Puspen TNI (LawuPost) Panglima TNI Jenderal TNI Gatot
Nurmantyo berharap Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi prajurit
dan keluarganya serta jangan sampai karena aturan-aturan yang ada, justru menghambat pelayanan kesehatan yang
berakibat pada tidak tercapainya sasaran untuk memelihara derajat kesehatan
prajurit maupun keluarganya.
Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI
Gatot Nurmantyo dalam amanatnya yang dibacakan Kasum TNI Laksdya TNI Dr Didit Herdiawan M.P.A., M.B.A. dihadapan 237 peserta acara Rekonsiliasi Data Peserta dan Evaluasi Program
Kerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS)
yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai
tanggal 19 s.d. 21
Desember 2016, di
Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2016).
Panglima TNI menyampaikan bahwa dengan mengikuti program ini diharapkan dapat
tercapai pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bagi anggota TNI / PNS
beserta keluarganya di manapun berada dan bertugas, baik pelayanan
kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan TNI maupun fasilitas
kesehatan pada umumnya. “Saat ini jumlah peserta BPJS dari TNI/PNS beserta keluarganya
telah mencapai sebanyak 1.524.201 peserta,”
katanya.
Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dalam
pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala di lapangan terkait pelayanan kesehatan maupun kepesertaannya diantaranya mengenai administrasi kepesertaan, akses pelayanan,
regulasi, dukungan obat-obatan dan prosedur yang mungkin kurang
sesuai harapan prajurit TNI, sumber daya manusia, serta sarana prasarana baik di tingkat pusat maupun
lapangan.
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa, hal ini
sering memunculkan kritik bahkan timbul kesan negatif terhadap program jaminan
kesehatan, yang bila tidak segera ditangani secara cepat dan tepat akan
berpengaruh terhadap keberhasilan program JKN-KIS yang dilaksanakan oleh BPJS. “Saya menilai sangat tepat
kegiatan Rekonsiliasi Data dan Evaluasi Program JKN-KIS bagi personel TNI tahun
2016 ini,” ujarnya.
“Kegiatan ini bisa menjadi sarana komunikasi antara
peserta, fasilitas kesehatan TNI dalam pelaksana pelayanan kesehatan, dengan BPJS
sebagai penyelenggara program JKN-KIS dan mampu menemukan penyelesaian
masalah secara komprehensif agar pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal dan
efisien,” harap Jenderal
TNI Gatot Nurmantyo.
Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, sampai
saat ini TNI terlibat aktif dalam pelayanan BPJS, yang merupakan implementasi
dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial dan Perpang TNI
Nomor 45 Tahun 2013 tentang pedoman
penyelenggaraan jaminan kesehatan di lingkungan TNI. “Saya minta kepada
pejabat personel tiap angkatan agar segera menindaklanjuti hal-hal yang terkait
dengan pelayanan kesehatan maupun masalah
kepesertaan yang mungkin masih menjadi keluhan prajurit maupun
keluarganya,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain; Kapuskes TNI, Kepala RSPAD, Jajaran
Perwira Tinggi TNI, Direktur
Utama BPJS Kesehatan, Direktur Kepesertaan dan Pemasaran, Direktur Pelayanan serta Jajaran GM, SM dan Manager BPJS Kesehatan.
Autentikasi : Kabidpenum
Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa, S.H.
