Pangandaran (LawuPost) Komisi pemilihan umum Kabupaten Ciamis sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Pangandaran menetapkan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Pangandaran 9 Desember 2015 adalah 308.663 pemilih. DPT yang ditetapkan dalam sidang pleno yang digelar di Hotel Krisna 2 Pangandaran, Kamis (1/10), itu terdiri dari 152.354 pemilih laki-laki dan 156.309 pemilih perempuan yang tersebar di 672 tempat pemungutan suara dari 93 desa yang ada di Kabupaten Pangandaran.
Dengan tiga pasangan calon yang berlagak di Pilkada Pangandaran, maka cukup dengan suara sekitar 102.887 suara saja, salah satu pasangan calon bisa memenangi Pilkada Pangandaran. Namun perhitungan itu baru perhitungan secara matematis. Karena pada saatnya nanti, bisa saja terjadi suara golput sehingga untuk bisa memenangi pilkada, raihan suara bisa rendah dari angka itu.
Menurut Ketua KPU Pangandaran Kikim Tarkim, jumlah ini merupakan jumlah yang sudah direkapitulasi baik di tingkat Panitia Pemungutan Suara di Desa dan Panitiaan Pemilu Kecamatan berdasarkan Daftar Pemilih Sementara yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu. Dari jumlah DPS sebelumnya yakni 311.212 pemilih terjadi penyusutan sekitar 2.649 pemilih. “Karena setelah direkap dari DPS, ternyata ada yang sudah meninggal, namanya ganda, pindah domisili, hingga tidak dikenal. Paling banyak yang ganda dan pindah domisili. Ada sampai 1.000-an,” kata Kikim ditemui seusai rapat pleno.
Kikim menuturkan, hasil DPT merupakan proses panjang sejak KPU Pangandaran mendapat Data Penduduk Potensial Pemilih dari Kemendagri melalui KPU RI beberapa waktu lalu. Dari data tersebut disinkronkan lagi dengan DPT Pileg dan Pilpres 2014 hingga menjadi DPS kemudian disaring lagi sampai DPT. Data ini pun akan dimutakhirkan sesuai dengan laporan yang nantinya masuk dari masyarakat. “Masyarakat bisa memastikan namanya ada atau tidak melalui website datakpu.go.id. Tinggal tuliskan nama kemudian ada menu pilihan kabupaten atau Kecamatan atau Desa mana,” ucapnya.
Jika namanya tidak ditemukan, sambung Kikim, masyarakat pun hendaknya tak perlu risau dan tinggal memberikan laporan ke KPU untuk dilakukan pengecekan kemudian memutakhirkan data. Terkait banyaknya masyarakat Pangandaran yang belum memiliki KTP Pangandaran, Kikim menegaskan, identitas lain bisa digunakan. “Seperti Kartu Keluarga atau Passport. Tapi tetap diimbau mengecek sejak dini agar bisa kami mutakhirkan datanya,” ucapnya.
Sementara itu, Encep Najmudin, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Wilayah Pangandaran sebagai pemantau menuturkan, dengan ditetapkannya DPT ini diharapkan bisa meminimalisir kekhawatiran akan adanya eksodus pemilih gelap dalam Pilkada Pangandaran. Soalnya, kata dia, dengan ditetapkannya DPT, sudah terkontrol berapa banyak pengurangan di DPS karena pemilih yang ganda atau tidak dikenal. “Kalau sekarang di DPT sudah ditemukan maka posisi relatif aman. Walaupun ada yang pakai surat keterangan karena belum memiliki KTP dan tidak terdaftar, kan nanti ada Panwas, ada saksi masing-masing paslon, dan satu TPS relatif kenal. Kalau ada pemilih gelap, minimal akan dipertanyakan oleh sesamanya,” ucapnya.
Kendati begitu sebagai daerah wisata yang mobilitasnya penduduknya cukup tinggi, kerawanan eksodus di Pangandaran tetap ada. Oleh karena itu, kata dia, perlu kerjasama dari seluruh stakeholder untuk mewujudkan Pilkada bersih sangat penting. “Mewaspadai masih harus ada. Walaupun di tingkat data enggak bisa melakukan kecurangan, harus juga diwaspadai ada oknum di lapangan. Bisa saja terjadi. Makanya semua jangan sampai putus kerjasama,” ucapnya.
9 Desember
Sebagian besar warga Kabupaten Pangandaran yang memiliki hak pilih, akan menggunakan haknya untuk memilih pasangan Bupati-Wakil Bupati Pangandaran, tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Sebanyak 95,5 persen warga menyatakan akan datang ke tempat pemungutan suara. Hal itu tercermin dari hasil survei yang dilakukan Polmark Indonesia terhadap warga Pangandaran dalam menghadapi pilkada perdana mereka yang akan digelar pada Desember mendatang. Selain 95,5 persen warga akan datang ke PTS untuk menyalurkan hak pilihnya, terdapat fakta pula bahwa 3,2 persen warga belum berfikir dan 0,2 persen yang menyatakan tak akan datang untuk mencoblos dalam pilkada pertama Kabupaten Pangandaran.
Sebagian besar juga warga sudah mengetahui, kalau daerahnya akan melakukan hajat politik menentukan pimpinan mereka untuk lima tahun kedepan. Dari rilis yang diperoleh tim Jaya Pos, survei yang dilakukan Polmark pimpinan Eef Saefulloh Fatah itu dimulai tanggal 15-19 September 2015 dengan jumlah responden dipilih sebanyak 440 orang. Survei ini bertujuan untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pangandaran, mengetahui penilaian masyarakat terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran, dan pengetahuan masyarakat terkait pilkada di daerah itu.
Dari hasil survei ini, ada hal yang mengejutkan, terkait sikap warga melihat politik uang. Ketika warga ditanya, jika ada calon kepala daerah yang memberikan uang kepada Ibu/Bapak/Saudara agar memilih calon tersebut apa yang akan dilakukan? Ternyata, sebanyak 65,5 persen akan menerima uangnya, tapi untuk urusan memilih calon kepala daerah tergantung hati nurani. Pasangan pemberi uang, belum tentu mereka pilih. Hanya 12,3 persen menerima uang itu dan memilihnya. Sementara yang akan menolak 10,9 persen.
Kondisi itu menunjukkan bahwa warga Pangandaran cukup mandiri untuk mementukan pilihan. Pemberian uang tak akan banyak berpengaruh dalam menentukan pilihan terhadap calon kepala daerah. Calon kepala daerah yang akan mereka pilih, banyak dipengaruhi asal daerah, yaitu putra daerah, berpengalaman dalam pemerintahan, bersih, punya integritas baik, program kerja yang ditawarkan baik.
Terkait dengan elektabilitas pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Pangandaran, pasangan H. Jeje Wiradinata-H. Adang Hadari (Jihad), elektabilitasnya sebesar 42,5 persen. Sementara elektabilitas pasangan H. Ino Darsaono-Erwin M. Thamrin (Hidmat), 10,09 persen, sedangkan Azizah Talita Dewi-Sulaksana (Ahlak) 6,8 persen. Untuk margin of error ± 4,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil survei dari kategori popularitas dan kedisukaan calon dilansir bahwa H. Jeje Wiradinata unggul paling atas. Popularitas H. Jeje sebesar 80 persen dan disukai sebesar 50,5 persen. Sementara popularitas wakilnya H. Adang Hadari sebesar 57,3 persen dan disukai sebesar 36,6 persen. Popularitas H. Ino Darsono dilansir sebesar 51,1 persen dan disukai sebesar 27,7 persen. Sementara popularitas wakilnya Erwin M. Thamrin sebesar 40,5 persen dan disukai sebesar 18,6 persen.
Popularitas Azizah Talita Dewi dilansir sebesar 48,6 persen dan disukai sebesar 24,1 persen. Sementara popularitas wakilnya Sulaksana sebesar 28,6 persen dan disukai sebesar 12,0 persen. Dari survei ini, diketahui bahwa permasalahan yang paling mendesak ditangani oleh calon kepala daerah yaitu infrastruktur, yaitu perbaikan jalan, irigasi, dan perbaikan ekonomi masyarakat. Sejumlah daerah merasakan bahwa infrastruktur jalan masih banyak yang rusak. (mamay/dian/tika)
Dengan tiga pasangan calon yang berlagak di Pilkada Pangandaran, maka cukup dengan suara sekitar 102.887 suara saja, salah satu pasangan calon bisa memenangi Pilkada Pangandaran. Namun perhitungan itu baru perhitungan secara matematis. Karena pada saatnya nanti, bisa saja terjadi suara golput sehingga untuk bisa memenangi pilkada, raihan suara bisa rendah dari angka itu.
Menurut Ketua KPU Pangandaran Kikim Tarkim, jumlah ini merupakan jumlah yang sudah direkapitulasi baik di tingkat Panitia Pemungutan Suara di Desa dan Panitiaan Pemilu Kecamatan berdasarkan Daftar Pemilih Sementara yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu. Dari jumlah DPS sebelumnya yakni 311.212 pemilih terjadi penyusutan sekitar 2.649 pemilih. “Karena setelah direkap dari DPS, ternyata ada yang sudah meninggal, namanya ganda, pindah domisili, hingga tidak dikenal. Paling banyak yang ganda dan pindah domisili. Ada sampai 1.000-an,” kata Kikim ditemui seusai rapat pleno.
Kikim menuturkan, hasil DPT merupakan proses panjang sejak KPU Pangandaran mendapat Data Penduduk Potensial Pemilih dari Kemendagri melalui KPU RI beberapa waktu lalu. Dari data tersebut disinkronkan lagi dengan DPT Pileg dan Pilpres 2014 hingga menjadi DPS kemudian disaring lagi sampai DPT. Data ini pun akan dimutakhirkan sesuai dengan laporan yang nantinya masuk dari masyarakat. “Masyarakat bisa memastikan namanya ada atau tidak melalui website datakpu.go.id. Tinggal tuliskan nama kemudian ada menu pilihan kabupaten atau Kecamatan atau Desa mana,” ucapnya.
Jika namanya tidak ditemukan, sambung Kikim, masyarakat pun hendaknya tak perlu risau dan tinggal memberikan laporan ke KPU untuk dilakukan pengecekan kemudian memutakhirkan data. Terkait banyaknya masyarakat Pangandaran yang belum memiliki KTP Pangandaran, Kikim menegaskan, identitas lain bisa digunakan. “Seperti Kartu Keluarga atau Passport. Tapi tetap diimbau mengecek sejak dini agar bisa kami mutakhirkan datanya,” ucapnya.
Sementara itu, Encep Najmudin, Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Wilayah Pangandaran sebagai pemantau menuturkan, dengan ditetapkannya DPT ini diharapkan bisa meminimalisir kekhawatiran akan adanya eksodus pemilih gelap dalam Pilkada Pangandaran. Soalnya, kata dia, dengan ditetapkannya DPT, sudah terkontrol berapa banyak pengurangan di DPS karena pemilih yang ganda atau tidak dikenal. “Kalau sekarang di DPT sudah ditemukan maka posisi relatif aman. Walaupun ada yang pakai surat keterangan karena belum memiliki KTP dan tidak terdaftar, kan nanti ada Panwas, ada saksi masing-masing paslon, dan satu TPS relatif kenal. Kalau ada pemilih gelap, minimal akan dipertanyakan oleh sesamanya,” ucapnya.
Kendati begitu sebagai daerah wisata yang mobilitasnya penduduknya cukup tinggi, kerawanan eksodus di Pangandaran tetap ada. Oleh karena itu, kata dia, perlu kerjasama dari seluruh stakeholder untuk mewujudkan Pilkada bersih sangat penting. “Mewaspadai masih harus ada. Walaupun di tingkat data enggak bisa melakukan kecurangan, harus juga diwaspadai ada oknum di lapangan. Bisa saja terjadi. Makanya semua jangan sampai putus kerjasama,” ucapnya.
9 Desember
Sebagian besar warga Kabupaten Pangandaran yang memiliki hak pilih, akan menggunakan haknya untuk memilih pasangan Bupati-Wakil Bupati Pangandaran, tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Sebanyak 95,5 persen warga menyatakan akan datang ke tempat pemungutan suara. Hal itu tercermin dari hasil survei yang dilakukan Polmark Indonesia terhadap warga Pangandaran dalam menghadapi pilkada perdana mereka yang akan digelar pada Desember mendatang. Selain 95,5 persen warga akan datang ke PTS untuk menyalurkan hak pilihnya, terdapat fakta pula bahwa 3,2 persen warga belum berfikir dan 0,2 persen yang menyatakan tak akan datang untuk mencoblos dalam pilkada pertama Kabupaten Pangandaran.
Sebagian besar juga warga sudah mengetahui, kalau daerahnya akan melakukan hajat politik menentukan pimpinan mereka untuk lima tahun kedepan. Dari rilis yang diperoleh tim Jaya Pos, survei yang dilakukan Polmark pimpinan Eef Saefulloh Fatah itu dimulai tanggal 15-19 September 2015 dengan jumlah responden dipilih sebanyak 440 orang. Survei ini bertujuan untuk mengetahui penilaian masyarakat terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pangandaran, mengetahui penilaian masyarakat terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran, dan pengetahuan masyarakat terkait pilkada di daerah itu.
Dari hasil survei ini, ada hal yang mengejutkan, terkait sikap warga melihat politik uang. Ketika warga ditanya, jika ada calon kepala daerah yang memberikan uang kepada Ibu/Bapak/Saudara agar memilih calon tersebut apa yang akan dilakukan? Ternyata, sebanyak 65,5 persen akan menerima uangnya, tapi untuk urusan memilih calon kepala daerah tergantung hati nurani. Pasangan pemberi uang, belum tentu mereka pilih. Hanya 12,3 persen menerima uang itu dan memilihnya. Sementara yang akan menolak 10,9 persen.
Kondisi itu menunjukkan bahwa warga Pangandaran cukup mandiri untuk mementukan pilihan. Pemberian uang tak akan banyak berpengaruh dalam menentukan pilihan terhadap calon kepala daerah. Calon kepala daerah yang akan mereka pilih, banyak dipengaruhi asal daerah, yaitu putra daerah, berpengalaman dalam pemerintahan, bersih, punya integritas baik, program kerja yang ditawarkan baik.
Terkait dengan elektabilitas pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Pangandaran, pasangan H. Jeje Wiradinata-H. Adang Hadari (Jihad), elektabilitasnya sebesar 42,5 persen. Sementara elektabilitas pasangan H. Ino Darsaono-Erwin M. Thamrin (Hidmat), 10,09 persen, sedangkan Azizah Talita Dewi-Sulaksana (Ahlak) 6,8 persen. Untuk margin of error ± 4,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil survei dari kategori popularitas dan kedisukaan calon dilansir bahwa H. Jeje Wiradinata unggul paling atas. Popularitas H. Jeje sebesar 80 persen dan disukai sebesar 50,5 persen. Sementara popularitas wakilnya H. Adang Hadari sebesar 57,3 persen dan disukai sebesar 36,6 persen. Popularitas H. Ino Darsono dilansir sebesar 51,1 persen dan disukai sebesar 27,7 persen. Sementara popularitas wakilnya Erwin M. Thamrin sebesar 40,5 persen dan disukai sebesar 18,6 persen.
Popularitas Azizah Talita Dewi dilansir sebesar 48,6 persen dan disukai sebesar 24,1 persen. Sementara popularitas wakilnya Sulaksana sebesar 28,6 persen dan disukai sebesar 12,0 persen. Dari survei ini, diketahui bahwa permasalahan yang paling mendesak ditangani oleh calon kepala daerah yaitu infrastruktur, yaitu perbaikan jalan, irigasi, dan perbaikan ekonomi masyarakat. Sejumlah daerah merasakan bahwa infrastruktur jalan masih banyak yang rusak. (mamay/dian/tika)
Posting Komentar