Ciamis (LawuPost) - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata dan rekreasi di Kabupaten Ciamis tahun 2017 disinyalir mengalami penurunan. Hal tersebut karena target retribusi wisata pada Tahun 2016 lalu dianggap terlalu besar sehingga Pemerintah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis sulit untuk mencapai target.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, Drs. H. Toto Marwoto, M.Pd menegaskan, selepas Pangandaran berpisah, Pemerintah Kabupaten Ciamis hanya memiliki tempat wisata budaya dan religi yang kurang diminati wisatawan. Hal tersebut karena pengembangan objek wisata di Kabupaten Ciamis dulu kurang maksimal dan hanya terfokus untuk mengembangkan wisata Pangandaran. Sehingga selepasnya Pangandaran menjadi DOB, Kabupaten Ciamis hanya mengelola obyek wisata yang tadinya kurang terurus. “Selama ini, obyek wisata di Kabupaten Ciamis belum tersentuh maksimal. Sehingga, masyarakat jarang berwisata ke objek wisata yang ada di Kabupaten Ciamis, yang berimbas pada menurunnya jumlah pemasukan retribusi dari beberapa sektor wisata, ”tegas H.Toto.
Maka dari itu pihaknya sudah meminta kepada pihak legislatif DPRD untuk menurunkan target wisata. Sebab, berkaca dari tahun 2016, target wisata Kabupaten Ciamis tidak mencapai target. Sebab potensi wisata di Kabupaten Ciamis belum terlalu dioptimalkan karena berbagai keterbatasan. Menurutnya, dahulu target Wisata Kabupaten Ciamis sering tercapai karena tertutupi oleh besarnya pemasukan dari objek wisata di Pangandaran. Padahal, beberapa objek wisata di Kabupaten Ciamis sendiri jarang yang mencapai target. “Buktinya, tahun kemarin tingkat kunjungan ke tempat wisata di Situ Lengkong, Karangkamulyan dan sebagainya minim. Sehingga target tidak terlampaui,”katanya. Namun demikian pihaknya akan berusaha membuat pariwisata Ciamis berkembang dan dikenal sehingga mendatangkan wisatawan yang banyak setiap tahunnya.
H. Toto mengakui, pihaknya akan melakukan revitalisasi di beberapa objek wisata seperti Tirta Winaya, Situs Karangkamulyan, Astana Gede Kawali, Situ Lengkong Panjalu, Cibubuhan Sukamantri serta wisata olahraga air arung jeram Citanduy. Dengan adanya pengembangan objek wisata, minimal kita bakal memiliki asset yang mendatangkan PAD tak hanya dari retribusi wisata, namun juga dari parkir serta pajak hotel dan restoran, serta yang paling penting, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Ciamis,”tandasnya.
Dari data yang berhasil dihimpun tim Lawu News di lapangan apa yang dilontarkan Kepala Dinas Pariwisata dan tersebut memang terbukti . Faktanya dari salah satu objek wisata, tingkat kunjungan wisatawan ke objek wisata Astana gede semakin hari terus mengalami penurunan. Menurut data yang di peroleh dari petugas setempat, jumlah pengunjung untuk tahun 2016 menurun dibanding pada tahun sebelumnya. Penurunan terjadi karena kurangnya sarana penunjang serta upaya promosi dari Pemkab Ciamis.
Atas fakta tersebut dalam rangka upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis terus mengembangkan destinasi wisata baru paska lepasnya pantai selatan. Salah satunya wisata arung jeram (rafting) menyusuri sungai Citanduy. Sungai yang melintasi Kabupaten Ciamis tersebut dinilai cocok untuk wisatawan yang menyukai tantangan dan keindahan alam.
Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata, Budi Kurnia mengatakan, wisata arung jeram sungai Citanduy baru dijajaki sepanjang 20-25 kilometer mulai Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Desa Handapherang hingga situs Ciungwanara Kecamatan Cijeungjing. Untuk wisatawan yang menyukai jalur ekstrem bisa start di TPA Handapherang sampai situs Salawe Kecamatan Cimaragas. Bagi pemula yang ingin menikmati keindahan alam mulai dari situs Salawe hingga Karangkamulyan.
Sepanjang sungai Citanduy pengunjung bisa menikmati alam yang masih asri dan kehidupan binatang seperti biawak, ular, burung, “ujarnya. Saat ini, kata Budi, pihaknya baru menyiapkan tiga perahu lengkap dengan pelampung dan helm serta satu perahu tim keamanan (resque). Sehingga para wisatawan dijamin keamanannya. “Wisatawan akan dipandu oleh skyper profesional, tim kesehatan dan dijamin oleh asuransi, “ujarnya.Satu perahu, jelas Budi bisa digunakan oleh 6 orang. Wisatawan juga akan mendapat fasilitas makan nasi liwet, minuman ringan, kopi ditempat istirahat karena waktu tempuh memang cukup lama antara 4-5 jam.
Di tempat terpisah, menyikapi permasalahan tersebut Komisi 2 DPRD Kabupaten Ciamis terus mengkaji optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan Destinasi wisata yang selama ini terkesan belum maksimal. Padahal PAD merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian daerah.
Ketua Komisi 2 Gandjar M. Yusuf bersama jajarannya saat ekspos kinerja Komisi 2 di Gedung DPRD Ciamis beberapa waktu lalu mengungkapkan, bahwa pihaknya sampai saat ini terus fokus mengkaji permasalahan terkait belum meningkatnya PAD segara signifikan. Baik kajian regulasi, pengawasan maupun penganggaran. Salah satunya bagaimana agar pemerintah mampu menggali potensi pajak dan retribusi seta potensi wisata yang ada di Kabupaten Ciamis.
Menurut Gandjar, PAD dari sektor pajak dan retribusi belum bisa tergali secara maksimal karena kesadaran wajib pajak masih rendah. Oleh karena itu, aparat pemerintah harus bekerja keras agar semua wajib pajak menunaikan kewajibannya. “Pemerintah harus berusaha keras agar semua potensi PAD ini bisa tergali. Bisa melalui sosialisasi yang gencar terhadap wajib pajak yang membandel atau memberikan sanksi tegas. Sehingga wajib pajak ini benar-benar paham dan sadar bahwa membayar pajak dan retribusi ini untuk kelangsungan pembangunan di Kabupaten Ciamis, “ ujarnya.
Di sektor wisata juga, kata Gandjar, masih banyak destinasi wisata di Kabupaten Ciamis yang belum tersentuh pembangunan. Khususnya fasilitas penunjang objek wisata agar lebih maju dan berkembang seperti di sejumlah daerah. “Banyak daerah yang potensinya hampir sama dengan Kabupaten Ciamis, tapi objek wisatanya lebih maju bahkan menjadi tujuan wisata karena pemerintah membangun fasilitas penunjang objek wisatanya. Bahkan terkadang lebih menarik dan lebih besar pemasukannya dari penunjangnya ketimbang objek wisatanya sendiri, “ tegas Gandjar.
Membangun objek wisata di Kabupaten Ciamis, tegas Gandjar, agar lebih berkembang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bahkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi pun tetap harus mengandalkan anggaran dari APBD Ciamis terlebih dahulu. “Anggaran untuk membangun destinasi wisata di Kabupaten Ciamis sangat minim hanya Rp. 4,5 miliar. Sedangkan jumlah destinasi yang haru dikembangan cukup banyak tersebar di sejumlah kecamatan. Anggaran 4,5 miliar mungkin hanya bisa untuk pengembangan 1 objek wisata, itu pun tetap harus dibantu oleh dana dari provinsi maupun pusat, “tegasya. Menurutnya, jika Kabupaten Ciamis sudah memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA) otomatis anggaran untuk pariwisata harus diperbesar. Tidak bisa membangun penunjang destinasi wisata tanpa anggaran yang memadai.
Selain itu, tandas Gandjar, harus ada regulasi terkait kewenangan pemerintahan desa dan kabupaten dalam pengelolaan objek wisata. Sehingga tidak terjadi perebutan aset atau pengelolaan dari sektor wisata antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa. “Sebetulnya antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten bisa saling melengkapi dalam membangun pariwisata. Hal ini tentu memerlukan regulasi yang bisa ikut mendorong pemerintahan desa membangun wisatanya bersama pemerintah kabupaten, “ujarnya.
Gandjar menegaskan, pemerintah harus selalu mencari peluang anggaran untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Ciamis. Baik bantuan pemerintah provinsi maupun pusat. Sehingga pembangunan pariwisata di kabupaten Ciamis tidak hanya mengandalkan PAD. “Jika objek wisata di Kabupaten Ciamis berkembang menjadi tujuan wisata, akan berimbas pada perekonomian masyarakat, membuka lapangan pekerjaan baru, membuka sektor usaha baru baik industri maupun jasa pariwisata, “ tegasnya. (mamay)
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, Drs. H. Toto Marwoto, M.Pd menegaskan, selepas Pangandaran berpisah, Pemerintah Kabupaten Ciamis hanya memiliki tempat wisata budaya dan religi yang kurang diminati wisatawan. Hal tersebut karena pengembangan objek wisata di Kabupaten Ciamis dulu kurang maksimal dan hanya terfokus untuk mengembangkan wisata Pangandaran. Sehingga selepasnya Pangandaran menjadi DOB, Kabupaten Ciamis hanya mengelola obyek wisata yang tadinya kurang terurus. “Selama ini, obyek wisata di Kabupaten Ciamis belum tersentuh maksimal. Sehingga, masyarakat jarang berwisata ke objek wisata yang ada di Kabupaten Ciamis, yang berimbas pada menurunnya jumlah pemasukan retribusi dari beberapa sektor wisata, ”tegas H.Toto.
Maka dari itu pihaknya sudah meminta kepada pihak legislatif DPRD untuk menurunkan target wisata. Sebab, berkaca dari tahun 2016, target wisata Kabupaten Ciamis tidak mencapai target. Sebab potensi wisata di Kabupaten Ciamis belum terlalu dioptimalkan karena berbagai keterbatasan. Menurutnya, dahulu target Wisata Kabupaten Ciamis sering tercapai karena tertutupi oleh besarnya pemasukan dari objek wisata di Pangandaran. Padahal, beberapa objek wisata di Kabupaten Ciamis sendiri jarang yang mencapai target. “Buktinya, tahun kemarin tingkat kunjungan ke tempat wisata di Situ Lengkong, Karangkamulyan dan sebagainya minim. Sehingga target tidak terlampaui,”katanya. Namun demikian pihaknya akan berusaha membuat pariwisata Ciamis berkembang dan dikenal sehingga mendatangkan wisatawan yang banyak setiap tahunnya.
H. Toto mengakui, pihaknya akan melakukan revitalisasi di beberapa objek wisata seperti Tirta Winaya, Situs Karangkamulyan, Astana Gede Kawali, Situ Lengkong Panjalu, Cibubuhan Sukamantri serta wisata olahraga air arung jeram Citanduy. Dengan adanya pengembangan objek wisata, minimal kita bakal memiliki asset yang mendatangkan PAD tak hanya dari retribusi wisata, namun juga dari parkir serta pajak hotel dan restoran, serta yang paling penting, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Ciamis,”tandasnya.
Dari data yang berhasil dihimpun tim Lawu News di lapangan apa yang dilontarkan Kepala Dinas Pariwisata dan tersebut memang terbukti . Faktanya dari salah satu objek wisata, tingkat kunjungan wisatawan ke objek wisata Astana gede semakin hari terus mengalami penurunan. Menurut data yang di peroleh dari petugas setempat, jumlah pengunjung untuk tahun 2016 menurun dibanding pada tahun sebelumnya. Penurunan terjadi karena kurangnya sarana penunjang serta upaya promosi dari Pemkab Ciamis.
Atas fakta tersebut dalam rangka upaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis terus mengembangkan destinasi wisata baru paska lepasnya pantai selatan. Salah satunya wisata arung jeram (rafting) menyusuri sungai Citanduy. Sungai yang melintasi Kabupaten Ciamis tersebut dinilai cocok untuk wisatawan yang menyukai tantangan dan keindahan alam.
Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata, Budi Kurnia mengatakan, wisata arung jeram sungai Citanduy baru dijajaki sepanjang 20-25 kilometer mulai Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Desa Handapherang hingga situs Ciungwanara Kecamatan Cijeungjing. Untuk wisatawan yang menyukai jalur ekstrem bisa start di TPA Handapherang sampai situs Salawe Kecamatan Cimaragas. Bagi pemula yang ingin menikmati keindahan alam mulai dari situs Salawe hingga Karangkamulyan.
Sepanjang sungai Citanduy pengunjung bisa menikmati alam yang masih asri dan kehidupan binatang seperti biawak, ular, burung, “ujarnya. Saat ini, kata Budi, pihaknya baru menyiapkan tiga perahu lengkap dengan pelampung dan helm serta satu perahu tim keamanan (resque). Sehingga para wisatawan dijamin keamanannya. “Wisatawan akan dipandu oleh skyper profesional, tim kesehatan dan dijamin oleh asuransi, “ujarnya.Satu perahu, jelas Budi bisa digunakan oleh 6 orang. Wisatawan juga akan mendapat fasilitas makan nasi liwet, minuman ringan, kopi ditempat istirahat karena waktu tempuh memang cukup lama antara 4-5 jam.
Di tempat terpisah, menyikapi permasalahan tersebut Komisi 2 DPRD Kabupaten Ciamis terus mengkaji optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan Destinasi wisata yang selama ini terkesan belum maksimal. Padahal PAD merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian daerah.
Ketua Komisi 2 Gandjar M. Yusuf bersama jajarannya saat ekspos kinerja Komisi 2 di Gedung DPRD Ciamis beberapa waktu lalu mengungkapkan, bahwa pihaknya sampai saat ini terus fokus mengkaji permasalahan terkait belum meningkatnya PAD segara signifikan. Baik kajian regulasi, pengawasan maupun penganggaran. Salah satunya bagaimana agar pemerintah mampu menggali potensi pajak dan retribusi seta potensi wisata yang ada di Kabupaten Ciamis.
Menurut Gandjar, PAD dari sektor pajak dan retribusi belum bisa tergali secara maksimal karena kesadaran wajib pajak masih rendah. Oleh karena itu, aparat pemerintah harus bekerja keras agar semua wajib pajak menunaikan kewajibannya. “Pemerintah harus berusaha keras agar semua potensi PAD ini bisa tergali. Bisa melalui sosialisasi yang gencar terhadap wajib pajak yang membandel atau memberikan sanksi tegas. Sehingga wajib pajak ini benar-benar paham dan sadar bahwa membayar pajak dan retribusi ini untuk kelangsungan pembangunan di Kabupaten Ciamis, “ ujarnya.
Di sektor wisata juga, kata Gandjar, masih banyak destinasi wisata di Kabupaten Ciamis yang belum tersentuh pembangunan. Khususnya fasilitas penunjang objek wisata agar lebih maju dan berkembang seperti di sejumlah daerah. “Banyak daerah yang potensinya hampir sama dengan Kabupaten Ciamis, tapi objek wisatanya lebih maju bahkan menjadi tujuan wisata karena pemerintah membangun fasilitas penunjang objek wisatanya. Bahkan terkadang lebih menarik dan lebih besar pemasukannya dari penunjangnya ketimbang objek wisatanya sendiri, “ tegas Gandjar.
Membangun objek wisata di Kabupaten Ciamis, tegas Gandjar, agar lebih berkembang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Bahkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi pun tetap harus mengandalkan anggaran dari APBD Ciamis terlebih dahulu. “Anggaran untuk membangun destinasi wisata di Kabupaten Ciamis sangat minim hanya Rp. 4,5 miliar. Sedangkan jumlah destinasi yang haru dikembangan cukup banyak tersebar di sejumlah kecamatan. Anggaran 4,5 miliar mungkin hanya bisa untuk pengembangan 1 objek wisata, itu pun tetap harus dibantu oleh dana dari provinsi maupun pusat, “tegasya. Menurutnya, jika Kabupaten Ciamis sudah memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA) otomatis anggaran untuk pariwisata harus diperbesar. Tidak bisa membangun penunjang destinasi wisata tanpa anggaran yang memadai.
Selain itu, tandas Gandjar, harus ada regulasi terkait kewenangan pemerintahan desa dan kabupaten dalam pengelolaan objek wisata. Sehingga tidak terjadi perebutan aset atau pengelolaan dari sektor wisata antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan desa. “Sebetulnya antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten bisa saling melengkapi dalam membangun pariwisata. Hal ini tentu memerlukan regulasi yang bisa ikut mendorong pemerintahan desa membangun wisatanya bersama pemerintah kabupaten, “ujarnya.
Gandjar menegaskan, pemerintah harus selalu mencari peluang anggaran untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Ciamis. Baik bantuan pemerintah provinsi maupun pusat. Sehingga pembangunan pariwisata di kabupaten Ciamis tidak hanya mengandalkan PAD. “Jika objek wisata di Kabupaten Ciamis berkembang menjadi tujuan wisata, akan berimbas pada perekonomian masyarakat, membuka lapangan pekerjaan baru, membuka sektor usaha baru baik industri maupun jasa pariwisata, “ tegasnya. (mamay)
Posting Komentar