Puspen TNI (LawuPost) Memperingati Hari Antikorupsi sedunia Tahun 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan acara Expo Festival Antikorupsi Tahun 2015 pada tanggal 10 - 11 Desember 2015, bertempat di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung dan telah dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang 
Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut B. Panjaitan mewakili Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, Kamis (10/12/2015).
Dalam sambutan Presiden RI yang
dibacakan oleh Menkopolhukam, Luhut B. Panjaitan, menekankan pada pentingnya tindakan pencegahan selain penegakan hukum yakni dengan membangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Karena sistem yang baik itu akan efektif untuk mencegah peluang terjadinya korupsi. Untuk itu, pemerintah 
melakukan langkah percepatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan perijinan.
“Mekanisme kerja birokrasi, harus diarahkan ke pemerintahan elektronik atau E-Government mulai dari cash flow management system, pajak on-line, e-budgeting, e-purchasing system, E-catalog dan
pemanfaatan whistleblowing system serta banyak lagi yang lain. Banyak pekerjaan dalam birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi birokrasi, ” ujar Joko Widodo.
Sementara itu, Ketua Sementara KPK, Taufiequrachman Ruki dalam sambutannya menyampaikan bahwa, KPK mengajak seluruh
komponen bangsa bersinergi dan bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, bebas dari korupsi. “Kami sadar bahwa KPK tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas korupsi, KPK perlu sinergi dan kerja sama dengan seluruh komponen bangsa untuk mensukseskan pekerjaan besar, mewujudkan peradaban baru Indonesia, mewujudkan cita-cita kemerdekaan menjadi bangsa yang unggul dan terhormat dalam pergaulan dunia”, paparnya.
Lebih lanjut Taufiequrachman Ruki mengatakan, sebagai perwujudan amanat UU No. 30 tahun 2002, upaya pencegahan korupsi diimplementasikan untuk menyasar tiga aspek, yaitu manusia, budaya dan sistem. Aspek manusia/ individu dan budaya ditangani dengan pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi. Sistem yang merupakan aspek yang paling penting, diperbaiki sebagai upaya memperbaiki kebijakan, aturan dan/atau prosedur yang dianggap berpotensi korupsi. Perbaikan sistem dilakukan baik kepada suatu subsistem dalam setiap Kementrian/Lembaga ataupun pada sistem nasional.
Turut hadir dalam pembukaan Expo Festival Antikorupsi Tahun 2015, diantaranya Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Irjen TNI Letjen TNI Syafril Mahyudin dan Ketua DPD RI Irman Gusman.
Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Czi Berlin G. S.Sos., M.M
Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut B. Panjaitan mewakili Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, Kamis (10/12/2015).Dalam sambutan Presiden RI yang
dibacakan oleh Menkopolhukam, Luhut B. Panjaitan, menekankan pada pentingnya tindakan pencegahan selain penegakan hukum yakni dengan membangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Karena sistem yang baik itu akan efektif untuk mencegah peluang terjadinya korupsi. Untuk itu, pemerintah 
melakukan langkah percepatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan perijinan.“Mekanisme kerja birokrasi, harus diarahkan ke pemerintahan elektronik atau E-Government mulai dari cash flow management system, pajak on-line, e-budgeting, e-purchasing system, E-catalog dan
pemanfaatan whistleblowing system serta banyak lagi yang lain. Banyak pekerjaan dalam birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi birokrasi, ” ujar Joko Widodo.Sementara itu, Ketua Sementara KPK, Taufiequrachman Ruki dalam sambutannya menyampaikan bahwa, KPK mengajak seluruh
komponen bangsa bersinergi dan bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, bebas dari korupsi. “Kami sadar bahwa KPK tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas korupsi, KPK perlu sinergi dan kerja sama dengan seluruh komponen bangsa untuk mensukseskan pekerjaan besar, mewujudkan peradaban baru Indonesia, mewujudkan cita-cita kemerdekaan menjadi bangsa yang unggul dan terhormat dalam pergaulan dunia”, paparnya.Lebih lanjut Taufiequrachman Ruki mengatakan, sebagai perwujudan amanat UU No. 30 tahun 2002, upaya pencegahan korupsi diimplementasikan untuk menyasar tiga aspek, yaitu manusia, budaya dan sistem. Aspek manusia/ individu dan budaya ditangani dengan pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi. Sistem yang merupakan aspek yang paling penting, diperbaiki sebagai upaya memperbaiki kebijakan, aturan dan/atau prosedur yang dianggap berpotensi korupsi. Perbaikan sistem dilakukan baik kepada suatu subsistem dalam setiap Kementrian/Lembaga ataupun pada sistem nasional.
Turut hadir dalam pembukaan Expo Festival Antikorupsi Tahun 2015, diantaranya Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Irjen TNI Letjen TNI Syafril Mahyudin dan Ketua DPD RI Irman Gusman.
Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Czi Berlin G. S.Sos., M.M
Posting Komentar