Jakarta (LawuPost.Com) DPP IMO-Indonesia tidak ambil pusing dengan mundurnya beberapa pengurus. Bahkan hal tersebut dianggap sebagai hal yang biasa dalam dinamika organisasi.
"Bahwa apa yang dilakukan oleh sekelompok kecil pengurus tertentu adalah hal yang biasa dan lumrah apabila merasa tidak puas dan tidak lagi cocok maka akan beralih," demikian dalam rilis yang dikeluarkan oleh DPP IMO-Indonesia.
Maka dari itu DPP tegaskan bahwa upaya tertentu tidaklah berdampak kepada legalitas serta kepengurusan IMO-Indonesia yang masih dan akan tetap berjalan serta Eksis menjadi bagian Industri Pers Online di Tanah Air.
Sebagaimana diketahui, salah satu organisasi Badan Usaha Perusahaan Pers yang lebih dikenal dengan Sebutan IMO-Indonesia saat ini akan memasuki babak baru dalam perlehatannya sehubungan dengan isu pengunduran diri beberapa pengurus dan membentuk organisasi baru.
Hal ini terjadi bersamaan dengan hari lahirnya yang pertama dan pada saat ini Dewan Pimpinan Pusat IMO-Indonesai berencana akan menggelar kegiatan secara Nasional yang salah satu agendanya adalah menyikapi penguduran diri beberapa pengurus tersebut.
Hal ini pun sebenarnya telah diatur dalam AD/ART IMO-Indonesia Bab VI Pasal 11 e. “Anggota IMO-Indonesia tidak boleh merangkap keanggotaan organisasi badan usaha lain yang sejenis, jika melanggar aturan, maka secara otomatis yang bersangkutan tidak lagi menjadi bagian dari IMO-Indonesia”.
Oleh karena itu, hal terkait dengan hukum saat ini telah digarap oleh kuasa hukum IMO-Indonesia. Sehingga DPP IMO-Indonesia meminta kepada seluruh DPW untuk tetap kompak dan solid karena dinamika yang sedang terjadi tidak perlu direspon dengan rasa kaget.
Dijelaskan, fokus IMO-Indonesia saat ini, menjaga serta ikut memerangi berita HOAX dan beropini yang membuat tidak imbang dalam sebuah berita.
Pemberitaan seperti itu tidak turut mencerdaskan kehidupan dalam berbangsa dan sangat tidak sesuai dengan Visi dan Misi IMO-Indonesia sebagai bagian dari Industri Pers Online di Indonesia. (***)
_____________________________
"Bahwa apa yang dilakukan oleh sekelompok kecil pengurus tertentu adalah hal yang biasa dan lumrah apabila merasa tidak puas dan tidak lagi cocok maka akan beralih," demikian dalam rilis yang dikeluarkan oleh DPP IMO-Indonesia.
Maka dari itu DPP tegaskan bahwa upaya tertentu tidaklah berdampak kepada legalitas serta kepengurusan IMO-Indonesia yang masih dan akan tetap berjalan serta Eksis menjadi bagian Industri Pers Online di Tanah Air.
Sebagaimana diketahui, salah satu organisasi Badan Usaha Perusahaan Pers yang lebih dikenal dengan Sebutan IMO-Indonesia saat ini akan memasuki babak baru dalam perlehatannya sehubungan dengan isu pengunduran diri beberapa pengurus dan membentuk organisasi baru.
Hal ini terjadi bersamaan dengan hari lahirnya yang pertama dan pada saat ini Dewan Pimpinan Pusat IMO-Indonesai berencana akan menggelar kegiatan secara Nasional yang salah satu agendanya adalah menyikapi penguduran diri beberapa pengurus tersebut.
Hal ini pun sebenarnya telah diatur dalam AD/ART IMO-Indonesia Bab VI Pasal 11 e. “Anggota IMO-Indonesia tidak boleh merangkap keanggotaan organisasi badan usaha lain yang sejenis, jika melanggar aturan, maka secara otomatis yang bersangkutan tidak lagi menjadi bagian dari IMO-Indonesia”.
Oleh karena itu, hal terkait dengan hukum saat ini telah digarap oleh kuasa hukum IMO-Indonesia. Sehingga DPP IMO-Indonesia meminta kepada seluruh DPW untuk tetap kompak dan solid karena dinamika yang sedang terjadi tidak perlu direspon dengan rasa kaget.
Dijelaskan, fokus IMO-Indonesia saat ini, menjaga serta ikut memerangi berita HOAX dan beropini yang membuat tidak imbang dalam sebuah berita.
Pemberitaan seperti itu tidak turut mencerdaskan kehidupan dalam berbangsa dan sangat tidak sesuai dengan Visi dan Misi IMO-Indonesia sebagai bagian dari Industri Pers Online di Indonesia. (***)
_____________________________
Team Redaksi www.lawupost.com
Reporter/Editor : Yudi
Posting Komentar