Puspen TNI (LawuPost) Tanggal 8 Februari mendatang Chief of Army Australia akan ke
Indonesia untuk menyampaikan permohonan maaf dan memberikan hasil investigasi
terkait adanya pelecehan terhadap ideologi Pancasila
dengan lima silanya yang tidak benar.
Hal tersebut disampaikan
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kasad Jenderal TNI
Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi dan Wakasau Marsdya TNI Hadiyan
Sumintaatmadja, saat menjawab pertanyaan awak media usai mengikuti rapat dengar
pendapat di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2017).
Panglima TNI mengatakan bahwa, belum mengetahui apa hasil
investigasi tersebut, namun langkah-langkah apa yang akan dilakukan, itu menjadi
kebijakan lebih lanjut. “Chief of Army
Australia akan ke Indonesia untuk menemui saya dan Kasad serta akan menyampaikan
dan meyerahkan hasil investigasi tersebut,” ucapnya..
Pada saat Rapat Dengar Pendapat di DPR RI, Panglima TNI mengatakan
bahwa Komisi I DPR RI mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah
Indonesia untuk menghentikan sementara kerjasama militer antara Tentara
Nasional Indonesia (TNI) dengan Australian Defence
Force (ADF) karena terkait adanya pelecehan terhadap ideologi Pancasila dengan
lima silanya yang tidak benar dan kurikulum pendidikan militer ADF perlu
diperbaiki.
Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa, penghentian sementara
kerjasama tersebut berawal dari laporan instruktur bahasa Indonesia a.n.
Lettu Inf Irawan Maulana Ibrahim dari satuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus)
yang saat itu ditugaskan mengajar militer Australia di
pangkalan militer di Perth Australia. “Maulana menemukan materi pelajaran
yang melecehkan Pancasila dan Tentara Nasional
Indonesia (TNI). Kurikulum yang diterapkan dan perilaku militer Australia
menunjukkan sikap yang mendiskreditkan ideologi Pancasila menjadi Pancagila,”
katanya.
Terkait tentang pembelian Helikopter Agusta Westland (AW) 101, Jenderal
TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa, dari hasil rapat terbatas dengan Presiden
RI Ir. H. Joko Widodo beberapa waktu lalu pembeliannya ditunda terlebih dahulu,
saat ini TNI sedang dalam proses investigasi.
“Investigasi masih terus berlangsung, jika terbukti terdapat
kesalahan dalam pembelian helikopter tersebut, maka bisa saja dibatalkan, dalam
perdagangan internasional, apabila melanggar Undang-Undang, itu bisa saja
dibatalkan pembeliannya, walaupun sudah membayar uang muka,” jelas Panglima
TNI.
Sementara itu terkait rencana pengadaan alutsista baru, Panglima TNI
menjelaskan bahwa saat ini TNI masih merancang perencanaan pengadaan baik AD,
AL, AU kemudian akan dilaporkan kepada Presiden RI Ir. H. Joko Widodo. “Bulan
Februari nanti, rencananya saya akan memaparkan pengadaan alutsista baru, kita
tunggu saja karena saya belum menyampaikan kepada publik apa yang akan kita
beli,” tutupnya.
Autentikasi
: Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa, S.H.