Ciamis (LawuPost) - Resiko inflasi yang cukup besar selama ini adalah inflasi yang disebabkan kebijakan, seperti naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), naiknya tarif dasar listrik, termasuk naiknya pajak STNK yang terjadi awal tahun 2017 kemarin.
Adapun untuk mengimbangi inflasi tersebut, caranya dengan menekan inflasi dari sisi pangan yang harus bisa kita kendalikan 4 hingga 5 persen. Untuk daerah banyak upaya yang bisa dilakukan guna menekan inflasi pangan, seperti menjamin keamanan stok, seperti yang selama ini menjadi penyumbang tertinggi dalam laju inflasi. Hal itu dikatakan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Juda Agung seusai menghadiri kegiatan Seminar Bank Indonesia bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BPMD) Priangan Timur di aula Gedung KBI Tasikmalaya, Kamis (16/3). “Oleh sebab itu, produksi beras atau stok beras di bulog harus tetap terjaga, “kata dia.
Kedua, lanjut Juda, yang juga sering juga memicu angka inflasi dari sisi pangan adalah cabe rawit. Walaupun sumbangannya terhadap angka inflasi tidak terlalu besar, akan tetapi kenaikannya bisa mencapai ratusan persen. “Sehingga ini juga harus menjadi program kita, termasuk Bank Indonesia melalui kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan gerakan menanam cabe yang sudah dilakukan di berbagai daerah, “katanya.
Selain itu kata dia, komoditi pangan yang juga sering berpengaruh terhadap angka inflasi yaitu daging sapi dan daging ayam yang juga harganya di pasaran sering bergejolak. “Makanya, kami dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain guna menjaga ketersediaan daging sapi dan ayam, “ujar Juda.
Adapun yang perlu sama-sama dipikirkan dalam hal menjaga ketersediaan pangan saat ini adalah kondisi semakin berkurangnya lahan pertanian di daerah akibat dari adanya alih fungsi lahan, termasuk juga minat masyarakat untuk menjadi penggarap lahan atau petani yang juga semakin berkurang sehingga produktivitas hasil pertanian semakin berkurang. “Kedua permasalahan tersebut tentu saja menjadi PR kita bersama. Bagaimana caranya agar pertanian ini kembali menjadi sektor yang menarik untuk dikembangkan dikarenakan ketersediaan pangan adalah nomor satu, “ ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Bank Indonesia, Wahyu Purnama mengatakan, guna pemberdayaan petani, khususnya dalam pengendalian inflasi pangan, salah satunya adalah dengan memanfaatkan dana desa yang angkanya mencapai Rp. 700 juta per desa. “Penggunaan atau pemanfaatan dana desa itu bisa dilakukan dengan bermacam-macam, ada yang untuk ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan yang lainnya, katanya.
Untuk yang berkaitan dengan Bank Indonesia khususnya dalam hal pengendalian inflasi salah satunya adalah pengembangan sektor ketahanan pangan, termasuk pertanian yang bisa menyambung dengan program pengendalian inflasi. “Sehingga saya kira kepala desa bisa mengalokasikan dana desa tersebut sebagiannya untuk mengembangkan pola pertanian, termasuk pemanfaatan lahan-lahan pekarangan rumah yang kini banyak dilakukan oleh kelompok wanita tani (KWT) di berbagai kelurahan dan desa, “ujar Wahyu.
Dalam kegiatan seminar bertajuk “Membangun daerah dan mengendalikan inflasi dari desa “ tersebut, dihadiri sekitar 300 peserta yang merupakan kepala desa dan kelurahan, termasuk beberapa kelompok usaha tani yang berasal dari Kota dan Kabupaten di Priangan Timur. (mamay)
Adapun untuk mengimbangi inflasi tersebut, caranya dengan menekan inflasi dari sisi pangan yang harus bisa kita kendalikan 4 hingga 5 persen. Untuk daerah banyak upaya yang bisa dilakukan guna menekan inflasi pangan, seperti menjamin keamanan stok, seperti yang selama ini menjadi penyumbang tertinggi dalam laju inflasi. Hal itu dikatakan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Juda Agung seusai menghadiri kegiatan Seminar Bank Indonesia bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BPMD) Priangan Timur di aula Gedung KBI Tasikmalaya, Kamis (16/3). “Oleh sebab itu, produksi beras atau stok beras di bulog harus tetap terjaga, “kata dia.
Kedua, lanjut Juda, yang juga sering juga memicu angka inflasi dari sisi pangan adalah cabe rawit. Walaupun sumbangannya terhadap angka inflasi tidak terlalu besar, akan tetapi kenaikannya bisa mencapai ratusan persen. “Sehingga ini juga harus menjadi program kita, termasuk Bank Indonesia melalui kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan gerakan menanam cabe yang sudah dilakukan di berbagai daerah, “katanya.
Selain itu kata dia, komoditi pangan yang juga sering berpengaruh terhadap angka inflasi yaitu daging sapi dan daging ayam yang juga harganya di pasaran sering bergejolak. “Makanya, kami dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain guna menjaga ketersediaan daging sapi dan ayam, “ujar Juda.
Adapun yang perlu sama-sama dipikirkan dalam hal menjaga ketersediaan pangan saat ini adalah kondisi semakin berkurangnya lahan pertanian di daerah akibat dari adanya alih fungsi lahan, termasuk juga minat masyarakat untuk menjadi penggarap lahan atau petani yang juga semakin berkurang sehingga produktivitas hasil pertanian semakin berkurang. “Kedua permasalahan tersebut tentu saja menjadi PR kita bersama. Bagaimana caranya agar pertanian ini kembali menjadi sektor yang menarik untuk dikembangkan dikarenakan ketersediaan pangan adalah nomor satu, “ ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Bank Indonesia, Wahyu Purnama mengatakan, guna pemberdayaan petani, khususnya dalam pengendalian inflasi pangan, salah satunya adalah dengan memanfaatkan dana desa yang angkanya mencapai Rp. 700 juta per desa. “Penggunaan atau pemanfaatan dana desa itu bisa dilakukan dengan bermacam-macam, ada yang untuk ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan yang lainnya, katanya.
Untuk yang berkaitan dengan Bank Indonesia khususnya dalam hal pengendalian inflasi salah satunya adalah pengembangan sektor ketahanan pangan, termasuk pertanian yang bisa menyambung dengan program pengendalian inflasi. “Sehingga saya kira kepala desa bisa mengalokasikan dana desa tersebut sebagiannya untuk mengembangkan pola pertanian, termasuk pemanfaatan lahan-lahan pekarangan rumah yang kini banyak dilakukan oleh kelompok wanita tani (KWT) di berbagai kelurahan dan desa, “ujar Wahyu.
Dalam kegiatan seminar bertajuk “Membangun daerah dan mengendalikan inflasi dari desa “ tersebut, dihadiri sekitar 300 peserta yang merupakan kepala desa dan kelurahan, termasuk beberapa kelompok usaha tani yang berasal dari Kota dan Kabupaten di Priangan Timur. (mamay)
Posting Komentar