Pangandaran (LawuPost) - Provinsi Jawa Barat berencana akan membangun Perguruan Tinggi (PT) di Kabupaten Pangandaran, usulannya dilakukan tahun 2016 sekarang ini. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Pangandaran belum lama ini. Menurut Aher, perguruan tinggi yang telah melakukan survey ke Pangandaran yakni Institut Teknologi Bandung (ITB). Hanya karena ITB sudah mendirikan di Cirebon, maka kemungkinan akan digantikan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung.
Namun sampai saat ini dirinya mengaku belum melakukan pembicaraan secara detail dengan pihak Unpad. “Mudah-mudahan tahun 2017 perguruan tinggi sudah mulai didirikan di Kabupaten Pangandaran,” ujarnya. Terkait soal lokasi pendirian perguruan tinggi, terserah dari Pemkab Pangandaran. Hanya lokasinya diupayakan yang strategis. Selain pendirian Perguruan Tinggi, pemerintah Provinsi Jawa Barat, tegas Aher, sudah menyiapkan bantuan sebesar Rp 50 miliar untuk pembangunan RSUD Pangandaran.
Aher menegaskan, Pemprov Jabar akan terus mendorong pembangunan RSUD Pangandaran, tinggal bagaimana upaya dari Pemkab Pangandaran untuk membangun RSUD tersebut salah satunya penyediaan lahannya. Pemkab Pangandaran dituntut untuk lebih berupaya untuk mewujudkan RSUD Pangandaran. “Kalau ada kehendak atau keinginan sendiri kan lebih bagus, harus berdiri sendiri nanti Provinsi membantu,” tuturnya. Perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap DOB Kabupaten Pangandaran sangat besar untuk pembangunan Kabupaten Pangandaran, tinggal bagaimana memanfaatkannya. “Hampir setiap tahun Pemprov Jawa Barat menggelontorkan bantuan ke Kabupaten Pangandaran,” kata Aher.
Menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan terkait pendirian Perguruan Tinggi di Kabupaten Pangandaran, penjabat Bupati Pangandaran, Daud Achmad mengatakan, soal lahan yang kosong di Pangandaran masih banyak dan luas. “Untuk lokasi ada dua alternatif yang ideal yaitu di Kecamatan Sidamulih dan di Kecamatan Parigi namun status lahannya belum bebas,” ucapnya.
Lanjut Daud, kalau Perguruan Tinggi (Unpad) jadi didirikan di Kabupaten Pangandaran, untuk pembebasan lahan dan bangunannya bersumber dari Provinsi Jawa Barat, Pemkab sifatnya hanya menbantu. Terkait minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, masyarakat Kabupaten Pangandaran sangat tinggi. Hanya karena jauh akhirnya banyak kuliah di Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya. “Saya lihat di Unpad, mahasiswa asal Kabupaten Pangandaran paling cuma 20-30 orang, kebanyakan masyarakat Kabupaten Pangandaran melanjutkan kuliah di Unigal Ciamis dan Unsil Tasikmalaya, jadi kalau di Kabupaten Pangandaran sudah ada Perguruan Tinggi, pasti masyarakat akan memilih yang dekat dulu,” ujarnya. Untuk mendirikan perguruan tinggi, kata Daud, dibutuhkan lahan seluas 30 hektare.
Untuk pengadaan RSUD di Kabupaten Pangandaran, tegas Daud, Pemkab Pangandaran sudah menyiapakan lahan di daerah Desa Pananjung. Lahan yang sudah disiapkan oleh Pemkab Pangandaran seluar 10 hektare. “Kalau untuk pembangunan rumah sakit paling 5 hektare yang digunakan dan semuanya sudah milik Pemkab Pangandaran. Untuk pembangunan RSUD Pangandaran sebagian ada bantuan keuangan dari Provinsi, tetapi untuk mendapatkan bankeu tersebut harus ada lahan milik Pemkab. Untuk rencana pembangunan RSUD Pangandaran pihaknya akan melihat anggaran terlebih dahulu, apakah disiapkan dalam APBD atau belum karena detail enginering design untuk pembangunan RSUD belum ada,” kata Daud. Dirinya berharap tahun 2016 RSUD Pangandaran bisa segera dibangun untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sementara itu berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun tim Lawu News dilapangan, keinginan warga Kabupaten Pangandaran untuk bisa memiliki Perguruan Tinggi tampaknya mulai mendapatan titik terang. Setelah sebelumnya Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan menyatakan bahwa Universitas Padjajaran (Unpad) akan hadir di Kabupaten Pangandaran, kini angin segar itu datang dari Unpad itu sendiri. Ya, angin segar itu dilontarkan langsung oleh koordinator Program Studi (Prodi) Fisip Unpad Bandung, Entang Ade Muhtar saat menghadiri acara pengabdian kepada masyarakat tentang penataan organisasi kecamatan sesuai UU 23 tahun 2014 di Kabupaten Pangandaran oleh Tim PKM Departemen Administrasi publik di aula Setda Kabupaten Pangandaran, Selasa (12/1).
Acara tersebut dihadiri oleh 10 Camat yang ada di Kabupaten Pangandaran dan dibuka langsung oleh penjabat Bupati Pangandaran, Daud Achmad. Entang menegaskan, berdasarkan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa barat yang telah melakukan kajian-kajian secara mendetail, bahwa Unpad memang lebih cocok dengan Pangandaran. “Karena untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di tingkat lokal mengenai multidisiplin keilmuan, mulai dari kedokteran, pertanian, farmasi, termasuk ilmu sosial, hukum, politik dan komuikasi, dan tata ruang, banyak diperlukan di Pangandaran,” ujarnya.
Untuk itulah, kata dia, maka Unpad memang harus hadir di Kabupaten Pangandaran. Secara teknisnya tentu akan ada pembahasan lebih lanjut. “Memang sudah saatnya Kabupaten Pangandaran membutuhkan kehadiran Perguruan Tinggi,” katanya. Sementara terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM PKM Departemen Administrasi publik, Entang mengatakan, sebenarnya kegiatan ini merupakan suatu program kebijakan dari Rektor Unpad. “Nanti apa yang akan disampaikan dan sharing dengan pihak pemerintah Kecamatan dan Desa sesuai UU 23 tahun 2014 untuk menggali potensi yang ada. Dan selanjutnya kita mengeluarkan solusi yang terbaik dan terobosan-terobosan bagaimana nantinya program pembangunan di Kabupaten Pangandaran akan semakin baik,” ungkapnya.
Alasan kenapa memilih Kabupaten Pangandaran sebagai bahan program untuk pemberdayaan masyarakat, kata Entang, karena Pangandaran merupakan kabupaten baru yang tentunya akan membutuhkan perhatian yang lebih dari daerah-daerah lainnya. Sementara penjabat Bupati Sementara, Daud Achmad menyampaikan, sebenarnya Pangandaran sudah bukan DOB lagi, karena pemerintahannya sudah berjalan selama tiga tahun. “Artinya, Kabupaten Pangandaran sudah menjalankan roda pemerintahannya selama 3 tahun. Yang diperlukan sekarang yaitu semua komponen masyarakat bersama-sama lebih meningkatkan lagi kinerja untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya. (Mamay/Dian)
Namun sampai saat ini dirinya mengaku belum melakukan pembicaraan secara detail dengan pihak Unpad. “Mudah-mudahan tahun 2017 perguruan tinggi sudah mulai didirikan di Kabupaten Pangandaran,” ujarnya. Terkait soal lokasi pendirian perguruan tinggi, terserah dari Pemkab Pangandaran. Hanya lokasinya diupayakan yang strategis. Selain pendirian Perguruan Tinggi, pemerintah Provinsi Jawa Barat, tegas Aher, sudah menyiapkan bantuan sebesar Rp 50 miliar untuk pembangunan RSUD Pangandaran.
Aher menegaskan, Pemprov Jabar akan terus mendorong pembangunan RSUD Pangandaran, tinggal bagaimana upaya dari Pemkab Pangandaran untuk membangun RSUD tersebut salah satunya penyediaan lahannya. Pemkab Pangandaran dituntut untuk lebih berupaya untuk mewujudkan RSUD Pangandaran. “Kalau ada kehendak atau keinginan sendiri kan lebih bagus, harus berdiri sendiri nanti Provinsi membantu,” tuturnya. Perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap DOB Kabupaten Pangandaran sangat besar untuk pembangunan Kabupaten Pangandaran, tinggal bagaimana memanfaatkannya. “Hampir setiap tahun Pemprov Jawa Barat menggelontorkan bantuan ke Kabupaten Pangandaran,” kata Aher.
Menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan terkait pendirian Perguruan Tinggi di Kabupaten Pangandaran, penjabat Bupati Pangandaran, Daud Achmad mengatakan, soal lahan yang kosong di Pangandaran masih banyak dan luas. “Untuk lokasi ada dua alternatif yang ideal yaitu di Kecamatan Sidamulih dan di Kecamatan Parigi namun status lahannya belum bebas,” ucapnya.
Lanjut Daud, kalau Perguruan Tinggi (Unpad) jadi didirikan di Kabupaten Pangandaran, untuk pembebasan lahan dan bangunannya bersumber dari Provinsi Jawa Barat, Pemkab sifatnya hanya menbantu. Terkait minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, masyarakat Kabupaten Pangandaran sangat tinggi. Hanya karena jauh akhirnya banyak kuliah di Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya. “Saya lihat di Unpad, mahasiswa asal Kabupaten Pangandaran paling cuma 20-30 orang, kebanyakan masyarakat Kabupaten Pangandaran melanjutkan kuliah di Unigal Ciamis dan Unsil Tasikmalaya, jadi kalau di Kabupaten Pangandaran sudah ada Perguruan Tinggi, pasti masyarakat akan memilih yang dekat dulu,” ujarnya. Untuk mendirikan perguruan tinggi, kata Daud, dibutuhkan lahan seluas 30 hektare.
Untuk pengadaan RSUD di Kabupaten Pangandaran, tegas Daud, Pemkab Pangandaran sudah menyiapakan lahan di daerah Desa Pananjung. Lahan yang sudah disiapkan oleh Pemkab Pangandaran seluar 10 hektare. “Kalau untuk pembangunan rumah sakit paling 5 hektare yang digunakan dan semuanya sudah milik Pemkab Pangandaran. Untuk pembangunan RSUD Pangandaran sebagian ada bantuan keuangan dari Provinsi, tetapi untuk mendapatkan bankeu tersebut harus ada lahan milik Pemkab. Untuk rencana pembangunan RSUD Pangandaran pihaknya akan melihat anggaran terlebih dahulu, apakah disiapkan dalam APBD atau belum karena detail enginering design untuk pembangunan RSUD belum ada,” kata Daud. Dirinya berharap tahun 2016 RSUD Pangandaran bisa segera dibangun untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sementara itu berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun tim Lawu News dilapangan, keinginan warga Kabupaten Pangandaran untuk bisa memiliki Perguruan Tinggi tampaknya mulai mendapatan titik terang. Setelah sebelumnya Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan menyatakan bahwa Universitas Padjajaran (Unpad) akan hadir di Kabupaten Pangandaran, kini angin segar itu datang dari Unpad itu sendiri. Ya, angin segar itu dilontarkan langsung oleh koordinator Program Studi (Prodi) Fisip Unpad Bandung, Entang Ade Muhtar saat menghadiri acara pengabdian kepada masyarakat tentang penataan organisasi kecamatan sesuai UU 23 tahun 2014 di Kabupaten Pangandaran oleh Tim PKM Departemen Administrasi publik di aula Setda Kabupaten Pangandaran, Selasa (12/1).
Acara tersebut dihadiri oleh 10 Camat yang ada di Kabupaten Pangandaran dan dibuka langsung oleh penjabat Bupati Pangandaran, Daud Achmad. Entang menegaskan, berdasarkan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa barat yang telah melakukan kajian-kajian secara mendetail, bahwa Unpad memang lebih cocok dengan Pangandaran. “Karena untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di tingkat lokal mengenai multidisiplin keilmuan, mulai dari kedokteran, pertanian, farmasi, termasuk ilmu sosial, hukum, politik dan komuikasi, dan tata ruang, banyak diperlukan di Pangandaran,” ujarnya.
Untuk itulah, kata dia, maka Unpad memang harus hadir di Kabupaten Pangandaran. Secara teknisnya tentu akan ada pembahasan lebih lanjut. “Memang sudah saatnya Kabupaten Pangandaran membutuhkan kehadiran Perguruan Tinggi,” katanya. Sementara terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Tim PKM PKM Departemen Administrasi publik, Entang mengatakan, sebenarnya kegiatan ini merupakan suatu program kebijakan dari Rektor Unpad. “Nanti apa yang akan disampaikan dan sharing dengan pihak pemerintah Kecamatan dan Desa sesuai UU 23 tahun 2014 untuk menggali potensi yang ada. Dan selanjutnya kita mengeluarkan solusi yang terbaik dan terobosan-terobosan bagaimana nantinya program pembangunan di Kabupaten Pangandaran akan semakin baik,” ungkapnya.
Alasan kenapa memilih Kabupaten Pangandaran sebagai bahan program untuk pemberdayaan masyarakat, kata Entang, karena Pangandaran merupakan kabupaten baru yang tentunya akan membutuhkan perhatian yang lebih dari daerah-daerah lainnya. Sementara penjabat Bupati Sementara, Daud Achmad menyampaikan, sebenarnya Pangandaran sudah bukan DOB lagi, karena pemerintahannya sudah berjalan selama tiga tahun. “Artinya, Kabupaten Pangandaran sudah menjalankan roda pemerintahannya selama 3 tahun. Yang diperlukan sekarang yaitu semua komponen masyarakat bersama-sama lebih meningkatkan lagi kinerja untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya. (Mamay/Dian)
Posting Komentar