Puspen TNI (LawuPost) Pelaksanaan Rapat
Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (Rapim TNI) Tahun 2017 telah selesai dan
akan dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan Tingkat Angkatan, baik Darat, Laut
maupun Udara sehingga dapat direalisasikan kegiatan untuk membantu pemerintah
dalam mengantisipasi adanya perubahan-perubahan global akibat krisis ekonomi
dunia.
Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi
Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi dan Kasau Marsekal
TNI Hadi Tjahjanto dihadapan awak media massa, usai penutupan Rapim TNI Tahun
2017 di Aula Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (19/1/2017).
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa, sesuai
arahan Presiden RI Ir. Joko Widodo dalam mengantisipasi perubahan global dan
adanya dampak dari perubahan tersebut, yang harus dilakukan adalah penyebaran pasukan
TNI dan pembangunan pangkalan militer secara merata. “Penyebaran pasukan TNI
dan pangkalan militer agar tidak terpusat di Pulau Jawa dan difokuskan di
wilayah pinggir Indonesia, sehingga bisa menciptakan sentra-sentra perekonomian
baru dan di wilayah tersebut lebih maju,” jelasnya.
“Dalam penyebaran pasukan TNI, akan dibentuk Kodam baru dan Armada baru.
Saat ini TNI hanya berorientasi pada Armada Timur saja, sehingga perlu dibentuk
Armada baru yang direncanakan berada di wilayah Papua,” tambah Panglima TNI.
Dalam mengantisipasi akibat krisis ekonomi dunia, Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo juga menyampaikan bahwa saat ini telah dilaksanakan MoU Kemenkeu dengan
TNI dalam mendukung program pemerintah tax
amnesty. “Kerja sama antara Kemenkeu dengan TNI dan seluruh komponen bangsa
lainnya diperlukan percepatan pelaksanaan tax
amnesty dan kita pasti bisa memperoleh target yang direncanakan,” ujarnya.
“Apabila memenuhi target, Menteri Keuangan telah berjanji akan
menaikkan anggaran belanja TNI menjadi 100% di tahun 2018, sehingga
anggaran tersebut dapat digunakan untuk menghadapi ancaman global,” ucap Panglima
TNI.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo
mengingatkan bahwa Indonesia bukan negara teokrasi maupun negara sekuler,
sehingga tidak boleh mempermasalahkan mengenai suku, agama, ras, dan antar
golongan (SARA). “Indonesia adalah negara yang masyarakatnya agamais,
jadi dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara pasti akan hidup bersama-sama
sehingga kita tidak boleh menyudutkan orang-perorang maupun kelompok agama lain,”
pungkasnya.
Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali
Harefa, S.H.
