Bappeda Wajo Dorong Implementasi Hasil Analisa Data PPG Banyak Sekolah Kecil, Wajo Perlu Regrouping

Wajo (LawuPost) Hasil analisa yang dilakukan oleh Tim USAID PRIORITAS bersama Dinas Pendidikan dan BKD Wajo menunjukkan bawa 56 % atau 206 dari 370 SDN yang ada di Wajo memiliki siswa per rombongan belajar (rombel) kurang dari 16 orang. Ini membuat pendidikan di Wajo kurang efektif. “Sebab biaya yang dikeluarkan antara mendidik 20 siswa atau 8 siswa per rombel tak jauh beda. Bila sekolah-sekolah yang kecil siswanya ini digabung atau di-regrouping maka pembelajaran akan lebih efisien dan efektif,” ujar Ridwan Tikollah, Governance Management Specialist USAID PRIORITAS Sulawesi Selatan.

Ketidakadilan tunjangan sertifikasi juga jadi sorotan guru, “Perlu ada regrouping, karena selama ini guru yang mengajar 36 siswa dengan guru yang mengajar cuma 6 siswa mendapatkan tunjangan sertifikasi yang sama, ini tentu kurang adil,” ujar Ruslan, guru SD 262 Bulu Pabbulu di Wajo.

Agar pembelajaran dan penganggaran pendidikan menjadi efektif, 40-an peserta Konsultasi Publik Penataan dan Pemerataan Guru yang terdiri dari Bappeda, Diknas, BKD dan UPTD Wajo sepakat untuk mendorong Bupati menerbitkan Perbup Regrouping Sekolah. Pertemuan yang diadakan di Gedung Bappeda Wajo juga sepakat merekomendasikan bupati membentuk tim perumus Perbup dengan melibatkan pihak independen, Kamis (19/11).

Ridwan Tikollah menilai regrouping akan menutupi kekurangan guru yang terjadi di Wajo. Berdasarkan analisa data Dapodik, Wajo kekurangan guru kelas PNS untuk Sekolah Dasar sebanyak 1045 orang. “Daripada melakukan pengangkatan guru PNS yang prosedurnya rumit dan ketersediaan anggaran untuk penggajian juga belum tentu mencukupi, berdasarkan analisa data dapodik ini, regrouping sekolah bisa menutupi kekurangan 682 guru PNS,” ujarnya. Untuk menutupi kekurangan sisanya bisa diambil dari guru SMP yang berlebih di Wajo. “Kebalikan SD, SMP di Wajo ini gurunya malah berlebih. Mereka lebih baik dialihkan untuk mengajar di SD. Apabila ini dilakukan, kekurangan guru di SD bisa sepenuhnya ditutupi,” ujarnya.

Kepala Bappeda Wajo Andi Muslihin sangat mendukung program regrouping ini. “Kalau memang peraturan menteri no 74 tahun 2008 akan ditegakkan pada tahun 2016 ini dan guru yang tidak melaksanakan akan dapat sanksi dicabut tunjangan sertifikasinya, tidak bisa tidak, kebijakan regrouping sekolah harus segera dilakukan,” tegasnya. Peraturan menteri no 74 tahun 2008 pasal 17 menyebutkan bahwa satu guru SD dan sederajat harus mengajar 20 siswa per rombongan belajar.

Pertemuan tersebut juga menyepakati bahwa para kepala UPTD akan mengidentifikasi dan memverifikasi sekolah yang potensial untuk di-regrouping dengan mempertimbangkan jarak antar sekolah, efektivitas pelaksanaan proses belajar mengajar dan optimalisasi pelayanan.(red)