Bantaeng (LawuPost) Hasil penilaian guru dengan menggunakan UKG (Uji Kompetensi Guru) dan PKG (Penilaian Kinerja Guru) selama ini tidak sinkron. Nilai UKG yang ujiannya dilaksanakan baik online maupun offline secara nasional memperlihatkan kompetensi guru sangat rendah. Nilai UKG tahun 2014 menunjukkan rata-rata nilai kompetensi guru cuma 47 dari nilai maksimal 100 atau berada dibawah angka 50. Namun, nilai ini berbanding terbalik dan tidak sinkron dengan nilai PKG (Penilaian Kinerja guru) pada tahun yang sama, yaitu baik dan amat baik. 
“Padahal seharusnya kedua setara. Kalau nilai UKGnya tidak baik, pastilah nilai PKGnya juga demikian, karena kinerja guru mencerminkan kompetensi guru,” ujar Fadiah Mahmud, spesialis pengembangan sekolah USAID 
PRIORITAS Sulsel disela-sela pelatihan Penilaian Kinerja Guru di Bantaeng baru-baru ini.
“Salah satu sebab hasil Penilaian Kinerja Guru ini selalu baik dan amat baik karena penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah tidak berdasarkan fakta-fakta di kelas berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan pemerintah, lebih banyak berdasarkan asumsi,” ujar Fadiah Mahmud, spesialis pengembangan sekolah USAID PRIORITAS Sulsel.
Menurut Fadiah, dia bahkan mendengar penilaian kinerja guru kadang-kadang diserahkan kepala sekolah ke operator sekolah. “Jadi menilainya tanpa melihat kinerja guru di kelas, kasih skor dan langsung input ke komputer,” ujarnya.
Padahal penilaian kinerja guru sangat penting. “Hasil Penilaian Kinerja Guru sebenarnya bukan sebagai bahan untuk peningkatan golongan, tetapi untuk peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Dengan penilaian tersebut bisa diketahui kelemahan guru, baik di metode mengajar, penguasaan materi dan pengelolaan kelas,” ujarnya.
Apabila kepala sekolah tidak menguasi cara menilai gurunya, maka yang jadi korban sebenarnya adalah anak didik. “Jelas anak didik dan masa depannya yang dikorbankan, karena metode mengajar guru tidak pernah mendapatkan evaluasi apakah berhasil membuat anak mencerap pembelajaran dengan efektif atau tidak,” ujarnya menambahkan.
Hasil Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) secara nasional tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud pertengahan 2015 menunjukkan dimensi yang paling rendah terletak pada nilai supervisi yaitu 36,45. “Hal ini secara gamblang memperlihatkan supervisi mereka dalam bentuk penilaian kinerja guru juga lemah,” ujar Fadiah Mahmud.
Sebelumnya, Jamaruddin, Provincial Coordinator USAID PRIORITAS Sulsel mengungkapkan tiga hal penyebab kepala sekolah lemah dalam melakukan PKG. Pertama, pemahaman terhadap instrumen penilaian tidak tuntas. Sebagaian besar belum mengetahui bagaimana format indikator-indikator penilaian dioperasionalkan dalam penilaian yang mereka lakukan. “Sehingga kalau ada lima orang kepala sekolah menilai satu guru yang sama, bisa jadi ada lima nilai keluar yang berbeda,” Kedua, waktu penilaian yang tidak kontinyu, harusnya tiap saat baik secara formal maupun informal. Dan ketiga tidak komprehensif, “Harusnya bukan pengamatan saja, kepala sekolah secara langsung perlu melakukan wawancara dengan siswa dan melakukan studi dokumen dengan memeriksa rpp, media dan lembar kerja siswa,” ujarnya.
Menurut Fadiah, agar hasil penilaian PKG ke depan bisa lebih objektif dan lebih sinkron dengan UKG, pemerintah perlu melaksanakan program peningkatan kapasitas secara praktis dan komprehensif untuk pengawas dan kepala sekolah dalam melakukan PKG. Yang kedua, pemerintah perlu mendorong forum pertemuan kepala sekolah yaitu KKKS dan MKKS menjadi forum kajian dan diskusi tentang instrumen-instrumen dan indikator PKG. Pada wadah itu, para kepala sekolah bisa saling belajar dan menyamakan persepsi tentang indikator-indikator PKG ketika dieksekusi di lapangan. “Pelatihan yang kita lakukan hanya menyentuh sebagian saja kepala sekolah dan pengawas,” ujarnya.
Pelatihan Penilaian Kinerja Guru yang diselenggarakan USAID PRIORITAS di Bantaeng diikuti oleh 300 peserta. Para peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan pengawas dari seluruh kecamatan Bantaeng merasa sangat puas dengan pelatihan tersebut. “Pelatihan ini sangat sesuai dengan kebutuhan kami. Sekarang kami bisa menilai kinerja guru dengan baik berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di kelas,” ujar Adam, SPd, Kepala Sekolah Katimburang Desa Labbo Tompobulu Bantaeng. (red)
“Padahal seharusnya kedua setara. Kalau nilai UKGnya tidak baik, pastilah nilai PKGnya juga demikian, karena kinerja guru mencerminkan kompetensi guru,” ujar Fadiah Mahmud, spesialis pengembangan sekolah USAID 
PRIORITAS Sulsel disela-sela pelatihan Penilaian Kinerja Guru di Bantaeng baru-baru ini. “Salah satu sebab hasil Penilaian Kinerja Guru ini selalu baik dan amat baik karena penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah tidak berdasarkan fakta-fakta di kelas berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan pemerintah, lebih banyak berdasarkan asumsi,” ujar Fadiah Mahmud, spesialis pengembangan sekolah USAID PRIORITAS Sulsel.
Menurut Fadiah, dia bahkan mendengar penilaian kinerja guru kadang-kadang diserahkan kepala sekolah ke operator sekolah. “Jadi menilainya tanpa melihat kinerja guru di kelas, kasih skor dan langsung input ke komputer,” ujarnya.
Padahal penilaian kinerja guru sangat penting. “Hasil Penilaian Kinerja Guru sebenarnya bukan sebagai bahan untuk peningkatan golongan, tetapi untuk peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Dengan penilaian tersebut bisa diketahui kelemahan guru, baik di metode mengajar, penguasaan materi dan pengelolaan kelas,” ujarnya.
Apabila kepala sekolah tidak menguasi cara menilai gurunya, maka yang jadi korban sebenarnya adalah anak didik. “Jelas anak didik dan masa depannya yang dikorbankan, karena metode mengajar guru tidak pernah mendapatkan evaluasi apakah berhasil membuat anak mencerap pembelajaran dengan efektif atau tidak,” ujarnya menambahkan.
Hasil Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) secara nasional tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud pertengahan 2015 menunjukkan dimensi yang paling rendah terletak pada nilai supervisi yaitu 36,45. “Hal ini secara gamblang memperlihatkan supervisi mereka dalam bentuk penilaian kinerja guru juga lemah,” ujar Fadiah Mahmud.
Sebelumnya, Jamaruddin, Provincial Coordinator USAID PRIORITAS Sulsel mengungkapkan tiga hal penyebab kepala sekolah lemah dalam melakukan PKG. Pertama, pemahaman terhadap instrumen penilaian tidak tuntas. Sebagaian besar belum mengetahui bagaimana format indikator-indikator penilaian dioperasionalkan dalam penilaian yang mereka lakukan. “Sehingga kalau ada lima orang kepala sekolah menilai satu guru yang sama, bisa jadi ada lima nilai keluar yang berbeda,” Kedua, waktu penilaian yang tidak kontinyu, harusnya tiap saat baik secara formal maupun informal. Dan ketiga tidak komprehensif, “Harusnya bukan pengamatan saja, kepala sekolah secara langsung perlu melakukan wawancara dengan siswa dan melakukan studi dokumen dengan memeriksa rpp, media dan lembar kerja siswa,” ujarnya.
Menurut Fadiah, agar hasil penilaian PKG ke depan bisa lebih objektif dan lebih sinkron dengan UKG, pemerintah perlu melaksanakan program peningkatan kapasitas secara praktis dan komprehensif untuk pengawas dan kepala sekolah dalam melakukan PKG. Yang kedua, pemerintah perlu mendorong forum pertemuan kepala sekolah yaitu KKKS dan MKKS menjadi forum kajian dan diskusi tentang instrumen-instrumen dan indikator PKG. Pada wadah itu, para kepala sekolah bisa saling belajar dan menyamakan persepsi tentang indikator-indikator PKG ketika dieksekusi di lapangan. “Pelatihan yang kita lakukan hanya menyentuh sebagian saja kepala sekolah dan pengawas,” ujarnya.
Pelatihan Penilaian Kinerja Guru yang diselenggarakan USAID PRIORITAS di Bantaeng diikuti oleh 300 peserta. Para peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan pengawas dari seluruh kecamatan Bantaeng merasa sangat puas dengan pelatihan tersebut. “Pelatihan ini sangat sesuai dengan kebutuhan kami. Sekarang kami bisa menilai kinerja guru dengan baik berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di kelas,” ujar Adam, SPd, Kepala Sekolah Katimburang Desa Labbo Tompobulu Bantaeng. (red)
Posting Komentar