Sistem Manajemen Keamanan Informasi TNI Harus Sesuai Standar Nasional

Puspen TNI (LawuPost) Untuk menjamin keamanan aset teknologi informasi dan komunikasi (TIK), suatu instansi harus menerapkan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI). Sesuai dengan standar nasional maupun internasional sehingga kualitas pengamanan yang diberikan memiliki nilai yang tinggi. Amankan aset teknologi informasi dan komunikasi sesuai sistem manajemen keamanan informasi yang berstandar nasional atau internasional.

Demikian disampaikan Asisten Intelejen (Asintel) Panglima TNI Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono, S.I.P. saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Infolahta TNI tahun 2017 yang mengusung tema “Melalui Rakornis Infolahta Tahun 2017, Kita Optimalkan Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi TNI Guna Mewujudkan TNI Yang Kuat Hebat, Professional Dan Dicintai Rakyat”. bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Rabu (22/3/2017).

Lebih lanjut Asintel Panglima TNI mengatakan bahwa, sesuai dengan pokok-pokok kebijakan Panglima TNI tahun 2017, terkait dengan perkembangan lingkungan strategis saat ini terkait dengan ancaman proxy war, agar memaksimalkan penyelenggaraan fungsi kegiatan operasi intelijen dan cyber yang berterkaitan dengan bidang keinfolahta-an. “Komunitas Informasi dan Pengolahan Data (Infolahta) TNI harus dapat menyelaraskan dan mensinergikan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi di lingkungan TNI dalam mendukung tugas pokok TNI,” katanya.

“Satuan Infolahta harus dapat membangun dan memaksimalkan fungsi cyber untuk mendukung operasi Intelijen dalam rangka menghadapi ancaman proxy war,” kata Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono.

Asintel Panglima TNI menyampaikan bahwa, sesuai dengan tema yang diangkat dalam Rakornis ini, perlu adanya upaya yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan pembangunan dan pengembangan sistem informasi TNI dengan menjalin komunikasi serta koordinasi yang baik antar komunitas Infolahta TNI. “Komunitas Infolahta TNI harus senantiasa dapat membina dan menjalin komunikasi serta koordinasi yang baik,” tuturnya.

Dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi, Asintel Panglima TNI menyampaikan bahwa faktor kerahasiaan, ketersediaan data, keutuhan dan keautentikan harus selalu dijaga agar semua data tidak bocor pada pihak lain. “Bagi suatu instansi pemerintah maupun swasta, informasi merupakan aset data yang sangat bernilai, namun masih banyak terjadi kebocoran informasi beberapa tahun sebelumnya, sehingga dapat menurunkan tingkat investasi suatu organisasi,” jelasnya

Rakornis Infolahta TNI tahun 2017 diikuti oleh 68 orang peserta terdiri dari Kemhan 1 orang, Wantanas 1 orang, Mabes TNI 28 orang, TNI AD 20 orang, TNI AL 8 orang dan TNI AU 10 orang.

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa, S.H.