Ciamis (LawuPost) – Pemerintah Kabupaten Ciamis terus berupaya keras menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program pembangunan terintegrasi maupaun penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Percepatan penanggulangan kemiskinan sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2016. “Dalam RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2014-2016, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah mencanangkan bahwa penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah, “ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dearah (Bappeda), H. Kusdiana didampingi Kabid Pamkesra, H. Iskandar.
Menurut H. Kusdiana, berdasarkan perhitungan BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Ciamis senantiasa mengalami penurunan setiap tahunnya. Akan tetapi penurunannya kurang signifikan jika dibandingkan angka Provinsi dan Nasional. “Lambannya upaya penanggulangan kemiskinan yang menjadi tugas kita bersama agar upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dapat berkontribusi terhdap penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Ciamis, “jelasnya.
Dia menegaskan, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis sebagai implementasi inovasi daerah dan pendampingan program penanggulangan kemiskinan pemerintah pusat melalui tida program unggulan diantaranya peningkatan derajat kesehatan melalui kartu waluya. Membantu kelangsungan pendidikan melalui kartu calakan dan memperkuat ekonomi keluarga dengan kartu walagri.
Kartu waluta, kata H Kusdiana, menjamin kesehatan warga miskin di luar kuota kartu Indonesia Sehat, melaksanakan operasi katarak, khitanan masal dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). “Sasaran kartu waluya ini yaitu masyarakat tidak mampu penyandang masalah kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas dan bayi baru lahir, “tutur H Kusdiana.
Sedangkan kartu calakan, menurutnya diperuntukan bagi siswa SMP dari keluarga tidak mampu di luar kuota kartu Bantuan Siswa Miskin (BSM). Bantuan kartu calakan disalurkan dalam bentuk simpanan atau tabungan di kantor pos atau bank yang ditunjuk. Sementara kartu waluya untuk menjamin kesehatan warga miskin yang tidak memiliki KIS saat berobat ke pusat pelayanan kesehatan masyarakat terdekat, termasuk operasi katarak, khitanan masal dan pemberian makanan tambahan (PMT). “Sasaran kartu waluya ini selain diluar kuota KIS juga untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bayi baru lahir, “ungkapnya.
Menurut H Kusdiana, anggaran percepatan penanggulangan kemiskikan terus ditambah setiap tahun. Pada tahun 2014 hanya dianggarakan Rp 3 miliar, tahun 2015 dinaikan menjadi Rp 25,7 milyar dan tahun 2016 ini ditambah menjadi Rp 28,4 milyar. “Fokus utama kebijakan penanggulan kemiskinan di Kabupaten Ciamis melalui peningkatan layanan dasar meliputi kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi daerah yang ada, “ujarnya.(mamay)
Menurut H. Kusdiana, berdasarkan perhitungan BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Ciamis senantiasa mengalami penurunan setiap tahunnya. Akan tetapi penurunannya kurang signifikan jika dibandingkan angka Provinsi dan Nasional. “Lambannya upaya penanggulangan kemiskinan yang menjadi tugas kita bersama agar upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dapat berkontribusi terhdap penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Ciamis, “jelasnya.
Dia menegaskan, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis sebagai implementasi inovasi daerah dan pendampingan program penanggulangan kemiskinan pemerintah pusat melalui tida program unggulan diantaranya peningkatan derajat kesehatan melalui kartu waluya. Membantu kelangsungan pendidikan melalui kartu calakan dan memperkuat ekonomi keluarga dengan kartu walagri.
Kartu waluta, kata H Kusdiana, menjamin kesehatan warga miskin di luar kuota kartu Indonesia Sehat, melaksanakan operasi katarak, khitanan masal dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). “Sasaran kartu waluya ini yaitu masyarakat tidak mampu penyandang masalah kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas dan bayi baru lahir, “tutur H Kusdiana.
Sedangkan kartu calakan, menurutnya diperuntukan bagi siswa SMP dari keluarga tidak mampu di luar kuota kartu Bantuan Siswa Miskin (BSM). Bantuan kartu calakan disalurkan dalam bentuk simpanan atau tabungan di kantor pos atau bank yang ditunjuk. Sementara kartu waluya untuk menjamin kesehatan warga miskin yang tidak memiliki KIS saat berobat ke pusat pelayanan kesehatan masyarakat terdekat, termasuk operasi katarak, khitanan masal dan pemberian makanan tambahan (PMT). “Sasaran kartu waluya ini selain diluar kuota KIS juga untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bayi baru lahir, “ungkapnya.
Menurut H Kusdiana, anggaran percepatan penanggulangan kemiskikan terus ditambah setiap tahun. Pada tahun 2014 hanya dianggarakan Rp 3 miliar, tahun 2015 dinaikan menjadi Rp 25,7 milyar dan tahun 2016 ini ditambah menjadi Rp 28,4 milyar. “Fokus utama kebijakan penanggulan kemiskinan di Kabupaten Ciamis melalui peningkatan layanan dasar meliputi kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah dengan memanfaatkan seoptimal mungkin potensi daerah yang ada, “ujarnya.(mamay)
