Sulsel (LawuPost)Salah satu wadah yang dianggap paling efektif dan murah untuk peningkatan mutu guru adalah pertemuan antar mereka sendiri yang disebut dengan KKG (Kelompok Kerja Guru) untuk pertemuan guru-guru sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) untuk guru-guru setingkat SMP/MTS. Kementerian Pendidikan merencanakan 60% guru akan dilatih melalui KKG dan MGMP. Dalam kegiatan KKG dan MGMP tersebut, mereka bisa saling belajar tentang RPP, metode dan media pembelajaran, hasil karya anak dan lain-lain. Mereka juga bisa mengundang narasumber dan fasilitator yang handal untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan untuk peningkatan kompetensi.
Sebagai wadah peningkatan kualitas, KKG/MGMP di tingkat gugus/rayon di berbagai daerah dirasa belum efektif. Selama ini masih dijadikan hanya sebagai ajang silaturahmi, bahkan hanya jadi ajang arisan. Padahal beberapa daerah sudah menganggarkan dana tersendiri untuk revitalisasi KKG/MGMP. “KKG MGMP menjadi wadah peningkatan kapasitas guru yang paling mudah diakses oleh guru-guru. Lokasi pertemuan bisa di tempat yang dekat di gugus mereka tinggal sehingga tidak memerlukan dana yang besar. Lokasi pertemuan juga cukup di sekolah, bukan di hotel-hotel seperti layaknya pelatihan,” ujar Fadiah Machmud, Spesialis Pengembangan Sekolah Secara Menyeluruh (Whole School Development) USAID PRIORITAS di tengah-tengah kegiatan Workshop Riviu dan Persiapan Pengembangan Keprofesian Guru yang dihadiri oleh 70 peserta dari 13 Kabupaten di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, wadah ini bisa menjawab kebutuhan mereka apabila apabila suatu saat sertifikasi diperketat dengan berdasar benar-benar pada kompentensi mereka. Namun di sisi lain, Fadiah juga menambahkan, wadah ini nantinya harus dikelola secara professional sehingga yang menjadi pengelolanya adalah orang-orang yang benar mengerti persoalan, materinya harus tersusun rapi dan sesuai kebutuhan guru, dan nara sumbernya orang-orang yang berkompeten di dalamnya. “Tantangan terberat pertama dalam pengelolaan KKG/MGMP ini adalah bagaimana membuat wadah ini menjadi terpercaya untuk meningkatkan kapasitas guru karena selama ini memang dikelola tidak professional. Yang kedua, bagaimana pengelolaannya menjadi transparan dan akuntabel di hadapan publik,” ujarnya menambahkan.
Untuk itu, dukungan kebijakan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat sekolah sangat diperlukan untuk wadah ini. “Kita berharap gubernur Sulsel nanti bisa mengeluarkan minimal surat edaran agar KKG/MGMP dijadikan wadah untuk pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, dan didukung sepenuhnya oleh kabupaten-kabupaten,” ujarnya. Menurut Handoko Widagdo, Spesialis Pengembangan Sekolah USAID Jakarta, agar menjadi wadah yang bisa menunjang sertifikasi guru, ke depan dinas pendidikan perlu juga mengeluarkan sertifikat bagi yang sudah ikut KKG/MGMP dan sudah teruji kompentensinya. (Red)
Sebagai wadah peningkatan kualitas, KKG/MGMP di tingkat gugus/rayon di berbagai daerah dirasa belum efektif. Selama ini masih dijadikan hanya sebagai ajang silaturahmi, bahkan hanya jadi ajang arisan. Padahal beberapa daerah sudah menganggarkan dana tersendiri untuk revitalisasi KKG/MGMP. “KKG MGMP menjadi wadah peningkatan kapasitas guru yang paling mudah diakses oleh guru-guru. Lokasi pertemuan bisa di tempat yang dekat di gugus mereka tinggal sehingga tidak memerlukan dana yang besar. Lokasi pertemuan juga cukup di sekolah, bukan di hotel-hotel seperti layaknya pelatihan,” ujar Fadiah Machmud, Spesialis Pengembangan Sekolah Secara Menyeluruh (Whole School Development) USAID PRIORITAS di tengah-tengah kegiatan Workshop Riviu dan Persiapan Pengembangan Keprofesian Guru yang dihadiri oleh 70 peserta dari 13 Kabupaten di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, wadah ini bisa menjawab kebutuhan mereka apabila apabila suatu saat sertifikasi diperketat dengan berdasar benar-benar pada kompentensi mereka. Namun di sisi lain, Fadiah juga menambahkan, wadah ini nantinya harus dikelola secara professional sehingga yang menjadi pengelolanya adalah orang-orang yang benar mengerti persoalan, materinya harus tersusun rapi dan sesuai kebutuhan guru, dan nara sumbernya orang-orang yang berkompeten di dalamnya. “Tantangan terberat pertama dalam pengelolaan KKG/MGMP ini adalah bagaimana membuat wadah ini menjadi terpercaya untuk meningkatkan kapasitas guru karena selama ini memang dikelola tidak professional. Yang kedua, bagaimana pengelolaannya menjadi transparan dan akuntabel di hadapan publik,” ujarnya menambahkan.
Untuk itu, dukungan kebijakan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat sekolah sangat diperlukan untuk wadah ini. “Kita berharap gubernur Sulsel nanti bisa mengeluarkan minimal surat edaran agar KKG/MGMP dijadikan wadah untuk pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, dan didukung sepenuhnya oleh kabupaten-kabupaten,” ujarnya. Menurut Handoko Widagdo, Spesialis Pengembangan Sekolah USAID Jakarta, agar menjadi wadah yang bisa menunjang sertifikasi guru, ke depan dinas pendidikan perlu juga mengeluarkan sertifikat bagi yang sudah ikut KKG/MGMP dan sudah teruji kompentensinya. (Red)
