Ciamis (LawuPost) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Ciamis mulai menerapkan pembinaan bagi Pegawai Negri Sipil yang sudah mendapatkan hukuman disiplin. Mereka mendapat bimbingan konseling dan rohani untuk memperbaiki diri dan sadar akan kewajibannya sebagai abdi Negara. “Saat ini ada 10 orang PNS yang sudah dapat hukuman akibat indisipliner. Merekan diberi pencerahan dan pendekatan keagamaan, psikologis, ketaatan terhadap peraturan agar mau memperbaiki diri dan tidak mengulang kembali tindakan melanggar disiplin PNS, “kata Kepala BKDD Kabupaten Ciamis, H. Tatang Sag, MPd. Menurutnya pembinaan ini merupakan implementasi amanat undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk menegakan disiplin PNS dan meningkatkan disiplin PNS.
Tidak hanya pembinaan, mereka juga diberikan bekal keterampilan agar kompetensinya sebagai PNS meningkat. “Menegakan disiplin bukan hanya dengan hukuman, tapi harus ada solusi untuk meminimalisir hukuman disiplin yang lebih berat, seperti pemberhentian dari PNS. Karena jadi PNS bukan hal mudah harus melalui seleksi yang sangat ketat.Bahkan jutaan orang menunggu pembukaan lowongan calon Pegawai Negri Sipil (CPNS), “ujarnya. Aturan disiplin PNS, kata H. Tatang, memang sangat ketat, jangankan tidak masuk sebulan, sehari saja dipertanyakan.Tiga hari tidak masuk harus dilaporkan. Jika tidak dilaporkan bukan hanya PNS yang bersangkutan yang akan terkena sanksi, pimpinannyapun mendapat sanksi.
Kabid Pengembangan Karir dan Pembinaan Pegawai BKDD Ciamis, Risa Sugara menambahkan, pembinaan kepada 10 PNS yang melakukan tindakan indisipliner tersebut dilakukan selama satu bulan lebih. Dimulai di balai Diklat selama 3 hari, kemudian aktif kembali seperti biasa di instansi masing-masing selama satu bulan.Setelah itu kembali lagi ke BKDD untuk mendapatkan pembekalan peningkatan kompetensi. “Selama masa pembinaan mereka tetap di bawah pengawasan pimpinan instansi masing-masing, ”ujarnya.
Pendataan Online
Langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pegawai saat ini BKDD Kabupaten Ciamis mulai menata data kepegawaian berbasis online.Sistem tersebut bukan hanya memudahkan pengidentifikasikan seluruh pegawai dengan tepat juga berguna untuk memetakan PNS di seluruh instansi lingkungan Pemkab Ciamis. Hal tersebut ditegaskan H Tatang. ”Seluruh data pegawai mulai dari pendidikan, masa kerja, masa pensiun, penempatan dan data lainnya tercantum dalam data base, termasuk kekurangan atau kekosongan pegawai. Sehingga memudahkan untuk pemetaan, rotasi, mutasi dan penempatan PNS yang baru diangkat. Sistem ini diharapkan bisa mengefektifkan pegawai yang ada meski diakui dalam jumlah sangat kurang dari ideal, “ujarnya.
Selain system data pegawaian secara online, jelas H Tatang, BKDD Ciamis juga memberlakukan Pendidikan dan Latihan (Diklat) satu pintu untuk meningkatkan SDM pegawai dengan sistematis dan terencana. “Semua bentuk dan jenis tingkatan Diklat bagi PNS dilaksanakan di BKDD, ”ujarnya.Sementara itu dalam meningkatkan disiplin PNS, BKDD memperketat kehadiran PNS dengan memberlakukan mesin absen sidik jari.Dengan mesin absen itu, kehadiran PNS bisa diawasi dengan menggunakan sistem yang ketat, tidak bisa dimanipulasi seperti halnya absensi konvensional. “Absensi elektronik ini secara bertahap mulai di pasang dibeberapa kantor diantaranya di BKDD dan di Sekertariat Daerah,”ujarnya. Berbagai inovasi menejemen kepegawaian di BKDD Ciamis telah dikembangkan, untuk meningkatkan pelayanan baik kepada PNS itu sendiri maupun pelayanan kepada publik.
Apa yang dilakukan BKDD Kabupaten Ciamis mendapat apresiasi dari Komisi 1 DPRD Ciamis yang menyambut baik adanya pembinaan pegawai yang telah mendapatkan hukuman sanksi administratif akibat melanggar disipl PNS. Ketua Komisi 1 DPRD Ciamis, Oih Burhanudin, mengatakan, pembinaan pegawai merupakan salah satu strategi memaksimalkan SDM apratur yang ada, apalagi disaat jumlah PNS yang terus berkurang karena pensiun. Sementara pengadaan CPNS tidak ada kepastian. “Kinerja aparatur pemerintah memang cukup berat dengan terus berkurangnya jumlah PNS berhenti karena pensiun, meninggal atau alasan lainnya. Namun disisi lain tuntutan masyarakat terhadap kinerja PNS tetap tinggi sehingga membutuhkan strategi yang tepat untuk memaksimalkan aparatur yang ada,”ujarnya.
Maka kata Oih, ketimbang memberhentikan PNS yang tidak disiplin, lebih baik diberi pembinaan secara insentif agar mereka sadar akan kewajibannya sebagai abdi Negara. Selain Pembinaan, kata Oih, peningkatan kompetensi pegawai juga mutlak diperlukan terutama dalam penguasaan teknologi yang berhubungan dengan efektifitas kinerja. “Banyak program kerja bisa dilakukan dengan efektif efisien serta tidak perlu banyak orang, syaratnya menguasai teknologi, ”ujar Oih. (mamay/dian)
Posting Komentar