CIREBON (LawuPost) Insan pendidik cenderung berkutat sendiri dalam mengatasi kelemahan keprofesiannya sebagai tenaga pendidik. Belum terjalin koordinasi yang erat dan sistematis antara para pihak yang terkait dengan pengembangan keprofesian guru. Berbagai pihak yang berwenang, kompeten, dan bertanggung jawab pada peningkatan profesionalitas guru masih bekerja sendiri-sendiri. Setiap pihak asyik sendiri menyelenggarakan berbagai model pendidikan dan pelatihan guru, sehingga satu sama lain cenderung tidak singkron.
Erna Irnawati, koordinator USAID PRIORITAS Jawa Barat, mengungkapkan hal itu pada lokakarya perencanaan strategis pengembangan keprofesian berkelanjutan guru (PKB) di Hotel Parta Jasa, Cirebon (11/2). Lokakarya diikuti oleh para pihak pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Cirebon, yang terkait langsung dengan peningkatan kualitas dan kapasitas guru. Peserta lokakarya meliputi para perwakilan dinas pendidikan, kementerian agama, Bappeda, perguruan tinggi, dewan pendidikan, PGRI, UPT Kecamatan, kepala sekolah, pengawas pendidikan, dan perwakilan guru. Empat puluh unit pelaksana teknis (UPT) tingkat kecamatan dan tiga lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), yakni UPI, Unswagati, dan Universitas Muhammadiyah Cirebon, hadir pada kesempatan ini.
Lebih jauh Erna menyatakan, koordinasi antara pemerintah daerah, LPTK, PGRI, Dewan Pendidikan, dan sekolah merupakan sebuah keniscayaan untuk menyelenggarakan model pelatihan guru yang efektif. Kolaborasi para pihak ini memungkinkan pelatihan guru menjadi sangat efektif karena ia berbasis teoretik dan praktik sekaligus. Pihak LPTK menawarkan model-model pelatihan berbasis akademik, pihak sekolah menggambarkan pelatihan macam apa yang dibutuhkan oleh guru dan sekolah, pihak PGRI/KKG/MGMP menunjukkan apa yang sedang mereka lakukan terkait dengan pengembangan keprofesian guru, dan pihak pemerintah daerah memberikan peta program dan anggaran pengembangan keprofesian guru di daerah. “Dengan demikian, pengembangan keprofesian guru itu menjadi terintegrasi, terkoordinasi, dan tentunya berkelanjutan,” pungkas Erna.
Asdullah, Kepala Dinas Pendidikan, mengungkapkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk terus mengupayakan peningkatan keprofesian guru sebagai unsur penting proses pendidikan. Pihaknya mengaku terus meningkatkan kinerja guru dengan memperhatikan guru dalam hal pengalaman mengajar, beban mengajar, kesejahteraan, disiplin, kreativitas, kepemimpinan belajar, dan keteladanan. Asdullah ungkap, di Cirebon ada tiga belas ribu siswa sekolah dasar yang masih belum melek huruf. Ia memerintahkan para kepala UPT untuk memanfaatkan program USAID guna memimpin perubahan di tingkat sekolah. “Mari kita lakukan perubahan, dengan memperbaiki kualitas dan kapasitas guru, agar bisa mencetak anak-anak yang gemar membaca dan berprestasi,” ajaknya pada segenap pemangku kepentingan pendidikan yang hadir. Asdullah juga menyatakan, segenap pemangku kepentingan akan duduk bersama untuk mebicarakan peraturan bupati tentang PKB.
Erna Irnawati, koordinator USAID PRIORITAS Jawa Barat, mengungkapkan hal itu pada lokakarya perencanaan strategis pengembangan keprofesian berkelanjutan guru (PKB) di Hotel Parta Jasa, Cirebon (11/2). Lokakarya diikuti oleh para pihak pemangku kepentingan pendidikan di Kabupaten Cirebon, yang terkait langsung dengan peningkatan kualitas dan kapasitas guru. Peserta lokakarya meliputi para perwakilan dinas pendidikan, kementerian agama, Bappeda, perguruan tinggi, dewan pendidikan, PGRI, UPT Kecamatan, kepala sekolah, pengawas pendidikan, dan perwakilan guru. Empat puluh unit pelaksana teknis (UPT) tingkat kecamatan dan tiga lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), yakni UPI, Unswagati, dan Universitas Muhammadiyah Cirebon, hadir pada kesempatan ini.
Lebih jauh Erna menyatakan, koordinasi antara pemerintah daerah, LPTK, PGRI, Dewan Pendidikan, dan sekolah merupakan sebuah keniscayaan untuk menyelenggarakan model pelatihan guru yang efektif. Kolaborasi para pihak ini memungkinkan pelatihan guru menjadi sangat efektif karena ia berbasis teoretik dan praktik sekaligus. Pihak LPTK menawarkan model-model pelatihan berbasis akademik, pihak sekolah menggambarkan pelatihan macam apa yang dibutuhkan oleh guru dan sekolah, pihak PGRI/KKG/MGMP menunjukkan apa yang sedang mereka lakukan terkait dengan pengembangan keprofesian guru, dan pihak pemerintah daerah memberikan peta program dan anggaran pengembangan keprofesian guru di daerah. “Dengan demikian, pengembangan keprofesian guru itu menjadi terintegrasi, terkoordinasi, dan tentunya berkelanjutan,” pungkas Erna.
Asdullah, Kepala Dinas Pendidikan, mengungkapkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Cirebon untuk terus mengupayakan peningkatan keprofesian guru sebagai unsur penting proses pendidikan. Pihaknya mengaku terus meningkatkan kinerja guru dengan memperhatikan guru dalam hal pengalaman mengajar, beban mengajar, kesejahteraan, disiplin, kreativitas, kepemimpinan belajar, dan keteladanan. Asdullah ungkap, di Cirebon ada tiga belas ribu siswa sekolah dasar yang masih belum melek huruf. Ia memerintahkan para kepala UPT untuk memanfaatkan program USAID guna memimpin perubahan di tingkat sekolah. “Mari kita lakukan perubahan, dengan memperbaiki kualitas dan kapasitas guru, agar bisa mencetak anak-anak yang gemar membaca dan berprestasi,” ajaknya pada segenap pemangku kepentingan pendidikan yang hadir. Asdullah juga menyatakan, segenap pemangku kepentingan akan duduk bersama untuk mebicarakan peraturan bupati tentang PKB.
Hadir pada lokakarya, Dekan FKIP Unswagati Prof. Rozak, sebut Korea alami kemajuan pesat dampak dari kemajuan pendidikan. Rozak yakin, kualitas negara bergantung pada kualitas pendidikan dan kualitas pendidikan bergantung pada kualitas guru. Guru, kata Rozak, harus diasuh oleh para pejabat dan pemerintah berkewajiban menyediakan peluang bagi guru untuk bisa berkembang secara profesional. “Pemerintah harus sediakan regulasi yang jelas agar guru bisa ikuti regulasi dengan baik tanpa kelsulitan. Tahapan dan persyaratan administratif karir guru juga harus jelas agar tidak ada kepalsuan untuk menyiasati regulasi,” desaknya. Rozak juga sebut, tantangan guru sekarang begitu berat dalam mendidik anak yang sudah menjadi korban terpaan teknologi informasi dan komunikasi. Ia desak pemerintah untuk aktif membantu guru menghadapi tantangan itu. Guru perlu dibiarkan lebih fokus pada proses pembelajaran yang baik dan tidak terlampau dibebani oleh persyaratan teknis-administratif yang memberatkan. “RPP itu, misalnya, cukup satu halaman,” tutur Rozak. Pihak LPTK, ucap Rozak menyahuti saran Erna Irnawati di atas, siap membantu guru dalam mengembangkan keprofesian diri, termasuk mendorong keterampilan guru menulis untuk publikasi ilmiah.
Sepanjang lokakarya, para pejabat dinas pendidikan, Bappeda, dewan pendidikan, PGRI, pengawas, dosen, dan guru duduk bersama para kepala UPT merancang desain dan program pelatihan guru di tingkat kecamatan. Setiap kecamatan menyusun rencana diseminasi paket-paket pelatihan model USAID PRIORITAS guna menyediakan ruang bagi para guru untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui pendekatan in-on-in, yakni pelatihan di ruang pelatihan, lalu praktik di ruang kelas di sekolah dengan pendampingan intensif, dan telaah praktik di forum KKG/MGMP berupa coaching. Lokakarya berakhir dengan menganggarkan 3,5 M bersumber dari BOS, APBD, dan CSR untuk melatih 12.000 orang guru SD dan 3.000 orang guru SMP.
Agung Gumilang, Kabid Sosbud Bappeda, menuturkan, saat USAID masuk tahun 2012, IPM Cirebon hanya 69 dan tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 72. “Saya sangat mengaperesiasi kegiatan USAID dalam meningkatkan profesionalisme guru,” kata Agung yang kemudian menyatakan komitmennya untuk mendukung dari sisi anggaran rencana UPT mendiseminasikan program USAID PRIORITAS. “Kami ingin para guru mencetak anak-anak Cirebon yang cerdas, mandiri, sehat, unggul, dan beretika sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah,” pungkasnya. [DS]
Posting Komentar