Humas Bakamla RI (LawuPost) Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo,
S.E., M.H. mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh KPK terkait operasi
tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di
Kantor Bakamla RI, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016).
Press conference dilakukan secara mendadak, terkait
kebutuhan untuk meluruskan berita yang dikhawatirkan simpang siur. Didampingi
oleh Sekretaris Utama Bakamla RI Laksamana Muda TNI Agus Setiadi, S.A.P.,
Deputi Operai dan Latihan Bakamla RI Laksamana Muda TNI Andi Achdar, Deputi
Kebijakan dan Strategi Irjen Pol. Drs. Satria F. Maseo, S.H., M.M., Kepala Biro
Umum Bakamla RI Kolonel Laut (P) Suradi AS, S.T., S.Sos., M.M., dan
beberapa pejabat lainnya, Kepala Bakamla RI menyatakan benar bahwa
terdapat salah satu pejabatnya yang terkena OTT. Saat ini pejabat bersangkutan
menjabat sebagai Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama (Inhuker).
Dalam penjeĺasan yang dilakukan di depan puluhan
media massa (cetak maupun elektronik), Kepala Bakamla RI menyatakan masih
mendalami kasusnya. "Sementara diduga terkait dengan posisinya sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Karena yang bersangkutan pernah selama tujuh
bulan menjabat sebagai Plt. Sestama Bakamla RI" ujarnya. Namun diketahui
tiga hari yang lalu Kepala Bakamla RI telah melantik Sestama Bakamla RI yang
dijabat oleh Laksamana Muda TNI Agus Setiadi, S.A.P.
“Saat ini Bakamla RI sedang
menjalankan tender terkait surveillance sistem yang terintegrasi dengan seluruh
stakeholder Bakamla RI. Kita sudah melalui prosesnya sesuai dengan peraturan
pengadaan yang berlaku, dan proyek ini sudah mulai berjalan sejak bulan Oktober
2016,”
jelasnya.
Saat ditanya oleh salah satu wartawan mengenai
tindakan yang akan ditempuh, pada dasarnya Kepala Bakamla RI mendukung tindakan
KPK dalam menegakkan hukum sambil akan terus menggali ujung pangkal
permasalahannya. Kepala Bakamla RI juga menyampaikan bahwa Bakamla RI termasuk
dalam Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). "Kita dukung program
pemerintah dalam penegakan hukum, tidak terkecuali soal korupsi" ujarnya
menutup press conference.
Autentikasi: Kasubbag Humas Bakamla RI, Kapten Mar Mardiono