Banjar (LawuPost) Sejumlah atlet dan pelatih cabang olahraga peraih medali di ajang Porda di Bekasi tahun 2014 lalu, mengamuk di ruang rapat DPRD. Salah seorang diantaranya tampak kesurupan. Dua orang atlit terlihat menendang meja dan membanting makanan. Keduanya juga menghardik beberapa wartawan yang berusaha mengambil gambar. Aksi emosional ini terjadi seusai mereka mengikuti rapat dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, pengurus Koni dengan difasilitasi oleh DPRD Kota Banjar.
Para pelatih dan atlet ini intinya ingin menagih sejumlah dana atas komitmen yang mereka buat dengan Koni Kota Banjar. Komitmen tersebut berisi perjanjian antara mereka dengan Koni atau Pemkot Banjar, terkait persiapan Porda 12 yang digelar di Bekasi tahun 2014 silam. Dalam kesepakatan itu Pemkot harus menanggung semua beban pengeluaran pembinaan, pelatihan dan sebagainya, termasuk uang reward atas prestasi yang diraih. “Menurut hitungan kami uang yang belum dibayarkan Pemkot atau Koni Banjar kepada kami nilainya Rp 1,9 miliar,“ kata Dadi konsultan yang mengkoordinir atlet-atlet tersebut.
Pelaksanaan Porda pun dihelat. Komitmen itu membuahkan 5 medali emas, 7 medali perak dan 6 medali perunggu. Namun rupanya komitmen tersebut tak ditepati oleh Koni atau Pemkot Banjar. “Uang pembinaan dan hal-hal yang sebelumnya disepakati ternyata tak ditepati. Walaupun ada yang sudah dibayarkan itu hanya sebagian kecilnya,“ kata Dadi. Untuk menutup beban itu, Dadi mengaku dirinya harus merogoh kocek sendiri.Dia mengaku habis-habisan membiayai kebutuhan tersebut, bahkan dia terpaksa menjual mobil pribadi dan harta benda pribadinya. Berulang kali dia berusaha menagih janji atas komitmen tersebut. namun hasilnya selalu nihil. “Pada Agustus lalu sempat dijanjikan akan ada pembayaran pada tanggal 30 Oktober, tapi nyatanya hingga kini tak kunjung diberikan,“ katanya.
Atas kenyataan tersebut, sejumlah atlet dan pelatih mulai tampak emosi. Mereka meluapkan kekecewaan dengan berbicara nada tinggi, bahkan aksi gebrak meja terjadi. Intinnya mereka rak mau tahu mengenai masalah prosedur dan mekanisme mereka tetap menuntut segera dibayar. Mereka juga memaparkan mengenai perjuangan yang harus mereka lakukan untuk meraih medali tersebut. “Sehari sebelum berangkat ke Bandung, kami tidak diberi uang. Sempat berpikir untuk membatalkan, tapi karena menghormati Pak Dadi, akhirnya kami berangkat dengan uang seadanya,“ kata Handri pelatih loncat indah.
Melihat situasi deadlock tanpa solusi dan situasi mulai memanas, pimpinan rapat Ir. Soedrajat Argadireja akhirnya memutuskan untuk menyudahi pertemuan itu. Kegaduhan mulai terjadi ketika salah seorang perwakilan pelatih tiba-tiba berteriak-teriak histeris, seperti orang kesurupan. Dia kemudian dibantu oleh teman-temannya. Keributan baru terjadi saat atlet gulat mengamuk melihat wartawan mengabadikan kejadian itu. Dia menghardik, menendang meja dan membanting makanan. Peserta rapat langsung berhamburan keluar disusul pegawai DPRD yang berdatangan melihat keadaan. Lebih dari 20 menit, kesurupan yang dialami orang tersebut tak kunjung usai.
Para pelatih dan atlet ini intinya ingin menagih sejumlah dana atas komitmen yang mereka buat dengan Koni Kota Banjar. Komitmen tersebut berisi perjanjian antara mereka dengan Koni atau Pemkot Banjar, terkait persiapan Porda 12 yang digelar di Bekasi tahun 2014 silam. Dalam kesepakatan itu Pemkot harus menanggung semua beban pengeluaran pembinaan, pelatihan dan sebagainya, termasuk uang reward atas prestasi yang diraih. “Menurut hitungan kami uang yang belum dibayarkan Pemkot atau Koni Banjar kepada kami nilainya Rp 1,9 miliar,“ kata Dadi konsultan yang mengkoordinir atlet-atlet tersebut.
Pelaksanaan Porda pun dihelat. Komitmen itu membuahkan 5 medali emas, 7 medali perak dan 6 medali perunggu. Namun rupanya komitmen tersebut tak ditepati oleh Koni atau Pemkot Banjar. “Uang pembinaan dan hal-hal yang sebelumnya disepakati ternyata tak ditepati. Walaupun ada yang sudah dibayarkan itu hanya sebagian kecilnya,“ kata Dadi. Untuk menutup beban itu, Dadi mengaku dirinya harus merogoh kocek sendiri.Dia mengaku habis-habisan membiayai kebutuhan tersebut, bahkan dia terpaksa menjual mobil pribadi dan harta benda pribadinya. Berulang kali dia berusaha menagih janji atas komitmen tersebut. namun hasilnya selalu nihil. “Pada Agustus lalu sempat dijanjikan akan ada pembayaran pada tanggal 30 Oktober, tapi nyatanya hingga kini tak kunjung diberikan,“ katanya.
Atas kenyataan tersebut, sejumlah atlet dan pelatih mulai tampak emosi. Mereka meluapkan kekecewaan dengan berbicara nada tinggi, bahkan aksi gebrak meja terjadi. Intinnya mereka rak mau tahu mengenai masalah prosedur dan mekanisme mereka tetap menuntut segera dibayar. Mereka juga memaparkan mengenai perjuangan yang harus mereka lakukan untuk meraih medali tersebut. “Sehari sebelum berangkat ke Bandung, kami tidak diberi uang. Sempat berpikir untuk membatalkan, tapi karena menghormati Pak Dadi, akhirnya kami berangkat dengan uang seadanya,“ kata Handri pelatih loncat indah.
Melihat situasi deadlock tanpa solusi dan situasi mulai memanas, pimpinan rapat Ir. Soedrajat Argadireja akhirnya memutuskan untuk menyudahi pertemuan itu. Kegaduhan mulai terjadi ketika salah seorang perwakilan pelatih tiba-tiba berteriak-teriak histeris, seperti orang kesurupan. Dia kemudian dibantu oleh teman-temannya. Keributan baru terjadi saat atlet gulat mengamuk melihat wartawan mengabadikan kejadian itu. Dia menghardik, menendang meja dan membanting makanan. Peserta rapat langsung berhamburan keluar disusul pegawai DPRD yang berdatangan melihat keadaan. Lebih dari 20 menit, kesurupan yang dialami orang tersebut tak kunjung usai.
Kondisi Koni
Sementara itu dari data yang berhasil dihimpun tim Lawu News, saat ini Pemerintah Kota Banjar sendiri sudah melakukan upaya untuk menutup utang tersebut. Pada APBD perubahan 2015 ini, ada alokasi anggaran sebesar Rp 900 juta di Disdikpora untuk memberikan reward kepada atlet-atlet berprestasi tersebut. “Sebetulnya sedang kami tempuh upaya pencairan reward tersebut. Bahkan Wali Kota juga sudah mengeluarkan surat keputusan sebagai payung hukum pemberian uang reward tersebut,“ kata Kadisdikpora Kota Banjar, Dahlan, SH. Namun masalahnya, pihak Koni sampai saat ini belum bisa memberikan persyaratan adminitrasi untuk pemberian reward dalam bentuk hibah.
Koni diminta oleh Disdik untuk menyiapkan berkas-berkas untuk memenuhi prosedur pencairan, seperti surat keterangan dari Komite pertandingan, proposal permohonan dari Cabor dan surat-surat lainnya. Masalah semakin pelik ketika pihak Koni ternyata menyatakan tak sanggup memenuhi persyaratan tersebut. Hal itu tiada lain karena kepengurusan Koni Banjar saat ini sudah amburadul. “Koni Banjar saat ini sudah ditinggalkan oleh pengurus-pengurus intinya mulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara sampai 2 orang wakil ketuanya sudah mengundurkan diri.
Kepengurusan Koni Banjar saat ini hanya menyisakan ketua bidang kesekretariatan yakni Muhdir. Parahnya lagi saat pelaksanaan Porda tersebut, Muhdir tidak dilibatkan atau tidak dimasukan dalam kontingen Porda. “Saya tidak sanggup memenuhi administrasi tersebut, karena kewenangan saya terbatas,“ kata Muhdir. Dia juga mengaku tak berani jika harus membuat surat-surat fiktif atau membuat surat dengan tanggal yang dibuat tempo lalu. “Kalau keperluan administrasi yang sesuai dengan aturan dan sesuai kapasitas saya, sudah saya penuhi,“ kata Muhdir. Opsi agar Koni melakukan pembenahan pengurus terlebih dahulu juga dipandang tak efektif karena memakan waktu lama.
Sejumlah anggota DPRD yang menghadiri rapat tersebut mendorong agar Pemkot Banjar dan Koni bisa menyelesaikan masalah tersebut. Meski sejumlah anggota DPRD memberikan warning agar proses pencairan anggaran Rp 900 juta itu harus sesuai aturan. “Kalau untuk memberikan reward atas prestasi atau perolehan medali, tidak masalah karena masih diperbolehkan. Namun kalau untuk mengganti biaya kegiatan yang sudah dilaksanakan itu harus diwaspadai. Jangan sampai menimbulkan masalah, karena prinsip APBD itu untuk membiayai kegiatan ditahun berjalan,“ kata Bambang Parayogi dari fraksi PAN. (mamay/dian/tika)
Sementara itu dari data yang berhasil dihimpun tim Lawu News, saat ini Pemerintah Kota Banjar sendiri sudah melakukan upaya untuk menutup utang tersebut. Pada APBD perubahan 2015 ini, ada alokasi anggaran sebesar Rp 900 juta di Disdikpora untuk memberikan reward kepada atlet-atlet berprestasi tersebut. “Sebetulnya sedang kami tempuh upaya pencairan reward tersebut. Bahkan Wali Kota juga sudah mengeluarkan surat keputusan sebagai payung hukum pemberian uang reward tersebut,“ kata Kadisdikpora Kota Banjar, Dahlan, SH. Namun masalahnya, pihak Koni sampai saat ini belum bisa memberikan persyaratan adminitrasi untuk pemberian reward dalam bentuk hibah.
Koni diminta oleh Disdik untuk menyiapkan berkas-berkas untuk memenuhi prosedur pencairan, seperti surat keterangan dari Komite pertandingan, proposal permohonan dari Cabor dan surat-surat lainnya. Masalah semakin pelik ketika pihak Koni ternyata menyatakan tak sanggup memenuhi persyaratan tersebut. Hal itu tiada lain karena kepengurusan Koni Banjar saat ini sudah amburadul. “Koni Banjar saat ini sudah ditinggalkan oleh pengurus-pengurus intinya mulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara sampai 2 orang wakil ketuanya sudah mengundurkan diri.
Kepengurusan Koni Banjar saat ini hanya menyisakan ketua bidang kesekretariatan yakni Muhdir. Parahnya lagi saat pelaksanaan Porda tersebut, Muhdir tidak dilibatkan atau tidak dimasukan dalam kontingen Porda. “Saya tidak sanggup memenuhi administrasi tersebut, karena kewenangan saya terbatas,“ kata Muhdir. Dia juga mengaku tak berani jika harus membuat surat-surat fiktif atau membuat surat dengan tanggal yang dibuat tempo lalu. “Kalau keperluan administrasi yang sesuai dengan aturan dan sesuai kapasitas saya, sudah saya penuhi,“ kata Muhdir. Opsi agar Koni melakukan pembenahan pengurus terlebih dahulu juga dipandang tak efektif karena memakan waktu lama.
Sejumlah anggota DPRD yang menghadiri rapat tersebut mendorong agar Pemkot Banjar dan Koni bisa menyelesaikan masalah tersebut. Meski sejumlah anggota DPRD memberikan warning agar proses pencairan anggaran Rp 900 juta itu harus sesuai aturan. “Kalau untuk memberikan reward atas prestasi atau perolehan medali, tidak masalah karena masih diperbolehkan. Namun kalau untuk mengganti biaya kegiatan yang sudah dilaksanakan itu harus diwaspadai. Jangan sampai menimbulkan masalah, karena prinsip APBD itu untuk membiayai kegiatan ditahun berjalan,“ kata Bambang Parayogi dari fraksi PAN. (mamay/dian/tika)
Posting Komentar