Sulawesi(Lawu Post)Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi sesuai bidang tugasnya dan pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan sepanjang hayat. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
Untuk mengetahui tingkat profesionalisme guru, pemerintah telah mengembangkan Uji Kompetensi Guru (UKG) yang bertujuan untuk pemetaan kompetensi. Guru juga wajib melakukan penilaian kinerja (Penilaian Kinerka Guru – PKG) dan membuat rencana pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB). Hasil UKG dan PKG digunakan sebagai dasar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
Ternyata berdasarkan hasil UKG yang dilaksanakan pemerintah secara nasional, kemampuan guru masih sangat memprihatinkan. Rata-rata nilai UKG guru pada tahun 2015 adalah 47 dari nilai ideal tertinggi 100. Sulsel menempati daerah yang nilai UKG gurunya bahkan di bawah rata –rata nasional tersebut. “Kalau mutu guru kita rendah, pada akhirnya akan berdampak pada rendahnya kompetensi siswa, dan tentu saja ini mempengaruhi kemajuan bangsa secara keseluruhan ke depan,” ujar Jamaruddin Provincial Coordinator USAID PRIORITAS Sulsel pada kegiatan Reviu dan Persiapan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di Hotel Horison (8 - 9 Juli 2015).
Rendahnya mutu guru ini didukung pula oleh rendahnya mutu kepala sekolah yang seharusnya menjadi petugas yang bisa memsupervisi dan membina para guru tersebut. Untuk kompentesi kepala sekolah, nilai rata-rata nasional adalah 45, 92. Kondisi di Sulsel juga lebih memprihatinkan, dibawah nilai rata rata nasional yaitu hanya 42, 42 dan urutan terbawah ke enam se Indonesia. Dimensi yang paling rendah terletak pada nilai supervisi yaitu 36,45. “Ini juga sangat memprihatinkan karena memperlihatkan kurangnya kemampuan kepala sekolah melakukan evaluasi terhadap pembelajaran di kelas-kelas,” ujar Jamaruddin.
Nilai rata-rata terendah Uji Kompetensi Kepala Sekolah ditempati oleh kepala sekolah SD yang hanya 44.43. “Nilai-nilai rata-rata kompentesi yang ternyata dibawah 50 memperlihatkan perlunya dengan segera melakukan intervensi peningkatan kapasitas para guru dan kepala sekolah lewat pelatihan yang lebih sistematis, terarah dan berkelanjutan,” tambah Jamaruddin.
Menurut Basri, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Sulsel, untuk mengatasi lemahnya kompetensi guru dan kepala sekolah tersebut, dua pelatihan yang paling penting dilakukan secara terus menerus adalah pelatihan dalam pembelajaran dan manajamen berbasis sekolah. Dengan pelatihan pembelajaran, guru bisa mengetahui cara mengajar yang baik dan dengan pelatihan manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah juga bisa memaksimalkan peran-perannya.
Untuk nilai Uji Kompetensi Pengawas, nilai rata-rata Pengawas di Sulsel juga berada dibawah rata rata nasional. Nilai rata-rata nasional adalah 41,49 sedangkan nilai Sulsel hanya 39,29.
Di sisi lain, sebenarnya pendidik dalam melaksanakan tugasnya, berhak pula memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi. Menurut Jamaruddin, kendalanya saat ini adalah sebagian besar program pelatihan guru banyak yang belum direncanakan sesuai kebutuhan berdasarkan informasi/analisis, belum dilakukan secara efisien, belum terkoordinasi antara semua pihak, belum dikelola sesuai ‘good practices’ dalam training dan belum menggunakan prinsip PAKEM/CTL.
Basri juga mengatakan bahwa komitmen para guru juga masih sangat kurang untuk meningkatkan kompetensinya, terutama dengan memanfaatkan tunjangan sertifikasinya. Menurutnya, dana sertifikasi seharusnya lebih banyak untuk meningkatkan kapasitas, daripada dihabiskan untuk kebutuhan konsumsi.
Dukungan USAID PRIORITAS terhadap PKB
USAID PRIORITAS membantu daerah-daerah yang menjadi mitranya di Sulawesi Selatan dalam penerapan PKB, melalui perencanaan untuk diseminasi program pelatihan dan pendampingan guru, berbasis gugus/rayon dan whole-school development.. Workshop Reviu dan Persiapan PKB yang dilaksanakan kali merupakan program awal membantu daerah menyusun secara sistematis dan terencana program pelatihan pembelajaran dan manajemen berbasis sekolah berdasarkan anggaran dan kebutuhan daerah.
Untuk mengetahui tingkat profesionalisme guru, pemerintah telah mengembangkan Uji Kompetensi Guru (UKG) yang bertujuan untuk pemetaan kompetensi. Guru juga wajib melakukan penilaian kinerja (Penilaian Kinerka Guru – PKG) dan membuat rencana pengembangan keprofesionalan berkelanjutan (PKB). Hasil UKG dan PKG digunakan sebagai dasar Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
Ternyata berdasarkan hasil UKG yang dilaksanakan pemerintah secara nasional, kemampuan guru masih sangat memprihatinkan. Rata-rata nilai UKG guru pada tahun 2015 adalah 47 dari nilai ideal tertinggi 100. Sulsel menempati daerah yang nilai UKG gurunya bahkan di bawah rata –rata nasional tersebut. “Kalau mutu guru kita rendah, pada akhirnya akan berdampak pada rendahnya kompetensi siswa, dan tentu saja ini mempengaruhi kemajuan bangsa secara keseluruhan ke depan,” ujar Jamaruddin Provincial Coordinator USAID PRIORITAS Sulsel pada kegiatan Reviu dan Persiapan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di Hotel Horison (8 - 9 Juli 2015).
Rendahnya mutu guru ini didukung pula oleh rendahnya mutu kepala sekolah yang seharusnya menjadi petugas yang bisa memsupervisi dan membina para guru tersebut. Untuk kompentesi kepala sekolah, nilai rata-rata nasional adalah 45, 92. Kondisi di Sulsel juga lebih memprihatinkan, dibawah nilai rata rata nasional yaitu hanya 42, 42 dan urutan terbawah ke enam se Indonesia. Dimensi yang paling rendah terletak pada nilai supervisi yaitu 36,45. “Ini juga sangat memprihatinkan karena memperlihatkan kurangnya kemampuan kepala sekolah melakukan evaluasi terhadap pembelajaran di kelas-kelas,” ujar Jamaruddin.
Nilai rata-rata terendah Uji Kompetensi Kepala Sekolah ditempati oleh kepala sekolah SD yang hanya 44.43. “Nilai-nilai rata-rata kompentesi yang ternyata dibawah 50 memperlihatkan perlunya dengan segera melakukan intervensi peningkatan kapasitas para guru dan kepala sekolah lewat pelatihan yang lebih sistematis, terarah dan berkelanjutan,” tambah Jamaruddin.
Menurut Basri, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Sulsel, untuk mengatasi lemahnya kompetensi guru dan kepala sekolah tersebut, dua pelatihan yang paling penting dilakukan secara terus menerus adalah pelatihan dalam pembelajaran dan manajamen berbasis sekolah. Dengan pelatihan pembelajaran, guru bisa mengetahui cara mengajar yang baik dan dengan pelatihan manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah juga bisa memaksimalkan peran-perannya.
Untuk nilai Uji Kompetensi Pengawas, nilai rata-rata Pengawas di Sulsel juga berada dibawah rata rata nasional. Nilai rata-rata nasional adalah 41,49 sedangkan nilai Sulsel hanya 39,29.
Di sisi lain, sebenarnya pendidik dalam melaksanakan tugasnya, berhak pula memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi. Menurut Jamaruddin, kendalanya saat ini adalah sebagian besar program pelatihan guru banyak yang belum direncanakan sesuai kebutuhan berdasarkan informasi/analisis, belum dilakukan secara efisien, belum terkoordinasi antara semua pihak, belum dikelola sesuai ‘good practices’ dalam training dan belum menggunakan prinsip PAKEM/CTL.
Basri juga mengatakan bahwa komitmen para guru juga masih sangat kurang untuk meningkatkan kompetensinya, terutama dengan memanfaatkan tunjangan sertifikasinya. Menurutnya, dana sertifikasi seharusnya lebih banyak untuk meningkatkan kapasitas, daripada dihabiskan untuk kebutuhan konsumsi.
Dukungan USAID PRIORITAS terhadap PKB
USAID PRIORITAS membantu daerah-daerah yang menjadi mitranya di Sulawesi Selatan dalam penerapan PKB, melalui perencanaan untuk diseminasi program pelatihan dan pendampingan guru, berbasis gugus/rayon dan whole-school development.. Workshop Reviu dan Persiapan PKB yang dilaksanakan kali merupakan program awal membantu daerah menyusun secara sistematis dan terencana program pelatihan pembelajaran dan manajemen berbasis sekolah berdasarkan anggaran dan kebutuhan daerah.
USAID PRIORITAS menyediakan aplikasi-aplikasi untuk perencanaan dan penganggaran PKB bagi kabupaten. USAID PRIORITAS juga menyediakan fasilitator yang akan membantu kabupaten untuk menggunakan aplikasi tersebut dalam perencanaan dan penganggaran. Sebagai tindak lanjut perencanaan PKB, USAID PRIORITAS menyediakan fasilitator untuk melatih guru dan kepala sekolah.
Acara kali ini diikuti 65 peserta dari 13 Kabupaten/ Kota, yakni Makassar, Soppeng, Sidrap, Enrekang, Wajo, Maros, Bantaeng, Takalar, Parepare, Toraja, Bone, Pinrang dan Pangkep. Selain itu juga ada mitra LPTK, yakni UIN Alauddin, dan Universitas Negeri Makassar dan perwakilan dari LPMP.(Red)
