JAKARTA (LawuPost.Com)  Politikus PDIP Dr Kapitra Ampera SH MH memprediksi kegaduhan akan terus berlanjut terus hingga sampai perebutan kekuasaan.

"Kegaduhan ini tampaknya belum akan selesai sampai agenda-agenda terselubung untuk perebutan kekuasaannya tercapai;" kata Kapitra melalui Siaran Pers, Sabtu (17/10/2020)

Karena itu Kapitra meminta rakyat waspada dan harus bersikap tegas untuk menolak dipengaruhi. Lebih baik tetap fokus dengan kesehatan diri, negara pun tidak akan diam dan biarkan hal buruk terjadi.

"Mereka yang mempunyai hasrat dan ambisi nafsu kekuasaan, seperti tak lagi peduli dengan bangsa, dan terus membuat kegaduhan politik," katanya.

Setelah itu, mereka kemudian menyerang sisa energi dengan memunculkan isu-isu yang tidak produktif, strategis pun krusial yang tidak henti diciptakan.

Membuat gaduh dilakukan dengan berbagai macam cara, ada yang  dalam diam namun sibuk menebar kebencian melalui jaringan dunia maya, ada yang terang-terangan menghujat dan menghasut di depan umum.

"Sebagian bahkan mengahasut dan turut dalam demonstrasi yang merusak, sehingga menimbulkan korban dan kerusakan ada fasilitas umum," kata Kapitra.

Dirinya juga tidaklah heran jika kata seperti “bunuh, gantung,” dan kata-kata kotor kerap terdengar di berbagai aksi demo saat ini. 

Menurut Kapitra, Indonesia, memang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpendapat, berpolitik, dan bebas untuk mengkoreksi serta mengkritisi jalannya pemerintahan. 

"Hal ini baik bagi perlindungan hak masyarakat dan jalannya pemerintahan, namun sayangnya kebebasan dalam demokrasi itu dijadikan alat politik kekuasaan yang agitatif dan destruktif bagi sekelompok masyarakat," katanya. 

 

Bagi pihak yang mengincar kekuasaan yang sah, kebebasan berpendapat menjadi corong untuk membuat kegaduhan, sehingga tak salah masyarakat jadi berprasangka buruk terhadap kinerja dan kebijakan pemegang kekuasaan saat ini. 

"Suhu politik sengaja dibuat panas, dari dimunculkannya “politik identitas”, promodial, hingga rasialis," tambahnya.

Menurutnya, kegaduhan-kegaduhan sengaja diciptakan untuk diproyeksikan kepada masyarakat, seakan-akan segala kesulitan adalah akibat “tidak becusnya” pemerintah dalam mengelola negara.  (*)