Puspen TNI (LawuPost.Com) TNI berkomitmen
untuk mewujudkan keamanan nasional dalam menjaga kedaulatan dan keamanan sumber
daya maritim yang merupakan tugas pokok TNI. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan
pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Hal tersebut dikatakan Panglima
TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. saat memberikan Kuliah Umum kepada 244
mahasiswa dan civitas akademi Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) dengan
tema “Kebijakan TNI Dalam Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah NKRI”, bertempat
di Kawasan IPSC,
Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/3/2018).
Lebih lanjut Panglima TNI
mengatakan bahwa TNI siap mendukung kebijakan pemerintah yang dijabarkan kedalam
rencana program prioritas TNI. “Komitmen TNI sejalan dan mendukung kebijakan
pemerintah diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme
prajurit serta membangun kekuatan TNI yang selalu siap menjaga kedaulatan dan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Marsekal
TNI Hadi Tjahjanto juga menjelaskan tentang kemajuan teknologi yang membawa
dampak positif yaitu mempercepat arus informasi dan mempermudah akses terhadap
informasi, disisi lain dampak negatifnya meningkatnya penipuan, kejahatan cyber, berita bohong (hoax) dan ujaran
kebencian (hate speech). Hal ini dapat
mempengaruhi pola pikir masyarakat yang berdampak pada persatuan dan kesatuan
bangsa.
Panglima TNI menjelaskan bahwa kemajuan teknologi
saat ini membawa nilai positif bagi kehidupan manusia, namun juga memiliki beberapa paradoks yang perlu dicermati diantaranya
adalah cyber threat, bio threat dan inequality threat, dimana masing-masing
ancaman tersebut memiliki alasan tersendiri untuk terus diwaspadai. “Ancaman cyber
menjadi perhatian utama, mengingat lebih dari separuh penduduk dunia telah
terhubung dengan dunia cyber dan tiga
perempat waktunya dihabiskan di dunia maya,” katanya.
Menurut Marsekal TNI Hadi
Tjahjanto, jika dahulu penguasaan wilayah sebagai yang utama maka dalam nuansa
kekinian penguasaan itu lebih bersifat virtual yaitu penguasaan dan pengelolaan
terhadap dunia maya yang tersimpan di Big Data. “Melalui perkembangan teknologi
dengan memanfaatkan profiling data
dan data analisis, saat ini dimungkinkan untuk merekrut teroris tunggal
(lone wolf). Kondisi ini memicu
timbulnya potensi konflik horizontal maupun vertikal di masyarakat,” ujarnya.
Panglima TNI mengatakan bahwa di era
revolusi industri 4.0 diwarnai oleh hal-hal yang kekinian dan disertai inovasi
yang bersifat positif serta negatif yang destruktif. “Kekuatiran masa
depan yang utama bukan terletak pada krisis kelangkaan pangan dan energi
melainkan lebih pada ketidakmampuan kita untuk beradaptasi terhadap
transformasi. Salah satunya adalah kemajuan teknologi digital yang sangat cepat,”
jelasnya.
Menjawab pertanyaan awak media
tentang peran Satsiber TNI dan cyber crime Polri dalam menghadapi berita
hoax dan isu negatif yang berkembang di masyarakat, Panglima
TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa TNI memiliki
tanggung jawab untuk membantu tugas kepolisian dalam mengantisipasi serangan
berita hoax dan ujaran kebencian. “TNI senantiasa mengantisipasi dengan
menyiapkan langkah-langkah strategis yang salah satunya adalah dengan membentuk
Satsiber TNI,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan awak
media tentang Flight Information Region (FIR) yang masih mengandalkan
Singapura, Panglima TNI mengatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari
tugas pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan RI yang didukung oleh
Kementerian Pertahanan RI. “Kita juga akan mendorong pemerintah untuk bisa
mengambil alih FIR tersebut. Kemudian pemenuhan sumber daya manusia dan
peralatan secara bertahap akan kita penuhi, mudah-mudahan target kedepan
masalah FIR ini sudah bisa kita ambil alih,” tutupnya.
Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Inf
Bedali Harefa, S.H.