada 22 Desember 2015,” kata Wiyono.
Ketidakhadiran saksi dari nomor urut dua untuk menandatangani berita acara diakui Wiyono tidk akan berpengaruh pada tahapan selanjutnya. Pasalnya, dalam UU No 8 tahun 2015 disebutkan, yang menandatangani hasil rekapitulasi adalah KPU dan saksi yang bersedia menandatangani. “Mengenai banyaknya DPTB II, kami akui itu pemilih yang tidak terakomodir, tapi kecil kemungkinan kalau pemilih bayangan. Karena meski KTP-nya sebagian masih Ciamis kan Kecamatan dan Desanya masih sama,” ucapnya.
Mengenai adanya rencana laporan ke DKPP pihaknya pun mengaku tak masalah karena selama ini telah melakukan pekerjaan sesuai prosedur. “Kalau katanya ada pembiaran, kami kan hanya mengeksekusi ketika ada rekomendasi dari Panwaslu. Lagi pula selama ini rekomendasi dari Panwaslu pun kami lakukan,” ucapnya.
Babak Baru DOB
Sebelumnya, penjabat Bupati Kabupaten Pangandaran H. Daud Achmad mendampingi Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mewakili Gubernur Jabar dan jajaran Polda Jawa Barat meninjau beberapa tempat pemungutan suara di tiga Kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran, Rabu (9/12). Kepada tim Lawu News, Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, peninjauan ini dalam rangka melaksanakan tugas supaya proses pelaksanaan pilkada di delapan Kabupaten/Kota di Jawa Barat bisa berjalan dengan aman, lancar dan damai. “Kami harapkan hasilnya nanti agaar diterima apa yang diputuskan oelh seluruh masyarakat dalam pemilihan demi kemajuan Kabupaten Pangandaran,” ujarnya.
Setelah melihat kondisi langsung ke sejumlah masyarakat, khususnya di TPS 4 Dusun Pangandaran Barat Desa Pangandaran, Ia menilai partisipasi masyarakat cukup tinggi. Warga terpantau sangat antusias dengan berbondong-bondong datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. “Hingga saat ini pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pangandaran Alhamdulilllah kondusif. Dan kami sangat berharap kondisi kondusif itu pun tercipta setelah proses Pilkada yang menghsilkan pimpinan yang sesuai dengan harapan masyarakat, dan bisa melaksanakan amanah masyarakat,” ujarnya. (mamay/dian/tika)
Secara keseluruhan, rapat pleno berlangsung lancar. Namun, ada beberapa hal yang dibahas seperti banyaknya Daftar Pemilih Tetap Tambahan II yang mencapai 18871 pemilih yang dikhawatirkan berasal dari pemilih bayangan. Untuk membuktikan itu, sebagai sampel, KPU bersama Panwaslu dan saksi pun lantas membuka berkas DPTB II di tiga TPS di dua Kecamatan untuk membuktikan bahwa pemilih DPTB II itu faktual dan bukan pemilih bayangan. Hasilnya, memang kekhawatiran tentang adanya pemilih bayangan ini tak terbukti.
Rapat kemudian diakhiri dengan pembacaan berita acara yang kemudian ditandatangani oleh KPU, Panwaslu dan saksi nomor urut tiga. Adapun saksi nomor urut satu tidak hadir dan saksi nomor urut dua memilih untuk tidak menandatangani berita acara karena tidak dapat menerima hasil tersebut. Menurut saksi nomor urut dua, Mumu Mujahid sikap itu ia ambil karena merasa banyak kejanggalan dala proses pelaksanaan Pilkada Pangandaran. Pihaknya pun akan mengumpulkan bukti-bukti kejanggalan seperti dugaan politik uang yang terjadi di Pangandaran dan akan melaporkannya ke DKPP dengan aduan pembiaran pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pilkada. “Alasan penyelenggaraan karena tidak ada unsur pelanggaran jadi tidak bisa ditindak. Padahal politik uang itu ada. Banyaknya DPTB2 itu juga harus diteliti lagi, siapa tahu sampel yang diambil tadi kebetulan saja (faktual),” kata Mumu.
Ketua KPU Pangandaran, Wiyono Budi Santoso menuturkan, setelah tahap rekapitulasi selesai, proses Pilkada Pangandaran akan berlanjut ke penetapan pasangan calon yang rencananya akan dilakukan pada 22 Desember 2015 nanti. Kepada pihak-pihak yang masih merasa keberatan dengan hasil rekapitulasi, pihaknya mempersilahkan menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan jangka waktu tiga hari setelah berita acara rekapitulasi ditetapkan. “Kalau tidak ada gugatan dalam batas waktu 3x24 jam ini, maka penetapan calon bisa dilakukan pada 22 Desember 2015,” kata Wiyono.
Ketidakhadiran saksi dari nomor urut dua untuk menandatangani berita acara diakui Wiyono tidk akan berpengaruh pada tahapan selanjutnya. Pasalnya, dalam UU No 8 tahun 2015 disebutkan, yang menandatangani hasil rekapitulasi adalah KPU dan saksi yang bersedia menandatangani. “Mengenai banyaknya DPTB II, kami akui itu pemilih yang tidak terakomodir, tapi kecil kemungkinan kalau pemilih bayangan. Karena meski KTP-nya sebagian masih Ciamis kan Kecamatan dan Desanya masih sama,” ucapnya.
Mengenai adanya rencana laporan ke DKPP pihaknya pun mengaku tak masalah karena selama ini telah melakukan pekerjaan sesuai prosedur. “Kalau katanya ada pembiaran, kami kan hanya mengeksekusi ketika ada rekomendasi dari Panwaslu. Lagi pula selama ini rekomendasi dari Panwaslu pun kami lakukan,” ucapnya.
Babak Baru DOB
Sebelumnya, penjabat Bupati Kabupaten Pangandaran H. Daud Achmad mendampingi Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mewakili Gubernur Jabar dan jajaran Polda Jawa Barat meninjau beberapa tempat pemungutan suara di tiga Kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran, Rabu (9/12). Kepada tim Lawu News, Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, peninjauan ini dalam rangka melaksanakan tugas supaya proses pelaksanaan pilkada di delapan Kabupaten/Kota di Jawa Barat bisa berjalan dengan aman, lancar dan damai. “Kami harapkan hasilnya nanti agaar diterima apa yang diputuskan oelh seluruh masyarakat dalam pemilihan demi kemajuan Kabupaten Pangandaran,” ujarnya.
Setelah melihat kondisi langsung ke sejumlah masyarakat, khususnya di TPS 4 Dusun Pangandaran Barat Desa Pangandaran, Ia menilai partisipasi masyarakat cukup tinggi. Warga terpantau sangat antusias dengan berbondong-bondong datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. “Hingga saat ini pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pangandaran Alhamdulilllah kondusif. Dan kami sangat berharap kondisi kondusif itu pun tercipta setelah proses Pilkada yang menghsilkan pimpinan yang sesuai dengan harapan masyarakat, dan bisa melaksanakan amanah masyarakat,” ujarnya. (mamay/dian/tika)
Posting Komentar