Puspen TNI (LawuPost.Com) Dengan memperhatikan dan
mempertimbangkan komitmen kebijakan pemerintah serta kepentingan sinkronisasi
pembangunan gelar kekuatan TNI dengan
pembangunan nasional maupun
Visi Misi Panglima TNI yang dihadapkan dengan tugas-tugas TNI maupun
alokasi anggaran TNI tahun 2018, maka ditetapkan 11 program prioritas.
Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. pada penutupan Rapat Pimpinan Tentara
Nasional Indonesia (Rapim TNI) Tahun 2018, yang mengangkat tema “Dengan Dilandasi Jiwa Kesatria Militan, Loyal, Profesional, Modern dan Kemanunggalan Dengan Rakyat, TNI Siap Melaksanakan Tugas Pokok”, bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur,
Rabu (24/1/2018).
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa 11 program
prioritas dalam rangka pembangunan TNI, meliputi revitalisasi program-program didalam Minimum
Essential Force (MEF); penyempurnaan Doktrin TNI dan Doktrin Angkatan; penyempurnaan organisasi TNI; pengembangan sistem pengelolaan SDM TNI yang berbasis
kompetensi; pembangunan
TNI AD menjadi kekuatan terpusat, kewilayahan dan pendukung; pembangunan TNI
AL melalui penyusunan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) terdiri atas Kapal
Perang, Pesawat Udara, Marinir dan Pangkalan; dan pembangunan
TNI AU untuk mencapai air supremacy
atau air superiority.
Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, prioritas selanjutnya adalah pembangunan
unit khusus yang terdiri dari pasukan-pasukan khusus Tri Matra; pengembangan sistem operasi Tri
Matra yang berbasis teknologi yang meliputi Network
Centric Warfare, C4ISR dan Cyber Warfare; penguatan diplomasi militer dan peningkatan kontribusi
dalam rangka memenangkan kepentingan nasional; mewujudkan sistem pengadaan
Alutsista yang berpedoman pada effect
based dan interoperabilitas yang dilakukan secara transparan dan akuntabel serta
bebas dari KKN.
Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menegaskan bahwa TNI perlu
mentransformasi dirinya menjadi suatu organisasi pertahanan negara yang profesional,
modern, dan tangguh yang memiliki kemampuan proyeksi regional serta mampu
berkomitmen secara global. “Untuk itu, TNI memerlukan payung hukum yang kuat,
penyesuaian doktrin yang integratif dan pengembangan SDM yang berjiwa kesatria,
militan, loyal dan professional, serta diperlengkapi dengan Alutsista yang
modern,” ujarnya.
Disamping itu, Marsekal TNI Hadi
Tjahjanto juga mengatakan bahwa TNI akan melanjutkan pengamanan, pembangunan
dan melengkapi Sarpras di perbatasan serta pulau-pulau terluar tertentu dan daerah yang
bersifat strategis, dengan prioritas di wilayah Timur dan Selatan Indonesia, yaitu; Pulau Natuna,
Pulau Yamdena (Saumlaki), Pulau Morotai,
Pulau Biak, dan Merauke dengan prioritas di tahun 2018 adalah Pulau Natuna dan
Pulau Yamdena-Selaru. “TNI juga akan membentuk kesatuan-kesatuan baru,yang diharapkan dapat berguna untuk memitigasi berbagai
permasalahan yang terjadi di Indonesia Timur secara cepat,” katanya.
Di sisi lain, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa
TNI segera membentuk dan menyiapkan Satgas Kesehatan yang akan beroperasi sepanjang
tahun di wilayah-wilayah terisolir dan rawan krisis kesehatan, yang fungsinya
untuk memitigasi dan
menanggulangi masalah kesehatan yang ada. “Untuk saat ini, sasaran utama adalah wilayah
Papua,” ucapnya.
Mengakhiri sambutannya, Panglima TNI
mengingatkan bahwa dalam waktu dekat bangsa Indonesia akan menggelar pesta demokrasi, yaitu Pemilukada 2018 dan Tahapan
Pemilu 2019. Menurutnya, tugas TNI dalam kedua
peristiwa besar tersebut adalah menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaannya. “Hal ini dilakukan sesuai kehendak rakyat yang
diamanatkan melalui Undang-Undang,” ungkapnya.
“Satu hal yang terpenting adalah Netralitas TNI.
Jangan
terpancing dengan pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan TNI. Politik TNI adalah Politik
Negara yang direpresentasikan oleh Pemerintah yang dipilih secara Konstitusional,” kata Panglima
TNI.
Autentikasi : Kabidpenum
Puspen TNI, Kolonel Inf Bedali Harefa, S.H.