Ciamis(LawuPost)Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) RI, Basuki Hadimuljono meminta agar Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengurus Jalan Tol Cileunyi-Banjar. Karena rencana pembangunan jalan bebas hambatan tersebut belum masuk masterplan jaringan tol nasional. “Saya sudah kontak dengan Gubernur (Jabar) supaya mengurus jalan tol tersebut masuk masterplan tol nasional. Kalau ada usulan dari masyarakat seperti itu, harus masuk dalam masterplan. Setelah itu akan kami proses pengusulan tol tersebut,”katanya saat berkunjung ke Kampung Leuwi Goong Kecamatan Tamansari beberapa waktu lalu.
Terkait dengan kesiapan menghadapi arus mudik, Kementerian PUPR sudah mendapatkan laporan bahwa jalur selatan siap untuk dilalui. Adapun kerusakan seperti lubang di jalan, masih bisa dilalui kendaraan. “Informasi yang kami terima dari Bina Marga jalur selatan masih fungsional dan siap untuk dilalui para pemudik, ”kata Basuki. Sementara di jalur Pantura, Tol Cikopo - Palimanan sudah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 12 Juni 2015. Sementara untuk Tol Kanci - Berebes timur rencanannya akan diresmikan pada 10 Juli 2015. “Tadi saat perjalanan kesini juga, ada telepon bahwa jalan tol telah diresmikan oleh Presiden RI. Jadi mudik tahun ini dari Merak sampai Berebes bisa tol to tol. Tol Kanci - Pejagan telah siap digunakan, kemudian Tol Pejagan - Berebes timur juga sudah tinggal diresmikan,”kata Basuki.
Anggota DPR RI, Hj. Nurhayati berharap kunjungan menteri ini ada realisasi dari apa yang dijanjikan. Apalagi permintaan akses jalan tol tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Priangan Timur. “Tentunya akan terus kita kawal hingga terealisasi,”ujarnya singkat. Dirinya menegaskan, Komisi V akan mendorong percepatan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kota Bandung dengan wilayah Priangan Timur, yaitu Cileunyi - Banjar. Pembangunan jalan tol ini sangat penting untuk meningkatkan percepatan pembangunan di daerah-daerah Priangan Timur, seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, hingga Kabupaten Pangandaran.
Dengan adanya jalan tol ini, kata politisi dari PPP ini, maka perkembangan ekonomi di wilayah Priangan Timur akan meningkat dengan signifikan. Memang diakuinya, selama ini perekonomian di wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan sekitarnya sudah meningkat. “Hanya saja jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain, seperti Cirebon, apalagi wilayah utara, masih jauh tertinggal, ”katanya.
Salah satu kendalanya, kata Hj.Nurhayati, jalan dari ibukota provinsi menuju daerah Priangan Timur kurang representatif. “Akibatnya, banyak investor yang masih enggan menanamkan modalnya di wilayah ini. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh terhadap geliat perekonomian di daerah Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan juga Pangandaran, ”kata Hj. Nurhayati. Atas hal inilah, lanjut dia, pembangunan jalan tol dari Bandung menuju wilayah Priangan Timur ini sudah mendesak untuk dilakukan. Memang diakuinya, pembangunan jalan tol ini bukan perkara mudah.
Secara garis besar, papar dia, untuk membangun jalan tol ini diperlukan dana sebesar Rp 100 miliar per kilometer. Dana sebesar itu untuk pembangunan jalan, termasuk kontruksi hingga pembebasan lahan. “Saya akan mendorong agar pembangunan jalan tol itu dapat segera direalisasikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ”katanya.
Untuk mempercepat proses pembangunan jalan tol ini, Hj. Nurhayati pun meminta kepada pemerintah daerah di wilayah Priangan Timur, seperti Pemkab Garut, Pemkab dan Pemkot Tasik, juga Pemkab Ciamis dan Pemkot Banjar agar mempercepat pembebasan lahan. “Saya akan meminta pemda-pemda tersebut, berdasarkan UU penyediaan tanah untuk kepentingan umum, segera melakukan statusquo atas tanah-tanah tersebut, sehingga tidak ada permainan spekulasi tanah, ”katanya.
Dia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan spekulasi tanah yang hanya akan memperlambat pembangunan. “Tentu rakyat pemilik tanah akan memperoleh biaya pengganti sesuai haknya, ”katanya. Dalam kesempatan itu, Hj. Nurhayati juga mengungkapkan bahwa solusi lain yang bisa ditempuh untuk menggeliatkan potensi ekonomi wilayah Priangan Timur ini dengan mendorong Lanud Wiriadinata menjadi bandaran komersial. “Lanud Tasikmalaya juga sedang dalam proses. MOU antara Pemda Kota Tasikmalaya, Kemenhub dan Angkatan Udara RI sudah pada tahap finalisasi. Saya minta kepada bapak Gubernur Jabar untuk mendukung dan bukan memposisikan Lanud Tasikmalaya sebagai pesaing Bandara Kertajati. Masing-masing ada peranan dan pasarnya sendiri, ”ucapnya.
Hj. Nurhayati menegaskan, dengan tersedianya jalan tol dan bandara komersial di Tasikmalaya, tentu akan mendorong aktivitas ekonomi di wilayah Priangan Timur. “Adanya jalan tol dan bandara komersial ini diharapkan dapat mendorong masuknya investasi di Priangan Timur yang tentunya akan menciptakan lapangan kerja baru dan akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat, ”ujarnya.
Pintu Tol
Sementara itu terkait rencana pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Banjar, Pemerintah Kabupaten Ciamis minta dibangun pintu tol terkait dengan pembangunan koridor Tol Cileunyi-Kota Banjar sepanjang 126 kilometer. Tanpa adanya pintu tol, tatar Galuh Ciamis tidak mendapatkan hasil maksimal dari keberadaan jalan tol yang rencananya bakal menghabiskan anggaran sebesar Rp 5.752 triliun. “Bagi Kabupaten Ciamis pintu tol sangat penting, karena akan membuka akses kegiatan perekonomian maupun pariwisata.
Jangan sampai Kabupaten Ciamis hanya terlewati saja tanpa mendapat hasil maksimal dari infrastruktur tersebut, tutur Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, Tino Armyanto. Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian lebih mendetail semula ada tiga alternatif tuas Tol dari Nagreg-Kota Banjar. Pertama yakni dari kawasan Nagreg lewat Malangbong-Rajapolah-Tasikmalaya-Ciamis-Banjar. Kemudian Nagreg-Tasikmalaya-Ciamis-Banjar serta alternatif ke tiga yakni Nagreg-Garut-Tasikmalaya-Ciamis-Banjar.
Jalan tol alternatif satu sepanjang 107 kilometer dengan biaya sebesar Rp 4,874 triliun, alternatif dua sepanjang 111 kilometer Rp 5,625 triliun dan alternatif tiga sepanjang 126 kilometer Rp 5,752 triliun. Berdasarkan perbandingan karakteristik tiga alternatif tersebut, Tino mengungkapkan bahwa yang dipilih adalah alternatif tiga. “Saat ini sedang dibuat Detail Engineering Design. Sebenarnya buat Kabupaten Ciamis seluruh alternatif itu sudah pasti bermuara di Kabupaten Ciamis. Sehingga tidak ada masalah menggunakan alternatif yang mana. Hanya saja yang wajib dibangun adalah pintu tol di Kabupaten Ciamis, “ungkapnya.
Menurut Tino, berdasarkan kajian Bappeda Kabupaten Ciamis bersama instansi terkait, lokasi pintu tol berada di wilayah Imbanagara. Berkenaan dengan pembangunan infrastruktur tersebut nantinya bakal diikuti dengan pembuatan jalan lingkar utara Kabupaten Ciamis. Akses tersebut berada diantara jalan Nasional dan rencana pembuatan tol Cileunyi-Tasikmalaya-Cilacap. “Dari Imbanagara bisa langsung menuju Cirebon atau Majalengka serta menuju Bandara Kertajati. Selain itu juga langsung menuju Kota Banjar sampai Kabupaten Pangandaran atau lanjut terus menuju wilayah Provinsi Jawa Tengah, “tuturnya. (mamay/dian)
Terkait dengan kesiapan menghadapi arus mudik, Kementerian PUPR sudah mendapatkan laporan bahwa jalur selatan siap untuk dilalui. Adapun kerusakan seperti lubang di jalan, masih bisa dilalui kendaraan. “Informasi yang kami terima dari Bina Marga jalur selatan masih fungsional dan siap untuk dilalui para pemudik, ”kata Basuki. Sementara di jalur Pantura, Tol Cikopo - Palimanan sudah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 12 Juni 2015. Sementara untuk Tol Kanci - Berebes timur rencanannya akan diresmikan pada 10 Juli 2015. “Tadi saat perjalanan kesini juga, ada telepon bahwa jalan tol telah diresmikan oleh Presiden RI. Jadi mudik tahun ini dari Merak sampai Berebes bisa tol to tol. Tol Kanci - Pejagan telah siap digunakan, kemudian Tol Pejagan - Berebes timur juga sudah tinggal diresmikan,”kata Basuki.
Anggota DPR RI, Hj. Nurhayati berharap kunjungan menteri ini ada realisasi dari apa yang dijanjikan. Apalagi permintaan akses jalan tol tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Priangan Timur. “Tentunya akan terus kita kawal hingga terealisasi,”ujarnya singkat. Dirinya menegaskan, Komisi V akan mendorong percepatan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kota Bandung dengan wilayah Priangan Timur, yaitu Cileunyi - Banjar. Pembangunan jalan tol ini sangat penting untuk meningkatkan percepatan pembangunan di daerah-daerah Priangan Timur, seperti Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, hingga Kabupaten Pangandaran.
Dengan adanya jalan tol ini, kata politisi dari PPP ini, maka perkembangan ekonomi di wilayah Priangan Timur akan meningkat dengan signifikan. Memang diakuinya, selama ini perekonomian di wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan sekitarnya sudah meningkat. “Hanya saja jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain, seperti Cirebon, apalagi wilayah utara, masih jauh tertinggal, ”katanya.
Salah satu kendalanya, kata Hj.Nurhayati, jalan dari ibukota provinsi menuju daerah Priangan Timur kurang representatif. “Akibatnya, banyak investor yang masih enggan menanamkan modalnya di wilayah ini. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh terhadap geliat perekonomian di daerah Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan juga Pangandaran, ”kata Hj. Nurhayati. Atas hal inilah, lanjut dia, pembangunan jalan tol dari Bandung menuju wilayah Priangan Timur ini sudah mendesak untuk dilakukan. Memang diakuinya, pembangunan jalan tol ini bukan perkara mudah.
Secara garis besar, papar dia, untuk membangun jalan tol ini diperlukan dana sebesar Rp 100 miliar per kilometer. Dana sebesar itu untuk pembangunan jalan, termasuk kontruksi hingga pembebasan lahan. “Saya akan mendorong agar pembangunan jalan tol itu dapat segera direalisasikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ”katanya.
Untuk mempercepat proses pembangunan jalan tol ini, Hj. Nurhayati pun meminta kepada pemerintah daerah di wilayah Priangan Timur, seperti Pemkab Garut, Pemkab dan Pemkot Tasik, juga Pemkab Ciamis dan Pemkot Banjar agar mempercepat pembebasan lahan. “Saya akan meminta pemda-pemda tersebut, berdasarkan UU penyediaan tanah untuk kepentingan umum, segera melakukan statusquo atas tanah-tanah tersebut, sehingga tidak ada permainan spekulasi tanah, ”katanya.
Dia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan spekulasi tanah yang hanya akan memperlambat pembangunan. “Tentu rakyat pemilik tanah akan memperoleh biaya pengganti sesuai haknya, ”katanya. Dalam kesempatan itu, Hj. Nurhayati juga mengungkapkan bahwa solusi lain yang bisa ditempuh untuk menggeliatkan potensi ekonomi wilayah Priangan Timur ini dengan mendorong Lanud Wiriadinata menjadi bandaran komersial. “Lanud Tasikmalaya juga sedang dalam proses. MOU antara Pemda Kota Tasikmalaya, Kemenhub dan Angkatan Udara RI sudah pada tahap finalisasi. Saya minta kepada bapak Gubernur Jabar untuk mendukung dan bukan memposisikan Lanud Tasikmalaya sebagai pesaing Bandara Kertajati. Masing-masing ada peranan dan pasarnya sendiri, ”ucapnya.
Hj. Nurhayati menegaskan, dengan tersedianya jalan tol dan bandara komersial di Tasikmalaya, tentu akan mendorong aktivitas ekonomi di wilayah Priangan Timur. “Adanya jalan tol dan bandara komersial ini diharapkan dapat mendorong masuknya investasi di Priangan Timur yang tentunya akan menciptakan lapangan kerja baru dan akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat, ”ujarnya.
Pintu Tol
Sementara itu terkait rencana pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Banjar, Pemerintah Kabupaten Ciamis minta dibangun pintu tol terkait dengan pembangunan koridor Tol Cileunyi-Kota Banjar sepanjang 126 kilometer. Tanpa adanya pintu tol, tatar Galuh Ciamis tidak mendapatkan hasil maksimal dari keberadaan jalan tol yang rencananya bakal menghabiskan anggaran sebesar Rp 5.752 triliun. “Bagi Kabupaten Ciamis pintu tol sangat penting, karena akan membuka akses kegiatan perekonomian maupun pariwisata.
Jangan sampai Kabupaten Ciamis hanya terlewati saja tanpa mendapat hasil maksimal dari infrastruktur tersebut, tutur Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, Tino Armyanto. Dia mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian lebih mendetail semula ada tiga alternatif tuas Tol dari Nagreg-Kota Banjar. Pertama yakni dari kawasan Nagreg lewat Malangbong-Rajapolah-Tasikmalaya-Ciamis-Banjar. Kemudian Nagreg-Tasikmalaya-Ciamis-Banjar serta alternatif ke tiga yakni Nagreg-Garut-Tasikmalaya-Ciamis-Banjar.
Jalan tol alternatif satu sepanjang 107 kilometer dengan biaya sebesar Rp 4,874 triliun, alternatif dua sepanjang 111 kilometer Rp 5,625 triliun dan alternatif tiga sepanjang 126 kilometer Rp 5,752 triliun. Berdasarkan perbandingan karakteristik tiga alternatif tersebut, Tino mengungkapkan bahwa yang dipilih adalah alternatif tiga. “Saat ini sedang dibuat Detail Engineering Design. Sebenarnya buat Kabupaten Ciamis seluruh alternatif itu sudah pasti bermuara di Kabupaten Ciamis. Sehingga tidak ada masalah menggunakan alternatif yang mana. Hanya saja yang wajib dibangun adalah pintu tol di Kabupaten Ciamis, “ungkapnya.
Menurut Tino, berdasarkan kajian Bappeda Kabupaten Ciamis bersama instansi terkait, lokasi pintu tol berada di wilayah Imbanagara. Berkenaan dengan pembangunan infrastruktur tersebut nantinya bakal diikuti dengan pembuatan jalan lingkar utara Kabupaten Ciamis. Akses tersebut berada diantara jalan Nasional dan rencana pembuatan tol Cileunyi-Tasikmalaya-Cilacap. “Dari Imbanagara bisa langsung menuju Cirebon atau Majalengka serta menuju Bandara Kertajati. Selain itu juga langsung menuju Kota Banjar sampai Kabupaten Pangandaran atau lanjut terus menuju wilayah Provinsi Jawa Tengah, “tuturnya. (mamay/dian)
Posting Komentar