Jakarta (LawuPost.Com) Hasil survei yang dilakukan Polling Center dan Indonesia Corruption Watch (ICW) beberapa waktu lalu menunjukkan, tingkat kepercayaan publik atas upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dan Presiden masih tinggi. Dibanding tahun sebelumnya, kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum lainnya, juga terlihat meningkat. Meski demikian, sebagian besar responden survei juga menilai, penanganan korupsi di Indonesia belum maksimal mengurangi jumlah tindak pidana korupsi.
Peneliti dari Polling Centre, Heny Susilowati, memaparkan bahwa Survei Nasional Anti Korupsi ini menggunakan metode kuantitatif secara tatap muka. Sebanyak 2.235 orang dari 177 kabupaten di 34 provinsi di Indonesia, menjadi responden dalam survei ini.
“Ketika berbicara mengenai survei nasional, kita tidak hanya berbicara dengan mereka yang pendidikannya tinggi, atau yang survey ini adalah suara masyarakat Indonesia secara umum, dari Sabang sampai Merauke, dari semua level, dari semua gender dan dari semua level pendidikan dan ekonomi.”
Lebih lanjut Heny Susilowati membeberkan sejumlah temuan utama dalam survei, diantaranya adalah bahwa tingkat korupsi Indonesia tahun 2017 tak jauh berbeda dibanding tahun 2016. Temuan lainnya, Presiden atau pemerintah Indonesia dinilai makin serius memberantas korupsi, dan KPK merupakan lembaga paling dipercaya dan paling berperan dalam memberantas korupsi.
Sebanyak 87% responden melihat belum ada perbaikan penanganan korupsi dari tahun 2016 ke 2017, karena belum berkurangnya jumlah tindak pidana korupsi. Namun demikian, pemerintah dan KPK dinilai semakin serius dalam pemberantasan korupsi. Ini terlihat dari 86% responden yang menilai, KPK dan Presiden adalah lembaga yang paling dipercaya dalam memberantas korupsi.
Sorotan lainnya dari survei ini adalah bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja KPK masih stabil di angka 70%, sama dengan tahun 2016. Polling Center dan ICW juga mengungkapkan, sektor yang dinilai paling berpotensi menciptakan peluang korupsi antara lain adalah rekrutmen CPNS. Sebanyak 56% responden menyatakan bahwa mereka pernah dimintai uang secara illegal oleh pihak tertentu ketika mendaftar kerja sebagai PNS.
Febri Hendri, peneliti dari ICW mengemukakan bahwa hasil survei tersebut menunjukkan bahwa rekrutmen CPNS merupakan sektor terkorup dibandingkan sektor lain. Namun di sisi lain, sejumlah langkah perbaikan juga telah dilakukan.
“Salah satu contohnya saat ini rekrutmen CPNS sudah menggunakan CAT (Computer Assisted Test), yang mengubah sistem ujian menggunakan kertas menjadi menggunakan komputer,”.
Hasil survei yang menempatkan KPK dan Presiden sebagai lembaga yang paling dipercaya masyarakat, dinilai Hendri wajar karena responden beranggapan kedua lembaga ini paling aktif menyerukan gerakan anti korupsi. Sementara lembaga lainnya yang mendapatkan skor kepercayaan rendah, terutama karena banyaknya pelaku tindak pidana korupsi dari lembaga-lembaga tersebut.
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menegaskan bahwa tidak ada campur tangan sedikit pun dari KPK terhadap hasil survei. “Kami mengapresiasi survei ini karena memberikan ruang refleksi kepada pemerintah, kepada KPK, kepada stakeholder mengenai bagaimana persepsi masyarakat mengenai korupsi,” jelasnya.
“Pada saat yang bersamaan, publik melihat pemerintah bekerja secara serius. Ini menjadi pengingat untuk kita semua, untuk meningkatkan optimisme dan dan menjaga kepercayaan masyarakat atas upaya pemberantasan korupsi, melalui kinerja yang transparan.”(Humas KPK/Red)
Peneliti dari Polling Centre, Heny Susilowati, memaparkan bahwa Survei Nasional Anti Korupsi ini menggunakan metode kuantitatif secara tatap muka. Sebanyak 2.235 orang dari 177 kabupaten di 34 provinsi di Indonesia, menjadi responden dalam survei ini.
“Ketika berbicara mengenai survei nasional, kita tidak hanya berbicara dengan mereka yang pendidikannya tinggi, atau yang survey ini adalah suara masyarakat Indonesia secara umum, dari Sabang sampai Merauke, dari semua level, dari semua gender dan dari semua level pendidikan dan ekonomi.”
Lebih lanjut Heny Susilowati membeberkan sejumlah temuan utama dalam survei, diantaranya adalah bahwa tingkat korupsi Indonesia tahun 2017 tak jauh berbeda dibanding tahun 2016. Temuan lainnya, Presiden atau pemerintah Indonesia dinilai makin serius memberantas korupsi, dan KPK merupakan lembaga paling dipercaya dan paling berperan dalam memberantas korupsi.
Sebanyak 87% responden melihat belum ada perbaikan penanganan korupsi dari tahun 2016 ke 2017, karena belum berkurangnya jumlah tindak pidana korupsi. Namun demikian, pemerintah dan KPK dinilai semakin serius dalam pemberantasan korupsi. Ini terlihat dari 86% responden yang menilai, KPK dan Presiden adalah lembaga yang paling dipercaya dalam memberantas korupsi.
Sorotan lainnya dari survei ini adalah bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja KPK masih stabil di angka 70%, sama dengan tahun 2016. Polling Center dan ICW juga mengungkapkan, sektor yang dinilai paling berpotensi menciptakan peluang korupsi antara lain adalah rekrutmen CPNS. Sebanyak 56% responden menyatakan bahwa mereka pernah dimintai uang secara illegal oleh pihak tertentu ketika mendaftar kerja sebagai PNS.
Febri Hendri, peneliti dari ICW mengemukakan bahwa hasil survei tersebut menunjukkan bahwa rekrutmen CPNS merupakan sektor terkorup dibandingkan sektor lain. Namun di sisi lain, sejumlah langkah perbaikan juga telah dilakukan.
“Salah satu contohnya saat ini rekrutmen CPNS sudah menggunakan CAT (Computer Assisted Test), yang mengubah sistem ujian menggunakan kertas menjadi menggunakan komputer,”.
Hasil survei yang menempatkan KPK dan Presiden sebagai lembaga yang paling dipercaya masyarakat, dinilai Hendri wajar karena responden beranggapan kedua lembaga ini paling aktif menyerukan gerakan anti korupsi. Sementara lembaga lainnya yang mendapatkan skor kepercayaan rendah, terutama karena banyaknya pelaku tindak pidana korupsi dari lembaga-lembaga tersebut.
Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menegaskan bahwa tidak ada campur tangan sedikit pun dari KPK terhadap hasil survei. “Kami mengapresiasi survei ini karena memberikan ruang refleksi kepada pemerintah, kepada KPK, kepada stakeholder mengenai bagaimana persepsi masyarakat mengenai korupsi,” jelasnya.
“Pada saat yang bersamaan, publik melihat pemerintah bekerja secara serius. Ini menjadi pengingat untuk kita semua, untuk meningkatkan optimisme dan dan menjaga kepercayaan masyarakat atas upaya pemberantasan korupsi, melalui kinerja yang transparan.”(Humas KPK/Red)
Posting Komentar