Puspen
TNI (LawuPost) Pungutan liar (Pungli) saat ini sangat meresahkan masyarakat
karena hampir semua terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat selalu
disertai dengan pungli, nilai uang 5 ribu atau 10 ribu bagi kita
kelihatannya kecil, tetapi bagi masyarakat sangat terasa. Saya ingatkan bagi
anggota TNI tidak ada satupun yg terlibat dengan Pungli, apabila ada anggota
TNI yang terlibat agar masyarakat segera lapor kepada aparat satuan terdekat.
Hal
tersebut dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat memberikan
pengarahan kepada 129 Pati TNI di Aula A.H. Nasution, Mabesad, Jakarta Pusat,
Senin (24/10/2016), usai mengikuti Rapat Koordinasi yang di pimpin
Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Istana Negara.
Panglima
TNI dalam pengarahannya menyampaikan bahwa, Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), sudah
ditandatangani Presiden RI Ir. H. Joko Widodo. Dalam Perpres tersebut, Satgas
Saber Pungli bertugas untuk memberantas praktek pungutan liar secara efektif
dan efisien. “Prajurit TNI agar bantu pemberantasan Pungli, lakukan
langkah-langkah konkrit, apa yang disampaikan Presiden sebagai Panglima
Tertinggi tentang Pungli itu adalah perintah,” tegasnya.
Satgas
Saber Pungli memiliki empat fungsi, yakni intelejen, pencegahan, penindakan
serta yustisi. Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dalam melaksanakan tugas
dan fungsi, Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang melakukan operasi tangkap
tangan. “Buat program unggulan untuk memutus praktek Pungli sehingga ekonomi
bergerak dengan baik dan stabilitas keamanan terjaga,” imbuhnya.
Terkait
Pilkada serentak pada tahun 2017 mendatang, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo
menyatakan bahwa, TNI dan Polri berkomitmen untuk menjaga dan memelihara
stabilitas keamanan agar pelaksanaan pesta demokrasi dapat berjalan dengan
tertib, aman dan lancar. “TNI akan menyiapkan segala kemampuan, daya dan upaya
untuk membackup Polri dalam pengamanan Pilkada serentak,” katanya.
“Pelaksanaan
Pilkada serentak yang perlu diwaspadai adalah wilayah Jakarta, Aceh dan Papua
karena wilayah tersebut selalu diamati dan menjadi perhatian dunia
internasional, sehingga harus berjalan tertib dan lancar” ujar Panglima TNI.
Panglima
TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga menyampaikan agar mengedepankan
sinergitas antara aparat keamanan dengan pemerintah diberbagai tingkatan sampai
di tingkat desa dalam memantau setiap kemungkinan yang terjadi dan perkembangan
situasi di wilayah. “Lakukan deteksi dini dan cegah dini, oleh ketiga pilar
utama pemerintah di desa yaitu Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Desa/Lurah,
sehingga dapat dilakukan langkah pencegahan sedini mungkin sebelum kejadian
yang lebih besar, ciptakan kebersamaan di tengah kehidupan bermasyarakat dengan
melakukan program unggulan, sehingga tercipta sinergitas antara TNI dengan
masyarakat,” pungkasnya.
Autentikasi : Kabidpenum
Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa, S.H.
