Ciamis (LawuPost) Sebanyak 642 siswa setingkat SD hingga SMA dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Ciamis terpaksa putus sekolah atau Drop Out (DO). Hal itu terjadi karena tak mampu melanjutkan sekolah akibat himpitan ekonomi yang kian berat. Menurut Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Ciamis, Indra Maulana, siswa dari peserta PKH yang putus sekolah terbanyak menimpa lulusan SMP dan siswa yang keluar dari SMA mencapai 238 siswa. Sedangkan lulusan SD yang tidak bisa melanjutkan ke SMP serta yang keluar dari SMP 139 siswa.
Sisanya sekitar 265 siswa, kata Indra, masih diverifikasi status sekolahnya apakah tidak bisa melanjutkan ke SMP atau SMA atau putus sekolah. “Mereka tidak memiliki kartu pintar untuk bisa melanjutkan sekolah. Orang tua mereka juga sudah tidak mampu lagi menyekolahkan anaknya. Ada juga yang memang anaknya tidak mau sekolah karena tidak mau menjadi beban keluarga, “ujar Indra. Menurutnya, jumlah siswa putus sekolah tersebut hasil pendataan pada bulan April-Mei saat dilakukannya verifikasi data bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Ciamis saat itu dipimpin Wakil Bupati Ciamis, H Jeje Wiradinata. Menurutnya, saat menjabat Wakil Bupati Ciamis, H Jeje Wiradinata begitu bersemangat ingin mempercepat penanggulangan kemiskinan. Salah satunya diawali dengan pendataan siswa yang terancam putus sekolah karena alasan ekonomi.
Hasil pendataan, kata Indra, memang cukup mencengangkan mencapai 642 siswa itu pun baru dari 13.131 keluarga yang menjadi peserta PKH. Mereka yang sudah di data, kata Indra, berharap agar pemerintah bisa membantu. “Kami berharap ada solusi dari pemerintah untuk membantu mereka, baik dengan bantuan biaya pendidikan atau melalui kejar paket A, B atau C. Kalau tidak ada program, bisa menggiatkan kembali bapak angkat dari para agniya atau pengusaha, “ujarnya.
Menanggapai masih banyaknya siswa Drop Out di Kabupaten Ciamis, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dr. H Wawan S Arifien mengatakan, banyaknya siswa putus sekolah akan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis. “Bukan hanya saat ini, masa depan anak putus sekolah juga terancam dan dikhawatirkan melahirkan kemiskinan lagi. Ini tanggungjawab bersama agar mereka bisa tetap sekolah. Keberadaan remaja putus sekolah di Kabupaten Ciamis lumayan banyak. Kebanyakan mereka menganggur dan tidak mempunyai keterampilan. Kondisi itu tentu perlu segera disiasati dengan berbagai kegiatan agar remaja putus sekolah tersebut bisa belajar dan memiliki keterampilan sehingga mampu bekerja mandiri. Untuk memberdayakan anak putus sekolah, pihak kami mengirimkan 20 anak putus sekolah untuk dibina dan diberi keterampilan di Balai Pelatihan Remaja di Bandung dan Ciganjeung Pangandaran, “ujar H Wawan.
Pernyataan Kepala Dinsosnakertrans dibenarkan Kepala Bidang Penanganan dan Rehabilitasi Sosial Dinsosnakertrans Kabupaten Ciamis, Drs H Wawan Hernawan yang didampingi Kepala Seksi Penanganan Anak Remaja Orang Tua dan Lansia terlantar, Wawan Setiawan, SH, M.Si yang menegaskan, anak putus sekolah harus diberdayakan jangan sampai malah menjadi benalu masyarakat yang luntang-lantung tak karuan. ”Remaja yang putus sekolah akan dibina di balai rehabilitasi di Bandung dan Ciganjeung, agar mereka punya keahlian dan bermanfaat bagi kehidupannya, “katanya. H Wawan berharap, setelah pelatihan mereka mampu membuka usaha dengan keterampilan yang didapat.
Ditanggulangi
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Yana D Putra mengaku prihatin dengan masih adanya siswa putus sekolah (Drop Out) di Kabupaten Ciamis dengan alasan ekonomi. Apalagi berdasarkan data Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 642 siswa. “Jumlah siswa DO ini bisa menjadi fenomena gunus es karena banyak siswa DO yang belum terdata. Oleh karena itu yang drop out saat ini harus secepatnya ditanggulangi. Agar mereka memperoleh haknya mendapat pendidikan, “ujar Yana.
Sekolah juga, kata Yana, jangan melakukan pungutan-pungutan terutama untuk siswa SD dan SMP. Sehingga mengakibatkan orang tua enggan melanjutkan pendidikan anaknya dan yang sedang sekolah terpaksa putus sekolah. Banyaknya siswa yang putus sekolah akibat ekonomi, kata Yana, menunjukan masih ada celah kelemahan program jaminan pendidikan di tingkat implementasi. Baik melalui kartu pintar dari pemerintah pusat maupun kartu calakan dari Kabupaten. Bisa, karena tidak tepat sasaran atau hanya sekedar program tanpa tindakan nyata.
Selain itu, program jaminan pendidikan masih berbentuk bantuan stimulan. Tidak diikuti dengan pemberdayaan ekonomi warga miskin. Sehingga tidak ada peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang sebelumnya bisa berdampak pada tingkat pendidikan. “Kalau alasannya lemah ekonomi, lembaga terpadu penanggulangan kemiskinan Kabupaten Ciamis harus memprogramkan pemberdayaan ekonomi untuk warga miskin. Salah satunya dengan memperbanyak pelatihan kewirausahaan, diteruskan dengan bantuan permodalan. Tidak hanya memprogramkan bantuan stimulan, “ujarnya.
Diklarifikasi ditempat berbeda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis, H Toto Marwoto mengatakan, data 642 siswa yang putus sekolah akan segera ditelusuri keberadaannya, alasan putus sekolahnya disesuaikan dengan info dari sekolah-sekolah. “Apapun alasan siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan ke SMP atau SMA akan diusahakan untuk tetap sekolah, baik dengan pendekatan persuasif, bantuan stimulan maupun pendidikan non formal dan informal, “ujarnya.
Sisanya sekitar 265 siswa, kata Indra, masih diverifikasi status sekolahnya apakah tidak bisa melanjutkan ke SMP atau SMA atau putus sekolah. “Mereka tidak memiliki kartu pintar untuk bisa melanjutkan sekolah. Orang tua mereka juga sudah tidak mampu lagi menyekolahkan anaknya. Ada juga yang memang anaknya tidak mau sekolah karena tidak mau menjadi beban keluarga, “ujar Indra. Menurutnya, jumlah siswa putus sekolah tersebut hasil pendataan pada bulan April-Mei saat dilakukannya verifikasi data bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Ciamis saat itu dipimpin Wakil Bupati Ciamis, H Jeje Wiradinata. Menurutnya, saat menjabat Wakil Bupati Ciamis, H Jeje Wiradinata begitu bersemangat ingin mempercepat penanggulangan kemiskinan. Salah satunya diawali dengan pendataan siswa yang terancam putus sekolah karena alasan ekonomi.
Hasil pendataan, kata Indra, memang cukup mencengangkan mencapai 642 siswa itu pun baru dari 13.131 keluarga yang menjadi peserta PKH. Mereka yang sudah di data, kata Indra, berharap agar pemerintah bisa membantu. “Kami berharap ada solusi dari pemerintah untuk membantu mereka, baik dengan bantuan biaya pendidikan atau melalui kejar paket A, B atau C. Kalau tidak ada program, bisa menggiatkan kembali bapak angkat dari para agniya atau pengusaha, “ujarnya.
Menanggapai masih banyaknya siswa Drop Out di Kabupaten Ciamis, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dr. H Wawan S Arifien mengatakan, banyaknya siswa putus sekolah akan berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Ciamis. “Bukan hanya saat ini, masa depan anak putus sekolah juga terancam dan dikhawatirkan melahirkan kemiskinan lagi. Ini tanggungjawab bersama agar mereka bisa tetap sekolah. Keberadaan remaja putus sekolah di Kabupaten Ciamis lumayan banyak. Kebanyakan mereka menganggur dan tidak mempunyai keterampilan. Kondisi itu tentu perlu segera disiasati dengan berbagai kegiatan agar remaja putus sekolah tersebut bisa belajar dan memiliki keterampilan sehingga mampu bekerja mandiri. Untuk memberdayakan anak putus sekolah, pihak kami mengirimkan 20 anak putus sekolah untuk dibina dan diberi keterampilan di Balai Pelatihan Remaja di Bandung dan Ciganjeung Pangandaran, “ujar H Wawan.
Pernyataan Kepala Dinsosnakertrans dibenarkan Kepala Bidang Penanganan dan Rehabilitasi Sosial Dinsosnakertrans Kabupaten Ciamis, Drs H Wawan Hernawan yang didampingi Kepala Seksi Penanganan Anak Remaja Orang Tua dan Lansia terlantar, Wawan Setiawan, SH, M.Si yang menegaskan, anak putus sekolah harus diberdayakan jangan sampai malah menjadi benalu masyarakat yang luntang-lantung tak karuan. ”Remaja yang putus sekolah akan dibina di balai rehabilitasi di Bandung dan Ciganjeung, agar mereka punya keahlian dan bermanfaat bagi kehidupannya, “katanya. H Wawan berharap, setelah pelatihan mereka mampu membuka usaha dengan keterampilan yang didapat.
Ditanggulangi
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Yana D Putra mengaku prihatin dengan masih adanya siswa putus sekolah (Drop Out) di Kabupaten Ciamis dengan alasan ekonomi. Apalagi berdasarkan data Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 642 siswa. “Jumlah siswa DO ini bisa menjadi fenomena gunus es karena banyak siswa DO yang belum terdata. Oleh karena itu yang drop out saat ini harus secepatnya ditanggulangi. Agar mereka memperoleh haknya mendapat pendidikan, “ujar Yana.
Sekolah juga, kata Yana, jangan melakukan pungutan-pungutan terutama untuk siswa SD dan SMP. Sehingga mengakibatkan orang tua enggan melanjutkan pendidikan anaknya dan yang sedang sekolah terpaksa putus sekolah. Banyaknya siswa yang putus sekolah akibat ekonomi, kata Yana, menunjukan masih ada celah kelemahan program jaminan pendidikan di tingkat implementasi. Baik melalui kartu pintar dari pemerintah pusat maupun kartu calakan dari Kabupaten. Bisa, karena tidak tepat sasaran atau hanya sekedar program tanpa tindakan nyata.
Selain itu, program jaminan pendidikan masih berbentuk bantuan stimulan. Tidak diikuti dengan pemberdayaan ekonomi warga miskin. Sehingga tidak ada peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang sebelumnya bisa berdampak pada tingkat pendidikan. “Kalau alasannya lemah ekonomi, lembaga terpadu penanggulangan kemiskinan Kabupaten Ciamis harus memprogramkan pemberdayaan ekonomi untuk warga miskin. Salah satunya dengan memperbanyak pelatihan kewirausahaan, diteruskan dengan bantuan permodalan. Tidak hanya memprogramkan bantuan stimulan, “ujarnya.
Diklarifikasi ditempat berbeda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis, H Toto Marwoto mengatakan, data 642 siswa yang putus sekolah akan segera ditelusuri keberadaannya, alasan putus sekolahnya disesuaikan dengan info dari sekolah-sekolah. “Apapun alasan siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan ke SMP atau SMA akan diusahakan untuk tetap sekolah, baik dengan pendekatan persuasif, bantuan stimulan maupun pendidikan non formal dan informal, “ujarnya.
Jika alasannya ekonomi dan masih usia sekolah, kata H Toto, akan diusulkan dalam program kartu calakan agar tetap sekolah. Jika alasannya ingin bekerja bisa mengikuti pendidikan non formal dan jika diatas usia sekolah bisa mengejar paket B dan C melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). “Tahun ini baru 420 siswa SMP rawan putus sekolah yang dibantu dari APBD, tahun 2016 akan ditambah menjadi 620 siswa termasuk siswa setingkat SMA. Sedangkan program kartu pintar sudah diusulkan ke pemerintah pusat, “ujarnya. (mamay/dian)
Posting Komentar