Jimbaran (LawuPost.Com) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Luky Alfirman mengatakan, kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat luar biasa banyaknya.
Diharapkan pembiayaan tidak bisa bergantung dari APBN dan APBD saja tetapi dari berbagai cara inovasi kreatif mencari sumber pembiayaan itu.
“Kita harus berpikir kreatif untuk membiayai proyek infrastruktur ini,” ujar Luky Alfirman ditemui usai menjadi keynote speaker dalam 'Creative and Innovative Financing Forum/CIFF' yang digelar di Jimbaran, Rabu (10/10/2018).
CIFF merupakan salah satu side event pelaksanaan Annual Meeting IMF-WBG 2018 yang bertujuan mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di segala sektor yang terus dipacu oleh pemerintah pusat.
Pemerintah saat ini, lanjut Dirjen PPR Luky Alfirman, sedang melakukan percepatan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di segala sektor. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan skema pembiayaan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Dengan skema pembiayaan KPBU ini, pemerintah telah melakukan skema KPBU. Dari skema ini telah ada 17 proyek telah selesai tahap penandatanganan perjanjian. Proyek ini nilainya mencapai Rp 170,26 triliun.
“Proyek-proyek dengan skema ini contohnya Palapa Ring dan sejumlah pengerjaan jalan tol,” paparnya.
Menurut Luky Alfirman, berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), selama periode 2014-2019, Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp 4.800 triliun untuk mendanai proyek infrastruktur. Dari hitung-hitungan itu, 41 persen diantaranya dibiayai dari APBN dan APBD sementara 22 persen didanai oleh BUMN.
“Sisanya sebanyak 37 persen diharapkan bisa digarap swasta. Kita terus berevolusi, misalnya kita saat ini ada blended finance. Coba kita menarik sumber dana dari philiantropis, dana dari orang kaya. Kita fasilitasi bagaimana mereka ikut membiayai infrastruktur kita,” jelasnya.
Ia menekankan, ke depannya akan ada lebih banyak lagi pembangunan infrastruktur yang memanfaatkan skema ini. “Kedepannya akan biayai RS dengan KPBU, contohnya di Sidoarjo dan Medan,” ungkapnya.
Luky menambahkan, berbagai alternatif skema pembiayaan pembangunan infrastruktur telah dikaji dan diperkenalkan oleh pemerintah untuk meyakinkan sektor swasta dan lembaga keuangan agar turut berpartisipasi. Selama ini instrumen yang disiapkan pemerintah yaitu melalui APBN, penerbitan surat berharga negara (SBN), KPBU, dan alternatif lain yang tergolong inovatif dan kreatif, termasuk blended financing yang melibatkan pemerintah, lembaga internasional, serta philantropis melalui pinjaman lunak, hibah, dan penjaminan.
Dijelaskan Luky, berbagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu wujud nyata untuk mencapai target sustainable development goals (SDG). Pemerintah perlu mencari cara mendukung sektor swasta untuk terlibat dalam kegiatan pembiayaan agar target SDGs tercapai.(***)
______________________________
Diharapkan pembiayaan tidak bisa bergantung dari APBN dan APBD saja tetapi dari berbagai cara inovasi kreatif mencari sumber pembiayaan itu.
“Kita harus berpikir kreatif untuk membiayai proyek infrastruktur ini,” ujar Luky Alfirman ditemui usai menjadi keynote speaker dalam 'Creative and Innovative Financing Forum/CIFF' yang digelar di Jimbaran, Rabu (10/10/2018).
CIFF merupakan salah satu side event pelaksanaan Annual Meeting IMF-WBG 2018 yang bertujuan mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di segala sektor yang terus dipacu oleh pemerintah pusat.
Pemerintah saat ini, lanjut Dirjen PPR Luky Alfirman, sedang melakukan percepatan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di segala sektor. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan skema pembiayaan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Dengan skema pembiayaan KPBU ini, pemerintah telah melakukan skema KPBU. Dari skema ini telah ada 17 proyek telah selesai tahap penandatanganan perjanjian. Proyek ini nilainya mencapai Rp 170,26 triliun.
“Proyek-proyek dengan skema ini contohnya Palapa Ring dan sejumlah pengerjaan jalan tol,” paparnya.
Menurut Luky Alfirman, berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), selama periode 2014-2019, Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp 4.800 triliun untuk mendanai proyek infrastruktur. Dari hitung-hitungan itu, 41 persen diantaranya dibiayai dari APBN dan APBD sementara 22 persen didanai oleh BUMN.
“Sisanya sebanyak 37 persen diharapkan bisa digarap swasta. Kita terus berevolusi, misalnya kita saat ini ada blended finance. Coba kita menarik sumber dana dari philiantropis, dana dari orang kaya. Kita fasilitasi bagaimana mereka ikut membiayai infrastruktur kita,” jelasnya.
Ia menekankan, ke depannya akan ada lebih banyak lagi pembangunan infrastruktur yang memanfaatkan skema ini. “Kedepannya akan biayai RS dengan KPBU, contohnya di Sidoarjo dan Medan,” ungkapnya.
Luky menambahkan, berbagai alternatif skema pembiayaan pembangunan infrastruktur telah dikaji dan diperkenalkan oleh pemerintah untuk meyakinkan sektor swasta dan lembaga keuangan agar turut berpartisipasi. Selama ini instrumen yang disiapkan pemerintah yaitu melalui APBN, penerbitan surat berharga negara (SBN), KPBU, dan alternatif lain yang tergolong inovatif dan kreatif, termasuk blended financing yang melibatkan pemerintah, lembaga internasional, serta philantropis melalui pinjaman lunak, hibah, dan penjaminan.
Dijelaskan Luky, berbagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu wujud nyata untuk mencapai target sustainable development goals (SDG). Pemerintah perlu mencari cara mendukung sektor swasta untuk terlibat dalam kegiatan pembiayaan agar target SDGs tercapai.(***)
______________________________
Team Redaksi www.lawupost.com
Reporter/Editor : Yudi
Posting Komentar