Humas Bakamla RI (LawuPost) Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI
Ari Soedewo, S.E., M.H., membeberkan peran Bakamla RI di hadapan
sejumlah awak media yang tengah berkunjung ke Kantor Pusat Bakamla RI,
Jl. Dr. Sutomo-11, Jakarta Pusat, Jum’at (26/8/2016).
Berikut ini petikan hasil wawancara orang nomor satu di jajaran Bakamla RI tersebut dengan sejumlah awak media.
Tanya: Sejak awal memerintah, Presiden Joko Widodo
mengusung target Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bagaimana
Bakamla bisa mengambil peran dalam menyukseskan target tersebut?
Jawab: Seperti kita ketahui Presiden Ir. Joko Widodo
telah bertekad ingin mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara
maritim, serta berkeinginan negara Indonesia menjadi poros maritim
dunia.
Keseriusan beliau ditandai dengan terbitnya Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2015 tentang Bakamla, dan pembentukan
organisasi Bakamla, sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas penjaga keamanan dan keselamatan di laut.
Pembentukan Bakamla juga menandakan era baru sinergitas
operasi keamanan laut yang didukung oleh sistem peringatan dini dan unit
penindakan hukum yang terpadu. Kehadiran Bakamla tidak serta merta
mengenyampingkan atau meniadakan institusi lain dalam tugasnya yang sama
di laut, tetapi sebagai garda untuk menstimulus guna lebih
menyinergikan pengamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia,
agar dapat mendukung program pemerintah yang memusatkan pembangunan di
bidang maritim dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kejayaan
bangsa Indonesia.
Tanya: Penanganan atas maraknya pelabuhan tikus,
penyelundupan narkoba lewat laut, serta pencurian ikan adalah tantangan
yang diamanatkan Presiden Jokowi kepada Bakamla. Bagaimana langkah
taktis pengamanannya?
Jawab: Garis pantai Indonesia ini sangat panjang,
yang memungkinkan banyak tumbuhnya pelabuhan-pelabuhan tikus selain
pelabuhan resmi yang ada. Penyelundupan berbagai barang termasuk
narkotika melalui pelabuhan tikus tersebut merupakan upaya tidak saja
untuk menghindari pengawasan aparat penegak hukum, tetapi juga untuk
mengindari pajak sehingga merugikan keuangan negara. Apalagi jumlah
aparat yang ada saat ini, lanjut dia, belum sebanding dengan
pelabuhan-pelabuhan tikus yang menjadi jalan masuk tersebut.
Perintah presiden itu adalah prioritas demi mengoptimalkan
penerimaan negara dari bea dan cukai. Untuk itu Bakamla siap mendukung
upaya pencegahan penyelundupan yang saat ini banyak menggunakan jalur
pelabuhan tikus tersebut. Berbagai upaya dilakukan Bakamla untuk
mengantisipasi penyelundupan mulai dari menyebar intelijen,
mengidentifikasi titik-titik pelabuhan tikus, hingga pelatihan untuk
penanganan khusus untuk penyelundupan narkotika. Bakamla juga akan
senantiasa akan berkoordinasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku
kepentingan untuk mengisi ruang kosong dalam upaya pencegahan
penyelundupan lewat jalur tikus tersebut.
Karenanya, Bakamla tidak ada kompromi terhadap
praktik-praktik penyelundupan barang, illegal fishing, juga masalah
penyeludupan narkoba. Ini sudah menjadi kebijakan negara dan amanat
presiden. Banyak pelabuhan tikus yang sering digunakan untuk
penyelundupan selama bertahun-tahun. Bakamla juga akan membentuk gugus
tugas intelijen yang akan dimaksimalkan untuk mempercepat operasi
pemberantasan di setiap pelabuhan tikus tersebut.
Tanya: Isu terkait adanya aparat yang menjadi beking penyelundupan santer beredar. Bagaimana komitmen Bakamla untuk memberantasnya?
Jawab: Sejak dilantik oleh Bapak Presiden sebagai
Kepala Bakamla, saya sudah mengumpulkan jajaran Bakamla dan memberikan
instruksi dan berkomitmen untuk memperketat pengawasan dan melakukan
penangkapan sebanyak mungkin. Saya juga memerintahkan segera melaporkan
kepada saya langsung jika di lapangan berhadapan dengan beking-beking
oknum birokrasi dan aparat yang menyulitkan.
Bakamla merasa bersemangat karena Presiden Jokowi, dan
pemangku kepentingan lain seperti Menteri Pertahanan, Panglima TNI,
Kapolri dan Kasal, juga mendukung penuh komitmen Bakamla untuk menggasak
oknum aparat yang mencoba mengkhianati negara dengan menjadi beking
para penyelundup.
Saya yakin Bakamla dengan tekad dan semangat yang tinggi
mampu menghadapi dan menggoyahkan penjahat. Apalagi ini Bapak Presiden
mendukung penuh. Makanya saya berani sampaikan ke jajaran di bawah, no excuse, tangkap, tangkap, dan tangkap, serta menyerahkan semua penyelundup ke penegak hukum.
Tanya: Bakamla adalah cikal bakal Coast Guard Indonesia. Bagaimana implementasi konsep tersebut?
Jawab: Sampai saat ini belum ada keputusan dari pemerintah bahwa Bakamla adalah cikal bakal terbentuknya Coast Guard Indonesia. Namun tupoksi fungsi Bakamla secara umum adalah reperesentasi dari tugas sebuah organisasi Coast Guard. Negara yang memiliki laut, hampir pasti memiliki coast guard. Ini adalah amanat UU, dengan nama Bakamla. Whatever the name, fungsi bakamla adalah coast guard. Seperti halnya Malaysia bernama Maritime Enforcement Agency, dan Australian Border Force di Australia. Tapi fungsinya mereka ya coast guard.
Meski demikian, perlu adanya penguatan regulasi yang menjadi pijakan bahwa Bakamla adalah Indonesia Coast Guard. UU Keamanan Laut diharapkan dapat menjadi pijakan dan payung hukum bagi seluruh stakeholder dalam mengemban tugasnya di laut, sehingga masalah siapa yang berhak menyandang Indonesian Coast Guard dapat terjawab tuntas.
Tanya: Mei lalu, Bakamla menginisiasi pertemuan Coast Guard se-Asia. Bagaimana follow-up terkait program sharing informasi kelautan maupun capacity building-nya?
Jawab: Bakamla sebagai salah satu komponen
penegakkan keamanan di laut selama ini telah ikut berperan menciptakan
iklim yang kondusif di kawasan, dengan terus meningkatkan kegiatan
operasional dan kerja sama maritim dengan Coast Guard di kawasan
regional.
Memang pada bulan tanggal 18-19 Mei 2016 lalu Bakamla telah
menginisiasi kegiatan Working Level Meeting (WLM) di Jakarta. Kegiatan
tersebut merupakan pertemuan persiapan guna membahas pelaksanaan dan
mendiskusikan agenda maupun isu yang nantinya dibahas dalam pertemuan Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM) ke-12 pada bulan Oktober 2016 mendatang di Jakarta.
Kegiatan itu bertujuan untuk merumuskan kerja sama dan
berbagi informasi di kalangan negara Asia. Setiap peserta bisa
menyampaikan segala permasalahan isu maritim di negaranya. Sehingga,
dalam forum pertemuan HACGAM nanti dapat dicarikan solusi untuk
mengatasi masalah keamanan yang muncul di laut, seperti sharing informasi di bidang SAR, proteksi keamanan lingkungan yang berdampak bagi kelangsungan ekosistem, termasuk illegal activity.
Yang jelas, pertemuan WLM dan HACGAM merupakan upaya
peningkatan kemampuan di bidang keamanan, keselamatan, perlindungan
maritim yang telah bergerak ke arah kerja sama konkret, misalnya berupa
seminar, joint exercise yang saling menguntungkan antara coast guard di Asia sekalaigus membangun kapasitas building dan persahabatan.
Tanya: Di laut, banyak instansi yang punya peran, seperti TNI AL, KKP, Polair, hingga Bea Cukai. Bagaimana strategi Bakamla yang masih new baby memainkan peran strategis sebagai koordinator?
Jawab: Sangat disadari, ketika sebuah lembaga atau
badan baru seperti Bakamla muncul, akan timbul resistensi seakan
instansi lainnya yang sama-sama berkiprah di laut takut akan kehilangan
kewenangannya. Tetapi sesungguhnya tidak demikian, kehadiran Bakamla
justru sebaliknya dalam rangka mengajak stakeholder yang ada
serta segenap masyarakat untuk peduli terhadap perairan di negaranya
sendiri. Tentu diperlukan sinergitas yang kuat dan kerja sama di bidang
keamanan, keselamatan, lingkungan hidup serta penegakkan hukum di
perairan yurisdiksi nasional yang menjadi tujuan utama kita semua.
Dalam mengemban tugas menjaga keamanan laut, Bakamla hadir tidak sendiri, tetapi bersama dengan stakeholder
lainnya yang menjadi mitra Bakamla, antara lain TNI AL, Kepolisian,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea Cukai, KPLP, dan instansi
lainnya yang mengemban tugas di laut. Tentu diperlukan sinergitas yang
kuat dan kerja sama yang solid menjadi tujuan utama kita semua.
Kehadiran Bakamla tidak serta merta mengenyampingkan atau
meniadakan institusi lain dalam tugasnya yang sama di laut, tetapi
sebagai garda untuk menstimulus guna lebih menyinergikan pengamanan dan
keselamatan wilayah perairan Indonesia, agar dapat mendukung program
pemerintah yang memusatkan pembangunan di bidang maritim dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia.
Melalui Pusat Informasi Maritim (PIM) yang sudah dimiliki
saat ini, Bakamla akan terus mengembangkan teknologi IT penginderaan
jarak jauh melalui sistem surveillance terintegrasi, yang mampu memonitor segala aktivitas dan kegiatan di laut, sehingga data dan informasi tersebut dapat di-share kepada seluruh unsur terdekat dari stakeholder
untuk segera melakukan tindakan antisipasif, baik cegah tangkal maupun
penindakkan pada setiap pelanggaran hukum yang terjadi di laut. Hal
tersebut merupakan salah satu peran strategis Bakamla dalam memainkan
perannya dalam mensinergikan segenap institusi yang mengemban tugas di
laut.
Tanya: Dari sisi resource, infrastruktur yang
dimiliki Bakamla masih sangat terbatas. Apakah ada Minimum Essential
Force (MEF) yang mesti dipenuhi agar Bakamla bisa menjalankan tugasnya
secara efektif? Kira-kira berapa lama dana anggaran yang dibutuhkan
untuk mencapai tahap tersebut?
Jawab: Sebagai organisasi yang baru berdiri kurang dari 2 (dua) tahun adalah wajar bila Bakamla memiliki keterbatasan resources.
Sudah barang tentu dibutuhkan waktu dan dan anggaran yang tidak sedikit
untuk mewujudkan organisasi Bakamla yang ideal dan diharapkan
masyarakat.
Bakamla tidak menganut konsep Minimum Essential Force (MEF) seperti halnya TNI. Bakamla mengedepankan konsep Search and Protect dalam mewujudkan perairan yurisdiksi nasional yang aman dan nyaman. Bakamla tidak saja dituntut untuk mampu mengamankan (security), namun juga keselamatan (safety) dan menjaga lingkungan hidup (environment) di laut.
Bakamla juga tidak mengedepankan kuantitas bagi kebutuhaan unsurnya, namun lebih kepada menguatkan sinergitas stakeholder
yang sudah ada. Melalui Pusat Informasi Maritim (PIM) yang dimilikinya,
Bakamla harus terus mengembangkan teknologi IT penginderaan jarak jauh
melalui sistem surveillance terintegrasi, yang mampu memonitor segala aktivitas dan kegiatan di laut, sehingga data dan informasi tersebut dapat di-share kepada seluruh unsur terdekat dari stakeholder
untuk segera melakukan tindakan antisipasif, baik cegah tangkal maupun
penindakkan pada setiap pelanggaran hukum yang terjadi di laut.
Menyadari anggaran negara yang terbatas, bakamla tidak mengutamakan budget oriented, akan tetapi kepada operation oriented, dengan tetap meningkatkan sinergitas stakeholder kemaritman yang ada.
Tanya: Secara geopolitik, laut kian memanas seiring
klaim wilayah oleh beberapa Negara, terutama dalam kasus Laut Cina
Selatan. Bagaimana Pak Ari melihat hal tersebut? Dan bagaimana Indonesia
mesti memposisikan diri dalam situasi tersebut?
Jawab: Indonesia tentu patut mewaspadai perkembangan
yang terjadi di sekitarnya terutama di ka-wasan Laut Cina Selatan.
Sebab konsekuensi letak geografis Indonesia dipersilangan jalur lalu
lintas internasional, maka setiap pergolakan berapa pun kadar intensitas
pasti berpengaruh terhadap Indonesia.
Walaupun Cina dan Indonesia selalu menyatakan tidak ada
masalah perbatasan perairan, tetapi insiden penangkapan kapal-kapal
nelayan Cina oleh TNI AL baru-baru ini di perairan Kepulauan Natuna,
membuktikan masalah itu nyata. Cina mengklaim perairan Natuna sebagai
wilayah tradisional penangkapan ikan mereka. Sebuah sikap yang
jelas-jelas ditolak oleh Indonesia dengan mengedepankan klaim Zona
Ekonomi Eksklusifnya.
Berkaitan dengan kondisi Laut Cina Selatan ini, Indonesia
seyogyanya segera mengambil sikap dengan mengadakan penguatan di wilayah
perbatasan, khususnya di wilayah natuna. Membangun, menjaga, merawat
dan memaksimalkan wilayah yang menjadi wilayah teritorial di Natuna
merupakan bentuk nyata klaim Indonesia atas wilayah tersebut.
Seusai wawancara para awak media tersebut diajak untuk
melihat secara langsung ruang Pusat Informasi Maritim (PIM) yang
dimiliki Bakamla RI. Di ruang yang serba elektronik tersebut, para awak
media mendapat penjelasan mengenai kiprah PIM dalam menjaga keamanan
perairan yurisdiksi nasional oleh Kepala PIM Kolonel Laut (P) Arief
Meidyanto.
Autentikasi : Kasubbag Humas Bakamla RI, Kapten Mar Mardiono
