Ciamis (LawuPost) Menyongsong tahun pembangunan infrastruktur Kabupaten Ciamis 2016, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Ciamis saat ini tengah menggodok sistem pembangunan infrastruktur jalan berbasis peringkat yang akan diterapkan pada 2016 mendatang. Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis, H. Kusdiana didampingi Kabid Fisik dan Prasarana, H. Tino Armyanto mengatakan, penguatan sistem perencanaan berbasis peringkat pada pencanangan tahun infrastruktur ini agar seluruh stakeholder mastarakat memahami parameter penentuan skala prioritas pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan jalan.“Penentuan parameter skala prioritas pembangunan jalan dihadapkan bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat karena tidak mungkin seluruh ruas jalan di Kabupaten Ciamis dibangun dalam satu tahun anggaran, “ujar H. Kusdiana.
Menurutnya, dalam penentuan parameter skala prioritas pembangunan jalan didasarkan pada bobot nilai. Diantaranya dipengaruhi tingkat kerusakan jalan, akses jalan, jalan kawasan strategi Kabupaten, jumlah penduduk, prioritas Kecamatan, akses pariwisata dan daerah perbatasan. “Dengan bobot penilaian ini akan diketahui peringkat ruas jalan yang akan menjadi skala prioritas pembangunan , dilihat dari kerusakannya, jumlah penggunaannya, akses jalannya yang berpengaruh terhadap ekonomi dan lainnya. Dengan peringkat ini diharapkan tidak ada masyarakat yang merasa lahan Kabupaten dilingkungannya tidak diperhatikan oleh pemerintah, “ujarnya.
H Tino Armyanto menambahkan, peringkat jalan ini akan senantiasa berubah setiap tahunnya paska pelaksanaan pembangunan atau ketika ada tambahan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat. “Peringkat pertama ruas jalan yang diprioritaskan pembangunannya pada 2016 bsia turun peringkat ke tahun 2017. Sebaliknya, peringkat dibawah bisa naik ke peringkat pertama pada 2018. Sehingga pembangunan dilakukan menyeluruh secara adil dan bijaksana dengan penilaian yang objektif, “ujarnya.
Data peringkat jalan ini, kata Tino, berbentuk data digital sehingga bisa diakses oleh pemangku kebijakan, stakeholder maupun masyarakat luas. Selain berisi bobot nilai, juga memuat kewenangan pembangunan jalan baik kewenangan Dinas Binamarga Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (Bisumaesum) maupun Dinas Ciptakarya Kebersihan dan Tata Ruang (DCKTR). “Dilengkapi data digital, masyarakat akan mengetahui kapan jalan dilingkungannya akan dibangun lengkap dengan dasar penentuannya. Sehingga saat musrenbang tidak terus terusan mengusulkan, “ujarnya.
Sistem perencanaan berbasis nilai diharapkan tidak hanya diterapkan pada pembangunan infrastruktur jalan , tapi semua perencanaan pembangunan, baik pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, sosial, budaya, pendidikan dan pembangunan lainnya. “Ini baru tahap awal, sebetulnya sistem perencanaan berbasis peringkat ini bisa diterapkan di semua program perencanaan pembangunan, “ujarnya. (mamay)
Menurutnya, dalam penentuan parameter skala prioritas pembangunan jalan didasarkan pada bobot nilai. Diantaranya dipengaruhi tingkat kerusakan jalan, akses jalan, jalan kawasan strategi Kabupaten, jumlah penduduk, prioritas Kecamatan, akses pariwisata dan daerah perbatasan. “Dengan bobot penilaian ini akan diketahui peringkat ruas jalan yang akan menjadi skala prioritas pembangunan , dilihat dari kerusakannya, jumlah penggunaannya, akses jalannya yang berpengaruh terhadap ekonomi dan lainnya. Dengan peringkat ini diharapkan tidak ada masyarakat yang merasa lahan Kabupaten dilingkungannya tidak diperhatikan oleh pemerintah, “ujarnya.
H Tino Armyanto menambahkan, peringkat jalan ini akan senantiasa berubah setiap tahunnya paska pelaksanaan pembangunan atau ketika ada tambahan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat. “Peringkat pertama ruas jalan yang diprioritaskan pembangunannya pada 2016 bsia turun peringkat ke tahun 2017. Sebaliknya, peringkat dibawah bisa naik ke peringkat pertama pada 2018. Sehingga pembangunan dilakukan menyeluruh secara adil dan bijaksana dengan penilaian yang objektif, “ujarnya.
Data peringkat jalan ini, kata Tino, berbentuk data digital sehingga bisa diakses oleh pemangku kebijakan, stakeholder maupun masyarakat luas. Selain berisi bobot nilai, juga memuat kewenangan pembangunan jalan baik kewenangan Dinas Binamarga Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral (Bisumaesum) maupun Dinas Ciptakarya Kebersihan dan Tata Ruang (DCKTR). “Dilengkapi data digital, masyarakat akan mengetahui kapan jalan dilingkungannya akan dibangun lengkap dengan dasar penentuannya. Sehingga saat musrenbang tidak terus terusan mengusulkan, “ujarnya.
Sistem perencanaan berbasis nilai diharapkan tidak hanya diterapkan pada pembangunan infrastruktur jalan , tapi semua perencanaan pembangunan, baik pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, sosial, budaya, pendidikan dan pembangunan lainnya. “Ini baru tahap awal, sebetulnya sistem perencanaan berbasis peringkat ini bisa diterapkan di semua program perencanaan pembangunan, “ujarnya. (mamay)
Posting Komentar