Selamat Datang Di Website Lawupost.com (Menyatukan Inspirasi Dan Motivasi) Kabupaten Pangandaran Mengusulkan Penambahan Kuota Pegawai | Lawu Post

Kabupaten Pangandaran Mengusulkan Penambahan Kuota Pegawai

Rabu, 04 Januari 20170 comments

Pangandaran (LawuPost) - Sebanyak 290 pegawai di lingkungan Pemkab Pangandaran akan dilimpahkan ke Pemprov Jabar dan ke pusat. Ratusan pegawai kini sedang mengikuti rapat sosialisasi tentang pemahaman sistem kerja di lingkup Pemprov Jabar.

Keseratus pegawai yang mengikuti sosialisasi tersebut terdiri dari tenaga guru dan pengawas SMA/SMK di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta tenaga penyuluh yang akan dialihkan statusnya menjadi pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pemeriksa hasil kinerja BKD Provinsi Jawa Barat, Nenden Tatin Maryati, mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi yang sasarannya tentang kinerja pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Sebenarnya untuk alih status pegawainya sudah dilakukan sejak bulan Oktober, namun untuk pengajiannya akan dilakukan terhitung pada Januari 2017, “ ungkapnya.

Nenden berharap, nanti tidak ada lagi pegawai yang memiliki gelar tidak sesuai formasi jabatannya di pemerintahan. “ Jadi bagi pegawai yang akan melanjutkan pendidikannya ke tingkat atas harus disesuaikan dengan formasinya. Misalnya jabatan guru harus mengambil gelar M.Pd, tidak boleh ambil gelar M. Si atau S.IP, “ ucapnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Pangandaran, Wawan Suryawan, menegaskan, bahwa pegawai yang akan dilimpahkan statusnya ke Pemprov Jawa Barat berjumlah 290 pegawai, terbagi dari bidang kehutanan, penyuluh kehutanan 9 orang, tenaga teknik kehutanan 10 orang, bidang dikmen, tenaga pendidik atau guru 223 orang, guru dipekerjakan 8 orang, pengawas sekolah 4 orang, tenaga kependidikan 16 orang, bidang pengelolaan terminal tipe B 8 orang. “Jadi sebanyak 278 pegawai yang dialihkan statusnya ke Pemprov Jawa Barat, sementara yang dilimpahkan ke pemerintah pusat yakni untuk bidang penyuluh keluarga berencana (KB) 4 orang dan bidang penyuluh perikanan 8 orang, jadi total keseluruhan yang dilimpahkan ke Pemprov dan Pusat berjumlah 290 orang, “ ungkapnya

Timpang
Sementara berdasarkan data yang berhasil di himpun tim Lawu News dari Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Pangandaran ada 2.866 guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan untuk guru non PNS berjumlah 3.583 orang. “Jelas ini jumlah guru PNS dan non PNS sangat timpang, “ ujar Kepala Dinas Dikbudpora Kabupaten Pangandaran, Sobar Sugema, melalui Kasubag Umum, Taryo, Kamis (15/12).

Saat ini pihaknya belum mengetahui berapa kebutuhan untuk guru PNS, pasalnya, kata Taryo, pihaknya masih melakukan pemetaan ke beberapa sekolah SD yang muridnya sedikit dan dimungkinkan untuk dimerjer. Hingga kini pihaknya masih terus melakukan pemetaan ke beberapa sekolah dasar (SD) yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran. “Seperti sekolah SD yang ada di Kecamatan Cigugur dan sekolah lainnya. Jadi belum diketahui berapa kekurangan kebutuhan untuk guru PNS. Nanti akan kita hitung dulu kalau sekolah yang akan di merjer sudah selesai, “ tuturnya.

Ketua PGRI Kabupaten Pangandaran, Saprudin,  menyampaikan, bahwa ada beberapa permasalahan pendidikan di Kabupaten Pangandaran yakni terkait pemerataan kesempatan belajar bagi masyarakat yang kini telah dibantu oleh pemerintah daerah (Pemda) dengan program pendidikan gratis 12 tahun.

“Juga kebutuhan sekolah yang awalnya hanya 20 murid satu guru, kini sudah 25 murid oleh satu guru, berarti jumlah guru PNS di Pangandaran semakin berkurang dan ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, “ ujarnya, seraya mengatakan, bahwa persoalan mengenai efisiensi kerja tenaga guru yang tidak sebanding lurus dengan eksisting menjadi perhatian pihaknya untuk memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Pangandaran.

 Pendidikan Gratis
Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata menjelaskan, bahwa Pemda memiliki beberapa program pembangunan baik yang sedang dilakukan maupun yang sudah direncanakan. Pemda pun sedang memikirkan dari jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran sekitar 400 ribu lebih penduduk itu mau dibawa kemana dalam 5 tahun kedepan.

“Kami pun sudah menyusun rencana pembangunan daerah mulai 2016 hingga 2017. Konteknya masih tetap konsep pembangunan, termasuk salah satunya pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, raskin gratis dan peningkatan infrastruktur di wilayah Kabupaten Pangandaran, “ ujarnya.

H. Jeje mengatakan, untuk jumlah guru PNS mulai dari tingkat SD hingga SLTA/MA berjumlah 2.866 orang sedangkan untuk guru non PNS berjumlah 3.583 orang. Jumlah guru PNS yang akan menjalani masa pensiun terhitung dari tahun 2017 hingga 2021 yakni berjumlah 845 orang. “Maka dengan makin berkurangnya guru PNS di Kabupaten Pangandaran, selain kami mengusulkan untuk penambahan kuota pegawai ke Pemerintah Pusat, kami juga telah menganggarkan untuk pemberian insentif kepada guru non PNS atau sukwan, “ kata H. Jeje.

Hal itu menurutnya perlu dilakukan untuk memotivasi para guru non PNS supaya lebih giat lagi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. “Termasuk meningkatkan tunjangan beban kerja PNS-nya, “ ungkapnya. Bupati menambahkan, bahwa untuk mengatasi kebutuhan guru PNS di Kabupaten Pangandaran ada beberapa sekolah yang muridnya sedikit supaya dilakukan merjer. (mamay)
Share this article :

Posting Komentar

NUSANTARA BERSATU

EDISI TABLOID CERDAS

EDISI TABLOID CERDAS
 
Support : Creating Website | Lawupost | Lawupost Template
Copyright © 2011. Lawu Post - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Lawupost Template
Proudly powered by Lawupost