Humas Bakamla RI (LawuPost) Bakamla RI kembali
mengadakan acara Forum Group Discussion (FGD) dengan melibatkan
Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan juga para pengguna jasa laut yang
dilaksanakan di Hotel Novotel Surabaya, beberapa hari lalu.
Pelaksanaan kegiatan ini mengambil tempat di Surabaya
dengan adanya laporan mengenai beberapa permasalahan yang kerap kali terjadi di
wilayah perairan Surabaya. Beberapa permasalahan yang masih menjamur seperti
masih adanya penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang seperti bom
ikan, penggunaan alat tangkap cantrang, mahalnya biaya pandu di Alur Laut
Pantai Barat Surabaya (APBS), permasalahan mengenai tumpang tindihnya peraturan
pemerintah pusat dan daerah, masih sedikit kapal di Surabaya yang dilengkapi
dengan asuransi dan masih sulitnya pengurusan dokumen awak kapal khususnya bagi
kapal pelayaran rakyat.
FGD yang pertama di tahun 2017 ini, dilaksanakan
tanggal 12 April 2017 dengan mengusung tema “Pengelolaan Keamanan dan
Keselamatan di Laut Secara Terintegrasi Guna Mendukung Terwujudnya Indonesia
sebagai Poros Maritim Dunia”. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Plt. Deputi
Kebijakan dan Strategi Brigjen Pol. Drs. Arifin, M.H. Dalam sambutannya,
Arifini menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini diadakan sebagai wadah untuk para
K/L terkait yang ada di daerah untuk saling tukar menukar informasi dan
bersama-sama dapat merumuskan pengelolaan keamanan dan keselamatan di laut
secara terintegrasi dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros
Maritim Dunia.
Lebih lanjut, Direktur Kebijakan Bakamla RI Sucipto,
S.H., M.H. selaku ketua pelaksana kegiatan ini menambahkan bahwa maksud dan
tujuan dilaksanakannya kegiatan FGD adalah sebagai sarana belanja masalah untuk
menginventarisir permasalahan, mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan
solusi pemecahan masalah khususnya permasalahan yang terjadi di wilayah
Perairan Provinsi Jawa Timur yang akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan
kebijakan umum Bakamla RI Tahun 2018.
Acara FGD ini menghadirkan beberapa narasumber antara
lain Pokja Bakamla RI Bidang IT Ir. Kurdinanto Sarah, M.Sc. yang menyampaikan
paparan mengenai “Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan di Laut Secara
Terintegrasi dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim
Dunia”; Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Operasi Laut Bakamla RI Kolonel Laut
(P) Fatkhuryanto yang menyampaikan Paparan mengenai “Optimalisasi Operasi
Keamanan Laut Bakamla RI dan Stakeholder secara Terintegrasi dan Terpadu dalam
Rangka Mengamankan Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia”; dan Kasi
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Ir. Nonot,
SPi yang menyampaikan paparan mengenai “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam
Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Permasalahan serta Solusi“.
Kegiatan yang mendatangkan moderator dari Universitar
Airlangga, Dosen dan Kepala Program Studi Fakultas Perikanan dan Kelautan Dr.
Rr. Juni Triastuti, S.Pi., M.Si., dihadiri oleh perwakilan dari K/L yang berada
di Jawa Timur. Perwakilan peserta diantaranya dari Ditpolair Polda Jatim,
Satker PSDKP KKP Jatim, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jatim dan Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Jatim. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh
perwakilan dari para pengguna jasa laut yaitu perwakilan dari Himpunan Nelayan
Seluruh Indonesia (HNSI), Indonesia National Shipowners Association (INSA),
Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat Indonesia (PELRA), dan Serikat Nelayan
Nusantara (SENUSA).
Peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan FGD
ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tanggapan, dan penyampaian
permasalahan terkini yang terjadi di Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur juga
disampaikan dengan lugas. Saran dan masukan untuk mewujudkan pengelolaan
keamanan dan keselamatan di laut secara terintegrasi juga secara terbuka
diutarakan. Peserta berharap Bakamla RI dapat berperan aktif dalam membantu
menyelesaikan permasalahan yang terjadi khususnya di Wilayah Perairan Provinsi
Jawa Timur dan dirasa akan lebih baik jika Bakamla RI memiliki kantor
perwakilan di Provinsi Jawa Timur untuk memudahkan koordinasi dengan K/L dan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur khususnya yang terkait langsung dengan
permasalahan keamanan dan keselamatan di laut.
Menanggapi permasalahan yang disampaikan, Bakamla RI
berkomitmen untuk membantu memberikan solusi yang terbaik. Tidak hanya di
perairan Surabaya, namun juga di seluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah
yurisdiksi Indonesia.
Autentikasi : Kasubbag Humas Bakamla RI, Kapten Mar Mardiono
Posting Komentar