Puspen TNI (LawuPost) Sesuai
instruksi Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, TNI akan mendukung pemerintah dalam
pembangunan nasional yang dimulai dari pinggiran dan tidak tersentralisasi. Hal
tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat
memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Pimpinan Tentara Nasional
Indonesia (Rapim TNI) tahun 2017, di
Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur,
Kamis (19/1/2017).
Panglima TNI dalam arahannya mengatakan,
Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dalam berbagai pertemuan bahwa sekarang ini
sedang terjadi kompetisi global yang terjadi karena
pertumbuhan jumlah penduduk yang luar biasa dan akan habisnya energi pada tahun
2043.
“Sesuai Peak
Oil Theory, turunnya produksi minyak bumi akan mengubah secara drastis gaya
hidup dan model bisnis, sehingga menyebabkan krisis ekonomi dan depresi ekonomi
yang lebih lanjut akan meningkatkan kejahatan dan merusak tatanan masyarakat,
yang akhirnya menyebabkan terjadinya kompetisi global”, ujar Panglima TNI.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa,
setiap kebijakan Presiden RI merupakan solusi untuk menjawab permasalahan kompetisi
global dengan memanfaatkan modal geografi Indonesia.
“Presiden menetapkan dalam Nawacita, Indonesia
sebagai Negara Maritim dengan mengoptimalkan permukaan, dalam laut, dasar laut
dan pantai, selanjutnya Negara Agraris melalui perkebunan, pertanian, perikanan
dan peternakan dengan cara melibatkan rakyat dan kesemuanya untuk rakyat”, kata
Panglima TNI.
Panglima TNI mengatakan bahwa pada tahun 2016
penegakan hukum terus dilakukan dalam TNI antara lain melalui deklarasi perang
terhadap Narkoba dan telah terbukti melalui program bersih-bersih Narkoba
disetiap Kotama.
“Saatnya kita sikat itu Narkoba bersama BNN dan
Polri, karena kalau kita biarkan maka anak cucu kita yang akan kena akibatnya.
Tidak ada tawar menawar bila ada prajurit TNI terlibat sebagai pengguna dan
peredaran narkoba harus di pecat,” tegas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Panglima TNI mengatakan bahwa TNI yang kuat,
hebat dan profesional perlu pemimpin-pemimpin handal yang mampu memberikan
contoh tauladan serta selalu bersama-sama dengan prajuritnya. “Dalam kondisi
seperti ini kita harus solid dan tidak ada jarak antara yang memimpin dan yang dipimpin,
soliditas diperlukan karena ancaman pemecah belah selalu ada,” tuturnya.
Lebih lanjut Panglima TNI menyatakan bahwa, bangsa Indonesia
harus menyatukan tekad untuk kembali kepada nilai-nilai asli dan kearifan lokal
bangsa Indonesia serta mengimplementasikan kembali Pancasila secara benar dalam
setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“TNI dan Polri tidak boleh ada jarak, karena
inti kekuatan bangsa Indonesia adalah TNI dan Polri. Apabila salah satu
dilemahkan, maka Indonesia akan terganggu stabilitas nasionalnya,” ungkap Jenderal
TNI Gatot Nurmantyo.
Panglima TNI
menjelaskan bahwa, Undang-Undang terorisme Indonesia masih mengkategorikan
terorisme sebagai tindak pidana biasa, seharusnya terorisme didefinisikan
sebagai kejahatan Negara. “Teroris itu sudah pembunuhan massal, membuat ketakutan
berlebihan, merusak sendi-sendi kehidupan bahkan merusak kedaulatan Negara, karena
teroris adalah kejahatan Negara,” katanya.
Sementara itu, Panglima TNI menyampaikan bahwa
untuk mewujudkan kebijakan pemerintah tentang industri
pertahanan maka harus
dilakukan pemanfaatan
industri pertahanan dalam negeri untuk pemenuhan Alutsista TNI.
“Proses
perencanaan pengadaan Alutsista TNI harus seijin Panglima TNI (sesuai UU RI No
34/2004 tentang TNI), memiliki interoperabilitas, transparansi, akuntabilitas
serta terbaik, terinci, tepat guna dan
berdaya guna serta mampu mendukung tugas pokok TNI,” pungkas Panglima TNI.
Turut hadir dalam pengarahan tersebut
diantaranya Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi dan
Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.Ip.
Autentikasi
:
Kadispenum
Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa, S.H.
